Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Seminar Internasional. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Seminar Internasional. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, 10 Februari 2011

Rektor UNTAN Periode 2011~2015 : Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA

Akhirnya Rektor UNTAN yang baru telah terpilih untuk Periode 2011~2015, Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. Beliau yang menempuh pendidikan S3 Kimia Agroindustri, ENSCT-INP Toulouse, France mengalahkan incumbentnya terdahulu Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS dan Ir. H. Syafaruddin AS., MM pada persaingan suara di pemilihan rektor UNTAN dengan selisih 6 suara terhadap incumbent. Pemilihan kali ini menganut sistem yang diatur Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Khususnya hak pilih pemungutan suara, Mendiknas atau kuasa Mendiknas memiliki 35 persen dari porsi jumlah suara. Pemilihan yang dilakukan oleh Senat Universitas Tanjungpura tersebut, total suara yang diberikan sebanyak 55 suara. Dari hasil pemungutan tersebut, Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA sebanyak 45 suara, Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS sebanyak 39 suara, dan Ir. H. Syafaruddin AS., MM hanya meraih 1 suara saja.


Dengan terpilihnya Rektor UNTAN yang baru, maka banyak harapan dan keinginan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya terhadap kemajuan UNTAN. UNTAN yang berorientasi sebagai lembaga ilmiah dan akademik dimana akan menentukan perkembangan mutu pendidikan UNTAN untuk 5 tahun kedepan. Kedudukan UNTAN yang strategis dan menjadi barometer masyarakat Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi pencetak sarjana-sarjana berkualitas tinggi yang kompetitif. Sumber Daya Manusia masyarakat Kalimantan Barat perlu ditingkatkan lagi dalam berkompetitif secara sehat, baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Siapa pun yang terpilih, harus dapat menjawab kebutuhan urgen UNTAN dalam mengamalkan bhakti pada masyarakat Kalimantan Barat sesuai yang tersirat dalam nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi.


----------------------------------------------------------------------

DATA DIRI

  • N a m a : Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
  • NIP. : 196211101988111001
  • Tempat / Tgl lahir : Pontianak, 10 Nopember 1962
  • Jabatan Akademik / Gol : Guru Besar / IV/b
  • Alamat : Jl. Parit H. Husein II Komp. Pesona Mutiara Dewata, A-8, Pontianak
  • e-Mail : thamrin_usman@yahoo.com
  • Jabatan / Pengalaman
  • Jabatan :− Dekan FMIPA UNTAN Pontianak (2006~2009 / 2009~2013) ; Anggota Senat Universitas Tanjungpura (2009 ~2013) ; Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (2007~2011) ; Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Pontianak (2009~2011) ; Ketua Pusat Penelitian Agroindustri dan Agrobisnis UNTAN

DATA KELUARGA

  • Nama Bapak : H. Usman A. Syukur (Almarhum) Pensiunan Kanwil Kesehatan Prov. Kalbar
  • Nama Ibu : Hj. Salmah Abdullah
  • Nama Istri : Dewi Ayumi, SE
  • Nama Anak 1 : Nabila Pyrenina (Lahir di Toulouse, France, 14 Mei 1994, Undergraduate Student Faculty of Biomedical Engineering, UTM, Johor-Malaysia)
  • Nama Anak 2 : Abdurrahman Tsany (Lahir di Toulouse, France, 5 September 1996, SMP Al-Azhar, Pontianak)
  • Nama Anak 3 : Amirah Nurazizah (Lahir di Kuching, Malaysia, 26 November 2001, SD Al-Azhar, Pontianak)

PENDIDIKAN

  • S3 Kimia Agroindustri, ENSCT-INP Toulouse, France (1997)
  • S2 Kimia Agroindustri, ENSCT-INP Toulouse, France (1994)
  • S1 Kimia Universitas Gajah Mada (1987)
  • SMAN 2 Pontianak (1981)
  • SMP YPK Pontianak (1977)
  • SDN 18 Kampung Dalam Pontianak (1974)

KERJASAMA

  • LCA-ENSCT France
  • SMPOT Korea
  • Kyoto University, Japan
  • University Technology Malaysia ( UTM )
  • Balitbang Departemen Pertahanan RI
  • UGM (Pembimbing mahasiswa S3)
  • UT (Pembimbing mahasiwa S2)
  • Pemda Kalbar (Tim Ahli Bapedalda, Dewan Riset Daerah Kalbar, Ketua Tim Penyusun Perda Pengendalian dan Distribusi Merkuri dan Bahan Sejenis)

KEORGANISASIAN / KEPANITIAAN

  • Pembina IPNU Kota Pontianak (2010 – 2012)
  • Dewan Pakar ICMI Wilayah Kalbar
  • Kabid Kominfo Yayasan Masjid Raya Mujahidin Kalbar
  • Ketua IV Dewan Masjid Indonesia Wil. Kalbar
  • Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah Prov. Kalbar
  • Ketua Umum Gema Nusa Kalimantan Barat
  • Ketua Bid. Pengembangan Pendidikan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
  • Pengelola Jurusan Kedokteran, Farmasi dan Keperawatan UNTAN (2005 – 2009)
  • Anggota Forum Biodiesel Indonesia
  • Direktur LSM Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Kalbar
  • Staf Ahli Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia Kalbar


