Selasa, 08 Maret 2011

Teori Hukum Murni


Apakah Yang dimaksud Teori Hukum Murni ?



Oleh Turiman Fachturahman Nur
Hans Kelsen adalah peletak dasar Teori hukum murni, tetapi apa yang dimaksud teori hukum murni itu sebenarnya ? para penstudi hukum memahami, bahwa “teori hukum murni” adalah teori yang berasal dari aliran hukum positif, dimana di dalam teori ini berusaha untuk memberikan pengertian hukum dilihat sebagai sesuatu yang “ murni “ terlepas dari segala unsur lain yang berasal dari luar ilmu hukum itu sendiri.
Dapat dipaparkan bahwa antara abad 19 dan 20, kemurnian suatu ilmu pengetahuan menjadi sesuatu hal yang sudah tidak ideal lagi, hal ini misalnya dapat dilihat dari adanya yurisprudensi-yurisprudensi dimana di dalam yurisprudensi – yurisprudensi tersebut banyak dipengaruhi oleh banyak hal-hal lainnya seperti unsur psikologi dan biologi maupun unsur teologi yang ada pada waktu itu, sehingga di dalam keadaan seperti itu untuk menemukan suatu ilmu hukum yang murni merupakan suatu hal yang sulit untuk didapatkan.
Dalam kaitan ini apabila digambarkan dengan kondisi mengenai apa yang digambarkan sebagai hukum tersebut seperti jalannya prosesnya pemerintahan di dalam parlemen, putusan pengadilan, proses hukum , maka kita dapat membedakannya menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah suatu perbuatan pada suatu waktu dan tempat yang didasari oleh pikiran akal sehat yang biasanya disebut sebagai perilaku manusia, bagian lainnya adalah bagian yang lebih khusus Untuk mendefinisikan hukum sebagai suatu norma yang diartikan terbatas sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum yang mempunyai fungsi berbeda dengan fungsi organ legislative maupun eksekutif , maka harus dibatasi hukum tersebut darui pengaruh hukum alam maupun ilmu pengetahuan lainnya.
Teori hukum murni berusaha atau berupaya untuk memisahkan pengertian antara ilmu hukum dari pengaruh norma-norma moral dan menjadikan hukum sebagai suatu system yang berjalan secara independent atau mandiri terlepas dari pengaruh hukum moral. Sutau norma dapat menjadi suatu produk hukum yang valid hanya dikarenakan norma tersebut sudah dituangkan di dalam suatu bentuk undang-undang yang dilahirkan melalui suatu prosedur hukum dan hal ini berlakuk sebagai suatu hukum yang positif. Dalam bentuk suatu konstitusi ilmu hukum tidak terdiri dari suatu system hukum yang sama, akan tetapi mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri atau mempunyai hierarki tersendiri. Pada umumnya tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tingkatan paling atas terdiri dari konstitusi, dimana konstitusi tersebut mendasari organ-organ yang ada untuk membuat suatu prosedur yang berlaku secara umum, kemudian pada tingkatan selanjutnya terdapat peraturan atau norma-norma umum yang dibuat oleh bagian legislatif yang berfungsi tidak hanya menentukan organ ( badan peradilan , dll ) maupun prosedur yang ada akan teetapi juga peraturan-peraturan pendukung lainnya, dimana di dalam peraturan-peraturan tersebut mnghubungkan suatu kondisi yang secara abstrak diatur dengan kondisi yang sebenarnya. Hubungan tersebut diwujudkan dengan adanya keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan oleh badan Yudisial yang ada. Selain itu terdapat bagian administratif, dimana hubungan antara bagian yudikatif dengan administratif tersebut dapat dilihat dari keinginan Negara untuk menjalankan fungsinya secara langsung, seperti membangun sarana pendidikan atau sekolah, rumah sakit , sarana perhubungan, dimana proses administrasi yang dapat dilihat hasilnya tersebut memerlukan suatu bagian tersendiri yang bersifat administratif.
Dalam beberapa pengertian hukum, seperti hukum perdata, maka norma-norma atau peraturan yang ada tidak hanya didapat dari organ-organ pemerintahan atau peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi berdasarkan atas peraturan-peraturan tersebut, para pihak yang ada dapat membuat suatu kesepakatan tersendiri, dimana kesepakatan itu yang akan menjadi hukum di antara mereka.
Pengertian Hukum sebagai suatu perintah yang memaksa , dapat diartikan bahwa sanksi akan diberikan oleh hukum bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dari hukum tersebut, hal ini tidak berarti bahwa sanksi fisik akan dijatuhkan begitu saja , akan tetapi hal ini diperlukan apabila terjadi perlawanan terhadap penerapan dari hukum yang ada tersebut. Hukum adalah suatu perintah yang memakasa, hal ini dapat dilihat dari diterapkannya suatu ketentuan yang ada walaupun sebenarnya ketentangan tersebut bertentangan dengan keinginan-keiginan individu-individu yang ada akan tetapi dengan adanya sanksi–sanksi yang diterapkan tersebut, maka individu–individu tersebut dengan terpaksa harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.
