Pelatihan Anti Korupsi

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
  negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka akan diadakan Pelatihan Anti korupsi. Hal ini akan dibahas pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 ~ 4 Juni 2010, pukul 08.00 WIB ~ 15.00 WIB, bertempat di Gedung Rektorat UNTAN lantai 3, dengan narasumber dari KPK. Adapun tema yang akan diangkat adalah "Korupsi Sebagai Musuh Bersama". Sedangkan biaya untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah Rp. 20.000,-. Biaya tersebut sudah termasuk dengan makan, ilmu yang bermanfaat, serta sertifikat. Untuk keterangan lebih lanjut, anda dapat mengubungi pihak panitia penyelenggara.