P A T E N

  • Nomor ID P 0023215 tanggal 06 April 2009, Metode Transesterifikasi untuk Menghasilkan Biodiesel dengan Katalis Abu Tandan Kosong Sawit
  • Sintesis Biodiesel dari Sludge Oil dengan Metode Esterifikasi Menggunakan Katalis PTSA
  • Kaolinit (sedang diproses)

PERAN DI TINGKAT NASIONAL

  • Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) (2007 – 2011)
  • Reviewer HAKI Dikti (masih aktif)
  • Anggota Forum Biodiesel Indonesia (masih aktif)


TANDA JASA

  • Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, 24 April 2007

PUBLIKASI

  • Chemical modification of palm oil and crambe oil for the processing of non-food uses. ( Proceedings of 1996 international palm oil congress, Kuala Lumpur, Malaysia ).
  • Synthese d’ether gras en vue de lubrifiant biodegradable. INRA Coloque, Paris, France (1997).
  • Alkohol asam lemak, Meristem, Faperta Untan (1998).
  • Ether Minyak Fusel, Suara Almamater Untan (2000).
  • Prospek Kalimantan Barat Sebagai Produsen BBM Alternatif ( Orasi Ilmiah, 2005 )
  • Esterifikasi Asam Lemak dari Limbah Kelapa Sawit menggunakan Katalis Tawas (Vol 9, No.3, 2009, Hal 474-478, Indonesia Journal of Chemistry)

SEMINAR / LOKAKARYA

  • Narasumber kegiatan Lokakarya Pengembangan dan Perekayasaan Teknologi Biodiesel, BPPT – Jakarta, 2010
  • Narasumber kegiatan Seminar Internasional Sciences Go Green, , UII – Jogjakarta, 2009
  • Narasumber kegiatan International Biofuel Conference, New Method of Biodiesel Synthesis : Direct Transesterification of Palm kernel With Methanol by Using Empty Palm Bunch Ash Catalist , Bali, 2007
  • Narasumber kegiatan Konferensi Jarak Pagar, Menuju Bisnis Jarak Pagar yang Feasible, IPB – Bogor, 2007
  • Narasumber Workshop Upaya Penerapan Sistem Manajer Lingkungan di Industri Karet, Bapedalda – Pontianak, 2006

B U K U

  • Industri Oleokimia Minyak Sawit, Proses, dan Produk Turunannnya (2009/Penerbit Sahabat, Klaten-Jawa Tengah)
  • Alternatif Bahan Baku dan Metode Menghasilkan Biodiesel (2009/Penerbit Sahabat, Klaten-Jawa Tengah)
  • Sejarah Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura (2010/Penerbit Untan Press, Pontianak-Kalbar)

INTERNATIONAL EXPEDITION

  • Trans-Borneo Biodiesel Expedition 2010 (Indonesia-Malaysia-Brunai Darussalam)


L O G O

  • Pencipta Logo Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN S/M)
  • Negara yang pernah dikunjungi dalam Rangka Studi Lanjut, Kerjasama Pendidikan dan Seminar Internasional :- Eropa : Perancis, Spanyol, Andora, Monaco, Belanda- Asia : Jepang, Singapura, Malaysia- Australia
  • Kota Besar di Indonesia yang pernah dikunjungi dalam rangka Narasumber Bid. Pendidikan, Kerjasama Pendidikan, Lokakarya/Seminar Nasional dan Internasional :- Sumatra : Nangroe Aceh, Medan, Riau, Palembang, Jambi, Bengkulu, Batam, Tanjungpinang,- Jawa/Bali/NTB : Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok- Kalimantan : Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda- Sulawesi/Maluku : Makasar, Kendari, Manado, Ambon, Ternate- Papua : Sorong, Manokwari, Jayapura