Biasanya pengertian perbedaan antara hukum alam dengan norma dibedakan dengan pengertian bahwa hukum alam tidak mempunyai suatu pengecualian sebagaimana dengan norma yang ada, akan tetapi hal ini tidak benar, di dalam hukum yang normatif, apabila seseorang melakukan tindakan pencurian maka dia sudah seharusnya untuk dihukum, hal ini tetap berlaku walaupaun seandainya orang tersebut tidak jadi untuk dihukum. Jika dilihat dari pemikiran orang-orang pada jaman dahulu, maka hukum sebab akibat yang ada berasal dari suatu norma yang disepakati bersama. Dimana di dalam kehidupannya alam menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan di dalam menjalankan hubungan sosial yang ada.
Norma dasar (Basic Norm) adalah suatu norma yang paling mendasar, dimana suatu peraturan yang ada dan berlaku bersumber dan tidak ada yang melebihi atau bertentangan dari norma dasar tersebut. Apabila ada suatu pertanyaan mengapa norma dasar tersebut harus diperlakukan sebagai suatu norma yang mengikat, hal ini dimungkinkan karena Tuhan menjadi sumber dari suatu peraturan pertama yang mendasar tersebut. Fungsi menyeluruh dari norma dasar (Basic Norm) adalah untuk memberikan atau menganugerahkan kuasa untuk membuat suatu hukum kepada legislator dan untuk menjustifikasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada tersebut. Di dalam hal membuat setiap tindakan-tindakan yang ada tersebut menjadi suatu hal yang berlaku secara mengikat dan dianggap sebagai suatu hukum yang ada, maka norma dasar tersebut harus diwujudkan di dalam suatu ketentuan hukum yang valid. Norma dasar tersebut dapat dijadikan suatu jawaban apabila ada pertanyaan atas suatu produk yuridis seperti keputusan-keputusan hukum, hak-hak yang timbul, dimungkinkan ada, hal ini berpulang kembali kepada norma dasar tersebut.
Selain itu hukum yang ada harus terlepas dari setiap unsur–unsur lainnya seperti unsur etis, sosiologis, politis, dan ilmu-ilmu pengetahuan non hukum lainnya. Dengan norma-norma yang ada, dimana hal ini mendasari untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan tersebut menjadi suatu hal yang legal maupun illegal di mata hukum , maka hal ini harus disesaikan dengan ketentuan yang ada. Produk hukum yang ada menentukan bagimana manusia tersebut bertingkah laku disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan adanya “norma“, kita dapat menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. “Norma“ tersebut mendasari dari setiap tindakan yang diperbolehkan atau diijinkan untuk dilakukan.
Perilaku manusia didasari atas ketentuan-ketentuan normatif yang ada baik positif maupun negatif. Perilaku manusia dapat dikatakan sebagai suatu hal yang positif apabila hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, Jika seorang individu melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan norma atau ketentuan yang ada maka dia dapat dikatakan telah bertindak positif dengan mematuhi peraturan yang berlaku, akan tetapi apabial individu tertsebut melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada, maka dia dapat dikatakan melanggra peraturan tersebut.
Suatu sistem hukum yang ada menunjukkan suatu karakter yang dinamis, Norma hukum yang ada dapat dikatakan tidak valid bila dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mendasari norma tersebut, apabial isi dari norma atau ketentuan tersebut bertentangan dengan norma dasar yang ada, maka dapat dikatakan hukum tersebut tidak valid. Sehingga norma dasar yang ada mendasari dari setiap ketentuan-ketentuan yang akan dibuat nantinya.
Pada tataran membedakan hukum yang bersifat perdata dengan hukum publik, maka dapat diartikan bahwa hukum publik mengatur hubungan yang bersifat hubungan atas-bawah, hubungan antara negara dengan rakyatnya, sedangkan hukum perdata atau privat mengatur hubungan yang setara antara dua subyek hukum yang ada, dimana mereka terikat oleh peraturan atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan suatu kontrak yang merepresentasikan dari suatu proses hukum yang berjalan secara demokratis, dimana hal tersebut dilakukan oleh para puhak – pihak yang berkepentingan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.
Fungsi Konstitusi
Hukum adalah suatu sistem dari norma-norma dan norma-norma adalah merupakan suatu alat dari keinginan yang digunakan untuk mengatur sesama. Keinginan-keinginan bertindak ini adalah keinginan bertindak dari manusia atau sesuatu diatas manusia- seperti keinginan bertindak dari Tuhan atau dalam hal ini disebut sebagai hukum alamiah dari alam, Namun hanya norma-norma yang dijadikan merupakan alat keinginan dari bertindak manusia lah yang dpaat dipertimbangkan sebagai norma-norma hukum atau lebih tepatnya norma-norma sebagai bagian dari hukum positif. Hal ini memiliki ciri khas untuk mengatur ciptaan dan penerapan milik mereka sendiri.