PENGALAMAN PENELITIAN

  • Sintesa Senyawa Thionotriglicerida sebagai aditif cutting oil
  • Sintesa Senyawa ether rantai pendek sebagai senyawa octan booster
  • Sintesa Ether asam lemak sebagai pelumas sintetik.
  • Sintesa senyawa tetrazin asam lemak sebagai senyawa anti jamur.
  • Sintesa senyawa ether minyak fusel
  • Penggunaan ekstrak biji lada sebagai pestisida proteksi biji kopi.
  • Penentuan senyawa mercury organic dan anorganik di sepanjang sungai Kapuas Kalimantan Barat.
  • Penentuan Unsur Ikutan Dalam Mineral Uranium Kalimantan Barat.
  • Studi Potensi Kelautan Di Kabupaten Sambas dan Bengkayang
  • Penanganan Limbah Kota Menjadi Pupuk Organik Dengan Bantuan Cacing Tanah.
  • Pemanfaatan Protein Belalang Menjadi Pakan Ternak di Kabupaten Ketapang.
  • Kajian Pengembangan Komoditi Minyak Atsiri Di Kalimantan Barat.
  • Pemanfaatan Ekstrak Buah Kemandah Untuk Pemberantasan Nyamuk Demam Berdarah.
  • Pengembangan Bahan Bakar (Biodiesel) Dapat Diperbaharui Dari Ekstrak Biji Kemandah.
  • Pemanfaatan Limbah Industri Urea Moulding Compound Sebagai Pakan Cacing Tanah Dalam Pembuatan Pupuk Organik.
  • Demplot Pupuk Organik Kota di Kabupaten Sambas
  • Biodiesel dari ekstrak biji kemandah
  • Pyrolisis Batu Bara dengan katalisator Kapur Sirih
  • Ekstrak Buah Makasar sebagai anti Kolesterol alamiah
  • Pyrolisis minyak jarak(Casrol Oil) sebagai BBM Alternatif
  • Uji Bioaktivitas dan Mekanisme Ekstrak Buah Makasar Terhadap Enzim HMG-CoA Reduktase
  • Sintesa Biodiesel dari Limbah CPO ( Crude Palm Oil )
  • Sintesis Biodiesel Ekstrak Kemandah
  • Sintesis Metil Ester dan Etil Ester dari Biji Jarak Pagar (Jatropa curcas L.) melalui
  • Transesterifikasi Langsung dengan Katalis Abu Tandan Kosong Sawit
  • Transesterifikasi Langsung Daging Buah Kelapa untuk Menghasilkan Ester Asam Lemak
  • New Method of Biodiesel Synthesis : Direct Trans-esterification of Palm Fruit with Methanol by Using Empty Palm Bunch Ash Catalyst
  • Transesterifikasi Langsung Biji Jarak Pagar dengan Methanol dan Etanol Menggunakan Katalis Abu Tandan Kosong Sawit
  • Eludasi Struktur Senyawa Antifeedant dan Repellent dari Tumbuhan Famili Simaroubaceae
  • Sintesis Biodiesel dari Limbah Minyak Sawit Mentah (Sludge Oil) dengan katalis AlCl3 dan Kaolinit terpilar AlCl3
  • Sintesis Biodiesel dari Sludge Oil dengan Metode Esterifikasi Menggunakan Katalis PTSA-Kaolinit
  • Peningkatan Ketahanan Nasional Melalui pemberdayaan korban Woman trafficking di Balai Karangan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
  • Esterifikasi Asam Lemak dari Limbah Kelapa Sawit menggunakan Katalis Tawas

Source : http://www.thamrinusman.com/biodata/

»»  Selengkapnya ...

Sabtu, 09 Juli 2011

Simposium Internasional "Contitutional Democratic State"

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-8, Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menyelenggarakan Simposium Internasional pada tanggal 11 ~ 13 Juli 2011 di Shangri-La Hotel Jakarta. Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Ketua Parlemen negara -negara dari kawasan Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa.

Tema Simposium Internasional adalah "Negara Demoktrasi Internasional" ("Contitutional Decratic State") yang kemudian dielaborasikan kedalam 3 sub tema, yaitu :
  1. Peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Dalam Menguatkan Prinsip - Prinsip Demokrasi (The Role of The Constitutional Court and Equivalent Institutions in Strengthening The Principles of Democracy) ;
  2. Demokratisasi Proses Pembuatan Undang - Undang (Democratisation of Lawmaking Process) ;
  3. Mekanisme Checks and Balances diantara Lembaga - Lembaga Negara (The Mechanism of Checks and Balances among State Intitutions).
Penyelenggaraan Simposium Internasional ini dimaksudkan selain segai forum untuk berbagai informasi, wawasan, dan pengetahuan terutama mengenai pengalaman dan praktik di negara - negara peserta juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penerapan dan penguatan nilai - nilai demokrasi demi tegaknya negara demokrasi konstitusional di masing - masing negara peserta.

Pada kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MKRI, serta para pembicara yang berkompeten dari Ketua Dewan Konstitusi, Hakim Konstitusi, Presiden Mahkamah Konstitusi dari berbagai negara, Dekan – Dekan Fakultas Hukum atau Staf Pengajar Hukum Tata Negara se-Indonesia dan undangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka MKRI mengundang Bapak / Ibu / Saudara / (i) Dosen / Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Internasional yang akan diadakan pada hari Senin~Rabu, 11~13 Juli 2011, bertempat di ruang Video Conference FH UNTAN, mulai jam 09.00 WIB sampai selesai. Bagi peserta yang dapat mengikuti secara penuh dengan dibuktikan dengan mengisi daftar hadir, maka pihak penyelenggara akan memberikan Sertifikat Internasional.

»»  Selengkapnya ...

Jumat, 18 Juni 2010

Seminar Internasional, Narasumber : MA Kerajaan Belanda

Diberitahukan kepada Bapak / Ibu / Sdr. / (i) bahwa dalam rangka kunjungan Ketua & Wakil Ketua Mahkamah Agung Belanda ke Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI, diberitahukan bahwa Mahkamah Agung Belanda akan menyelenggarakan Seminar Internasional dan akan disiarkan secara online ke – 39 Perguruan Tinggi se – Indonesia. Oleh karena itu, maka kami akan mengundang Bapak / Ibu / Sdr. (i) untuk dapat menghadiri acara tersebut pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 18 Juni 2010
P u k u l : 09.30 WIB ~ Selesai
N a r a s u m b e r : Prof. Mr. G.J.M. CORSTERNS(Ketua MA Kerajaan Belanda)
T e m a : “Courage and Precision : The Role of The Judge in Modern Sociaty”
T e m p a t : Ruang Video Conference (Function Hall) - FH UNTAN

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak / Ibu / Saudara / (i), diucapkan terima kasih.


Catatan :
  • Bagi peserta yang ingin mendownload Bahan Seminar, dapat peroleh diblog FH UNTAN di menu DOWNLOAD FILES.
  • Bagi peserta yang dapat mengikuti kegiatan seminar ini, akan memperoleh SERTIFIKAT dari penyelenggara.
»»  Selengkapnya ...

Rabu, 02 Juni 2010

Asian Society of International Law Akan Menyelenggarakan Seminar Internasional

Diberitahukan kepada Bapak / Ibu / Sdr. / (i) bahwa Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Asian Society of International Law menyelenggarakan acara Seminar Internasional akan mengadakan Kuliah Umum Jarak Jauh melalui fasilitas jaringan Video Conference ke - 39 lokasi di seluruh Indonesia secara langsung. Oleh karena itu, maka kami akan mengundang Bapak / Ibu / Saudara / (i) untuk dapat menghadiri acara tersebut pada :
  • Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2010
  • P u k u l : 08.30 WIB ~ Selesai
  • N a r a s u m b e r : Praktisi Hukum Nasional & Internasional
  • T e m a : “International Law as Political Instrument?”
  • T e m p a t : Ruang Video Conference (Function Hall) - FH UNTAN

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak / Ibu / Saudara / (i), diucapkan terima kasih.

Untuk JADUAL ACARA kegaitan tersebut dapat anda download di blog FH UNTAN pada Menu DOWNLOAD FILES.

»»  Selengkapnya ...

Rabu, 09 Juni 2010

Seminar HUT Ke - 8 AsianSIL










Hari ini akan dilaksanakan Seminar AsianSIL dalam rangka Hari Ulang Tahun ke -8. Kegiatan tersebut akan diisi dengan sambutan dari Ketua Dewan Penasihat AsianSIL Prof. HIKMAHANTO JUWANA, SH., LL.M., Ph.D. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Duta Besar AsianSIL, Ambassador Xue Hangqin. Setelah itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memberikan sambutan berikutnya. Dan yang terakhir sambutan disampaikan Ketua MKRI oleh Moh. Mahfud MD yang sekaligus membuka rangkaian Acara simbolis dengan pemukulan gong. Kegiatan yang disiarkan melalui jaringan Video Conference tersebut akan dimulai pada pukul 08.30 WIB ~ 17.00 WIB.

Pada pukul 09.45 ~ 10.15, dilanjutkan dengan Pidato Inti (Keynote Speech), yang mulia Hakim HISASHI OWADA, Presiden Mahkamah Internasional.
Kemudian pada pukul 10.30 WIB ~ 12.00 WIB, dilanjutkan dengan materi : "Kedudukan Kewajiban Internasional Dalam Negeri Sususan Legal Dalam Negara" oleh Arif Havas Oegroseno, Direktur Jenderal untuk urusan hukum & perjanjian internasional, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan oleh Shirley Veronica Scott, associate Professor di Universitas South Wales.
Materi terakhir adalah : "Menggunakan Pendekatan Politik Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Isu Hukum Internasional" dengan Pembicara 1. yang mulia Nugroho Wisnumurti, mantan Presiden United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) ; Pembicara 2 Yang mulia Hasan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Materi ini dijadualkan pada pukul 14.00 WIB ~ 15.30 WIB
Semua materi diatas kemudian akan dilakukan tanya - jawab & diputuskan oleh AsianSIL. Kegiatan tersebut di atas, merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) dengan ASIAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW (AsianSIL) serta disiarkan secara langsung melalui ke-39 titik jaringan Video Conference se - Indonesia, termasuklah Fakultas Hukum UNTAN. Kegiatan hari ini dihadiri oleh dosen & mahasiswa Fakultas Hukum UNTAN.
»»  Selengkapnya ...

Senin, 19 Juli 2010

Prof. Dr. Siegfried Bross Dalam Seminar Sehari Di Universitas Tanjungpura Pontianak

Pada tanggal 21 Juli 2010 rencananya akan diadakan Seminar oleh Prof. Dr. Siegfried Bross. Kegiatan tersebut adalah merupakan rangkaian kegiatan perjalanan kelima ke Indonesia, mulai tanggal 19 Juli ~ 25 Juli 2010. Kegiatan tersebut rencananya akan diadakan di Universitas Tanjungpura Pontianak dengan narasumber sebagai berikut :
  • Prof. Dr. Siegfried Bross
  • Dr . H.C. Universitas Islam Indonesia - UII - Yogyakarta
  • Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
  • Professor kehormatan di Universitas Freiburg, Breisgau
  • Ketua Kehormatan Presidium Bagian Jerman dari
  • Komisi Hukum Internasional

Adapun topik yang akan diangkat pada seminar tersebut adalah : "Mahkamah Konstitusi Federal dan perannya dalam pengaturan hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas - Pengalaman Jerman".

Pada seminar tersebut juga, akan disampaikan materi lainnya, diantaranya :

  • Dr. M. Akil Mochtar, SH., MH : “Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Era Otonomi”.
  • Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si : “Pemaknaan Konsep Otonomi dan Dinamika Hubungan Pusat Daerah”.

Sedangkan para peserta yang mengikuti tersebut akan diundang semua pejabat Muspida di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se - Kalimantan Barat, Instansi - Instansi Pemerintah, Unsur - Unsur Perguruan Tinggi Negeri & Swasta, Orgasnisasi Kemahasiswaan, Organisasi Masyarakat, Media Masa & Elektronik, Partai Politik, dan Mahasiswa & Dosen, dan lain - lain.

Untuk kegiatan tersebut akan dimulai pukul 07.30 WIB ~ selesai, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Lantai III Universitas Tanjungpura.

Catatan : Papper Seminar Prof. Dr. Siegfried Bross, dapat anda download di blog FH UNTAN, di Menu DOWNLOAD FILES.

»»  Selengkapnya ...

Kamis, 08 Mei 2014

Seminar Internasional Jarak Jauh

Diberitahukan kepada Bapak/Ibu/Sdr./(i) Dosen & Mahasiswa Fakultas Hukum Untan bahwa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI akan menyelenggarakan Seminar Nasional Jarak Jauh yang akan disiarkan secara langsung melalui jaringan Video Conference (ViCon) MKRI secara online ke–42 Perguruan Tinggi se–Indonesia. Oleh karena itu, maka kami akan mengundang Bapak/Ibu/Sdr./(i) untuk dapat menghadiri acara tersebut pada hari, Jum’at, 9 Mei 2014, pukul 08.30 WIB – 12.30 WIB. Adapun tema yang akan dibahas adalah:      Pembangunan Keseteraan Gender Dalam Perspektif Hukum. Kegiatan tersebut dapat disaksikan di ruang Video Conference (Function Hall) - FH UNTAN


»»  Selengkapnya ...

Sabtu, 18 April 2009

Dies Emas UNTAN 1959 - 2009












Agenda Kegiatan :


  • Seminar Internasional, 18 - 19 Mei 2009
  • Rapat Senat Terbuka
  • Home Coming Day, 17 Mei 2009
  • Gerak Jalan Sehat Keluarga Besar UNTAN
  • Penulisan Buku "50 Tahun UNTAN"
  • Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, 9 Feb - 2 Mei 2009
  • Launching Buku Dosen & Mahasiswa UNTAN
  • Konvensi Kampus & Pertemuan Forum Rektor Indonesia
  • Expo & Bazar, 17 -20 Mei 2009

Sumber Berita : www.untan.ac.id

»»  Selengkapnya ...

Selasa, 15 Juni 2010

Rapat Koordinasi Seminar Dengan MA Belanda

Berkaitan dengan pemanfaatan kerjasama melalui jaringan Video Conference antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Fakultas Hukum se-Indonesia, maka untuk kesekian kalinya kegiatan kuliah umum dilakukan. Termasuklah kegiatan kuliah umum yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at 18 Juni 2010, maka akan diadakan kuliah umum dengan MA Belanda.
Oleh karena itu pada hari ini dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Seminar Dengan MA Belanda, mulai pukul 10.00 WIB dengan narasumber Heru Setiawan dan Noor Sidharta (Kepala Biro Humas & Protokol).
Dalam kesempatan tersebut dilakukan tanya - jawab mengenai usulan - usulan / pertanyaan dari Pengelola Vicon di daerah. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut dihasilkan suatu kesepakatan bahwa pada setiap Penyelenggaraan Seminar Nasional / Internasional atau sejenisnya bagi peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut secara keseluruhan akan diberikan Sertifikat dari Mahkamah Konstitusi RI dengan mengisi Daftar Hadir yang telah disediakan oleh Pengelola Video Conference di masing - masing daerah.
»»  Selengkapnya ...

Jumat, 03 April 2009

Materi Kuliah Umum : "Membumikan dan Memihakkan Hukum Internasional"

Kutipan Materi Kuliah Umum :

"Pada tanggal 18 Pebruari 2009, seorang tokoh pendidik, diplomat dan birokrat tangguh, Profesor Mochtar Kusumaatmadja, merayakan hari ulang tahunnya yang ke‐80. Untuk memperingati dan menghormati berbagai prestasi yang telah diukir oleh Prof Mochtar, Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran pada tanggal 18 Maret yang lalu mengadakan seminar nasional yang mengangkat tema prospek dan tantangan pendidikan hukum internasional di Indonesia. ......................................."

Untuk materi selengkapnya, Anda dapat menghubungi : Bapak MUHAMMAD SYAMSUDIN, di Video Conference Server Room - FH UNTAN Pontianak. (Jangan lupa untuk membawa Flash Disk).
»»  Selengkapnya ...

Kamis, 22 September 2011

Pandangan Pemerintah Tentang Usulan Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Sesuai RANHAM 2011~2014

Pandangan Pemerintah tentang Usulan PerubahanAtas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sesuai dengan RANHAM 2011 – 2014*)



Oleh



Drs. ArmanNazar, M.Si**)





A. Pendahuluan

Pasal 1Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinandalam undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dankekal. Untuk itu, suami isteri perlusaling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkankepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Olehkarena itu, seluruh anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) perlu memahamidan rasa pengertian akan hak dan pelaksanaan kewajiban antar anggota keluarga,sehingga tercipta keluarga yang harmonis sesuai dengan tanggungjawabmasing-masing anggota keluarga.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang demikian makaundang undang menjamin persamaan hak bagi pria dan perempuan dalam kehidupanrumah tangga. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinanmenyatakan ” Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dankedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidupbersama dalam masyarakat”. Prinsip yang demikian seharusnya tiap perkawinan (rumahtangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihakyang terkait di dalamnya.



B. Sejarah singkatLahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Di Indonesiasebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telahberlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara danberbagai daerah yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragamaIslam berlaku Hukum Agama Islam yang telah diresiplir dalam Hukum Adat

2. Bagi orang-orang IndonesiaAsli lainnya berlaku Hukum Adat

3. Bagi orang-orang IndonesiaAsli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesia (Stb.1933 No. 74)

4. Bagi orang Timur Asing Cinadan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan ketentuan Kitab Undang-undang HukumPerdata dengan sedikit perubahan.

5. Bagi orang Timur Asing lainnya dengan WNIKeturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat

6. Bagi orang Eropa dan WNIketurunan Eropa dan yang disamakan berlaku kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adanya hukum perkawinan yang berbeda-beda dan bersifat pluralistik tersebutdisebabkan adanya pembagian rakyat Indonesia menjadi berbagai golongan pendudukberdasarkan IS Pasal 131 dan 163 yang berlangsung sejak masa penjajahan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektiftanggal 1 Oktober 1975, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diaturdalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen(HOCI), Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1998 No. 158) danperaturan-peraturan lain sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinandinyatakan tidak berlaku (Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan). Sebagai Unifikasihukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menghormati secara penuh adanyavariasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 dan 2 ayat (1))

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Perkawinan tersendiri telahdirintis sejak tahun 1950. Pada tahun 1950 Pemerintah mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Agama No. B/2/4229, tanggal 1Oktober 1950 dibentuk panitia PenyelidikPeraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi Umat Islam. Sementara ituberbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar secepat mungkinmerampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang yang masuk Ke DPR.

Pada akhir tahun1952, panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK MenteriAgama Nomor B/2/8315 tanggal 1-4-1951 ini telah berhasil menyusun RancanganUndang-Undang (RUU) Perkawinan (Umum). RUU tersebut oleh golongan-golonganagama ditanggapi sebagai undang-undang yang bersifat umum, dan dikehendakiRancangan Undang-Undang Perkawinanmenurut masing-masing agama, maka disepakati adanya : a) RancanganUndang-Undang Perkawinan menurut Agama Islam; b) Rancangan Undang-UndangPerkawinan menurut Agama kristen; c). Rancangan Perkawinan menurut AgamaKatolik; dan d). Rancangan Undang-Undang Perkawinan menurut golongan lainnya.[1]

Pada bulan Maret1954, Rancangan Undang-Undang PerkawinanUmat Islam telah selesai disusun dan tanggal 19 Juni 1958 RancanganUndang-Undang Perkawinan tersebut diajukan ke DPR sebagai usulan inisiatifpemerintah. Namun bersamaan dengan itu, muncul Rancangan Undang-Undang Perkawinan(Umum) atas usul inisiatif Sumari (PNI).Kedua RUU itu bertolak belakang, satu berdasarkan agama,dan yang lainnya berdasarkan faham sekuler. Akantetapi, kedua Rancangan Undang-UndangPerkawinan tersebut tidak menjadiundang-undang

Tahun 1967pemerintah mengajukan lagi dua buah RUU Perkawinan kepada DPRGR: a). RUU tentang Pernikahan Umat Islam,diajukan oleh Menteri Agama bulan Mei 1967; b). RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan,diajukan oleh Menteri Kehakiman bulan September 1967. Tahun 1968, kedua RUUtersebut dibicarakan DPRGR, akan tetapi tidak mendapat persetujuan DPRGR. Pemerintah menarik kembali kedua RUUtersebut. Karena tidak mendapat persetujuan DPRGR, pemerintah menyiapkan RUUPerkawinan yang baru, dan pada tanggal 31-7-1973 RUU Perkawinan yang terdiri 15bab dan 75 pasal diajukan kepada DPR hasil Pemilu 1971.[2]

RUU Perkawinan ini mendapatkan reaksi dari kalangan umat Islam, karenabeberapa pasaL yang bertentangan dengan hukum Islam, antara lain: a). Perkawinanadalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatdalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkanmenurut ketentuan Undang-undang ini dan atau atas ketentuan hukum perkawinanpihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan denganUndang-undang ini (psl. 2 ayat 1); b). Pengadilan dalam lingkungan PeradilanUmum, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Pengadilan dapat memberi izinkepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendakioleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal. 3 ayat (2)); c). Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa,negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dna keturunan tidak merupakanpenghalang perkawinan (Pasal 11 ayat(2)); d). Bagi janda wanita ditetapkanjangka waktu tunggu 306 hari, kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung,dalam hal mana waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak(Pasal 12 ayat 1); e). Suami isteribersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih (Pasal 62 ayat (1)).[3]

Pada tanggal 27 September 1973 Pemerintah dan DPR mengadakan musyawarahmencari kesepakatan untuk menyempurnakan RUU Perkawinan tersebut. Setelahmelalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari masyarakatIslam terhadap RUU Perkawinan yang bersifat sekuler itu, akhirnya Fraksi ABRIdan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya telah membentuk konsensus,antara lain: a). Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangiataupun dirubah; b). Sebagai Konsekwensidari poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah,tegasnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun1970 dijamin kelangsungannya; c). Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islamdan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan.

Tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami perubahan dan amandemen, RUUPerkawinan disahkan oleh DPR menjadi UU, dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1974diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974Nomor 1). Berdasarkan Pasal 67 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkannya PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undangPerkawinan dan berlaku tanggal 1 Oktober 1975.



C. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahberusia 37 tahun. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjangtersebut, ada tuntutan persamaan hak antara hak laki-laki dan perempuan yang terus menerus diperjuangkan di Indonesia. Dalamhukum adat seorang perempuan tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat.Simbol-simbol yang ada melambangkan perempuan menjadi “pelayan/mengabdi padasuami”. Agama Hindu juga menentukan syarat dan sahnya perkawinan untukmemperoleh anak. Dalam agama Budha perbedaan jender secara tegas terdapat padaikrar isteri yang baik, setia, mengabdi pada suami dalam susah dan senang,serta taat pada petunjuk-petunjuk suami untuk menjadi ibu yang baik. AgamaKristen Protestan mengikuti hukum negarauntuk sahnya perkawinan.[4]

Salah satu kebijakan negara adalah dirumuskannyakesetaraan jender dalam bidang hukum. Namun, dalam kenyataannya hukum perkawinanbelum memberikan kesetaraan jender, sehingga merugikan perempuan. Tidak jarangkita menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yangdapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanyaketurunan (anak), ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalahekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, danlain-lain. Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepadapihak lain, cukup banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita.

HasilSusenas 2006 yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa prevalensinasional perempuan yang menjadi korban adalah 3,07 % dan anak 3, 02 %. Hal iniberarti bahwa dari 10.000 perempuan di seluruh Indonesia, sebanyak 307diantaranya pernah mengalami kekerasan dan dari 10.000 anak di seluruhIndonesia 302 anak diantaranya pernah mengalami kekerasan. Angka prevalensitertinggi dari seluruh daerah adalah Provinsi Papua dengan angka 13,6 %. Halyang lebih memprihatinkan adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anaktersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga, dalam sebuah kehidupan perkawinan[5].

Kondisiini juga didukung oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009 yang menyebutkanbahwa 95 % kasus kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Komnas perempuan dalamlaporan mereka menyebutkan bahwa peningkatan kasus kekerasan yang mencapai 263% tersebut di data dari Pengadilan Agama yang selama ini mengurus perceraian perkawinan di Indonesia[6].Berdasarkan hasil laporan juga disebutkan bahwa masalah kekerasan dalam rumahtangga yang terjadi terkait erat dengan masalah legalitas perkawinan dankurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan.

Di lain pihak, dalam kurun waktu tersebutPemerintah Indonesia bertransformasimenuju negara yang menjungjung hak asasi manusia (HAM). Hal ini bisa dilihatdari Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang memuat ketentuan hak asasi manusia. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebe­narnya berasal darirumusan Undang-Undang yang telah disah­kan sebe­lum­nya, yaitu Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-UndangDasar diperluas dengan memasukkan ele­men baru yang ber­sifat menyempurnakanrumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakupketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka ru­mus­an hakasasi manusia dalam Un­dang-Undang Dasar da­pat mencakup empat kelompok materi yaitu:[7]a). kelompok hak-hak sipil; b). kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;c). kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan; dan d). tanggungjawabnegara dan asasi manusia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hakasasi manusia, seperti meratifikasi Convention on the Elimination of AllForms of Discrimination agaisnt Women (CEDAW, 1979)), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination agaisnt Women), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Socialand Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya) dan lain-lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM, 1948) mendefinisikan HAM secala luas dengan tujuan agar manusia seduniamenghormati kemanusiaan secara luas. Dalam deklarasi tersebut tidak banyak yangdinyatakan tentang perempuan, tetapi artikel 2 memuat bahwa hak dan kebebasanperlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukandiskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Apabila artikel 2 ditinjau berdasarkanpengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasanterhadap perempuan dan perkosaan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yangdilarang (no one shall be subject to torture or to cruel, in human ordegrading treatment or punishment).



D. RANHAM sebagaiUpaya Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan Hak AsasiManusia



Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia yang selajutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksiyang disusun sebagai pedoman pelaksanaanpenghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM diIndonesia.[8]

RANHAM merupakankomitmen negara Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem hukumnasional sekaligus dalam rangka penghormatan,pamajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruhIndonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturisme.

RANHAM merupakanproduk politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagisetiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negarauntuk menjalankan tugas untuk mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasipada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembagapemerintah dengan masyarakat madani.

Dalam PeraturanPresiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM) 2011-2014 terdapat 7 (tujuh) Program utama yaitu: 1). pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaRANHAM; 2). persiapan pengesahaninstrumen HAM Internasional; 3). harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturanperundang-undangan; 4). pendidikan HAM;5). penerapan norma dan standar HAM; 6). pelayanan komunikasi masyarakat; dan 7). pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Salah satukegiatan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 adalah hak berkeluarga danmelanjutkan keturunan yang masuk dalam program penerapan norma dan standar HAM. Permasalahan kegiatan ini adalah masih banyaknya perkawinan yang belumdicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan yang mengakibatkan istri dananaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Rencana aksinya adalah: 1).Sosialisasi tentang perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2).Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang perkawinannya belum dicatatkan; dan3). Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



E. PandanganPemerintah

Perempuan dananak adalah kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Hal ini disebabkankarena banyaknya bukti empiris yang menyebutkan bahwa kelompok rentan ini telahmengalami berbagai diskriminasi, marginalisasi, bahkan kekerasan. Kekerasanperempuan dan anak tersebut berlaku umum dan tidak memiliki relevansi denganjenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dankeyakinan, usia, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki danperempuan. Artinya pada semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap perempuandapat terus akan terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuanmasih diyakini dan dimanisfestasikan dalam kehidupan sosial.

Masalahkekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terkait dengan ketimpangan hubungan laki-laki danperempuan dan kurangnya pemahamanperempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan. Hal tersebut sangatdisayangkan karena keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga, membutuhkanperaturan perundang-undangan yang progresif untuk memberikan perlindunganterhadap hak-hak perempuan. .

Secara teoriperubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang terjadi menyebabkan perlunyapara pembentuk peraturan perundang-undangan menyikapi terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku selama ini.

Dalam kaitannyadengan seminar ini yang mendorong adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan, maka kami berpandangan apabila memang undang-undangtersebut perlu dirubah maka peraturan perundang-undangan tersebut nantinya harus mempunyai dasar-dasar berlaku yangbaik. Biasanya ada tiga landasan/dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlakusecara baik yaitu mempunyai landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Karena peraturan perundangan-undangan adalah hukum, maka peraturanperundangan-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut.

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturanperundang-undangan karena akan menunjukkan:[9]

Pertama: keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwewenang. Kalau tidak, peraturan perundangan itu batal demi hukum (vanrechtwege nietig). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batalsecara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal (wet in formele zin)dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidakmerupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum.Begitu pula keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus pulamenunjukkan kewenangan pembuatnya.

Kedua: Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan olehperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiadaksesuaianbentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturanperundang-undangan tersebut. Misalnyakalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakanbahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentukundang-undanglah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnyaKeputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Ketiga: Keharusan mengikuti tatacara tertentu. Apabila tatacara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat: Keharusan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Suatu undang-undang tidakboleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnyasampai pada peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih bawah.

Selanjutnya, Bagir Manan[10]mempertanyakan, apakah yang dimaksud dengan dasar berlaku secara sosiologis (sociologishegelding)? Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalammasyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengankenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dasarfilosofis artinya hakekat (inti) latar belakang pembuatan undang-undangsebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia.

Pernyataan di atas ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ”Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertaiNaskah Akademik” . Pasal 44 menyatakan :”Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undangdilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Dalam membentukperaturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik,meliputi: a) . kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yangtepat; c) kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; d) dapatdilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.[11]

Pasal 6 ayat (1)UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materimuatan peraturan perundang-undnagan harus mencerminkan asas: a). pengayoman;b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e) kenusantaraan; f). bBinnekaTunggal Ika;g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dankeselarasan.



F. Penutup

Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.





DAFTARPUSTAKA





Bagir Manan, Dasar-DasarPerundang-undangan Indonesia, Penerbit, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.



Catatan KomnasPerempuan, Tak Hanya Di Rumah: PengalamanPerempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009



EndangSumiarni, Kajian Hukum Perkawinan yang Berkeadilan Jender, Yogyakarta,Wonderful Publishing Company, 2004.



Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945



-------------, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



-------------, PresidenNomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014



-------------,Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 tahun2010 tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



JimlyAsshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, “studium general pada acara The 1st National ConverenceCorporate Forum for Community Development”, Jakarta, 19 Desember 2005.












*) Makalahdisampaikan dalam Seminar Nasional “MendorongPerubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” , Gedung Mahkamah Konstitusi,Ruang Konferensi Pres Lantai 4, tanggal22 September 2011.


**) Penulis adalah Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM,Kementerian Hukum dan HAM R.I.


[1] Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, http://urais-klaten.blogspot.com/2010/03/uu-no-1-th-1974.htm


[2] Ibid.


[3] Ibid.


[4] Endang Sumiarni, Kajian Hukum Perkawinanyang Berkeadilan Jender, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, 2004, hal.5.


[5] Lihat latar belakang dalamPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 tahun2010 tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan


[6] Tak Hanya DiRumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yangTimpang, CatatanTahunan Komnas Perempuan 2009


[7] Jimly Asshiddiqie, Demokrasi danHak Asasi Manusia, “studium generalpada acara The 1st National Converence Corporate Forum for CommunityDevelopment”, Jakarta, 19 Desember 2005.




[8] Pasal 1 angka 2 PeraturanPresiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak AsasiManusia Tahun 2011-2014.


[9] BagirManan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit,Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 14.


[10] BagirManan, 1992, op.cit., h 15


[11] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan.





Materi tersebut di atas bersumber dari kegiatan Seminar Nasional, 22 September 2011. Materi tersebut dapat dapat anda download di blog ini.

»»  Selengkapnya ...