Keinginan bertindak untuk mengatur orang lain, utamanya disebut sebagai perintah. Tetapi setiap perintah bukanlah suatu norma dan tidak setiap norma bukanlah perintah. Suatu norma dapat merupakan suatu kuasa untuk menerbitkan perintah-perintah. Jika seorng pencuri meminta saya memberikan uang kepadanya, maka alat dari keinginan dia bertindak perintahnya bukanlah suatu norma. Pengertian subyektif dari keinginan bertindak orang itu yaitu saya harus memberikan uang kepadanya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai pengertian obyektif, yang mana hal ini tidak dapat dartikan sebagai norma yang mengikat misalnya seperti suatu perintah dari kantor pajak yang ditujukan kepada saya dimana saya harus membayar sejumlah uang. Apakah yang menjadikan keinginan bertindak menjadi suatu keharusan dan yang memiliki pengertian obyektif dari suatu tindakan yaitu norma yang berlaku dan mengikat tetapi dalam hal lainnya tidak. Untuk melihatnya secara berbeda/terpisah: Apakah yang mendasari keberlakuan dari suatu norma, yang ada dalam suatu hal dan tidak hal lainnya? Jawabnya adalah karena dalam hal tertentu perintah dari kantor pajak adalah tindakan, artinya hal ini adalah keharusan, yang dikuasakan dari norma yang berlaku, namun dalam hal lainnya bukanlah suatu keharusan. Oleh karena norma menguasakan tindakan, maka pengertian subyektif di tindakan menjadi pengertian obyektif-yaitu suatu norma yang berlaku dan mengikat. Pemberi Kuasa yaitu norma yang lebih tinggi menjadi dasar dari keberlakuan yang diberi kuasa yaitu norma yang lebih rendah .
Hal yang mendasari dari keberlakuan suatu norma yang lebih rendah adalah norma yang lebih tinggi yang nantinya akan menuju kepada suatu hal yang tidak terbatas. Pada tingkatan yang lebih tinggi, norma yang mengatur adalah pengertian subyektif dari keinginan bertindak yang diarahkan untuk mengatur orang lain; dan jika dan hanya jika tindakan ini juga diatur oleh norma yang lebih tinggi yaitu pengertian subyektif dan obyektifnya yaitu norma yang berlaku dan mengikat. Sebagai contoh: seorang ayah menyuruh anaknya untuk pergi ke sekolah. Kemudian sang anak bertanya kepada ayahnya mengapa ia harus pergi ke sekolah. Pertanyaan si anak ini adalah menanyakan mengapa tujuan subyektif dari keinginan sang ayah juga merupakan tujuan/pengertian obyektif yaitu suatu norma yang mengikat bagi dirinya atau dalam pengertian lain, apakah yang mendasari keberlakuan norma tersebut. Sang ayah menjawab: ”karena Tuhan telah memberikan perintah kepada anak”, sang anak menjawab: ”mengapa seseorang harus mematuhi perintah Tuhan? Hal ini maksudnya adalah apakah pengertian subyektif dari keinginan bertindak Tuhan juga merupakan pengertian obyektif yaitu norma yang berlaku? Atau dengan kata lain apakah yang mendasari keberlakuan norma umum? Satu-satunya jawaban adalah: sebagai orang yang mempercayai Tuhan, sudah seharusnya seseorang mematuhi perintah Tuhan. Pernyataan keberlakuan suatu norma yang seharusnya ada dalam pikiran orang yang percaya kepada Tuhan dimaksudkan sebagai dasar keberlakuan norma-norma dalam moralitas keagamaan. Norma dasar dari moralitas agama ayitu norma yang mendasari dari keberlakuan seluruh norma-norma adalam moralitas agama- suatu ”dasar” norma, karena tidak ada pertanyaan yang bisa diajukan atas dasar keberlakuan. Intinya adalah bukan suatu norma positif yaitu bukanlah suatu norma yang dihasilkan dari tindakan nyata suatu keinginan tetapi melainkan norma yang sehjarusnya ada dalam pikiran seseorang yang mempercayai Tuhan.
Hukum dan Moralitas
Perbedaan antara hukum dan moralitas terletak pada hukum adalah perintah yang bersifat memaksa, dimana hukum bertujuan untuk menciptakan suatu tingkah laku/prilaku tertentu dari manusia dengan cara menerapkan sesuatu yang berlawanan seperti sanksi, tindakan memaksa, pembatasan atas hidup, kebebasan atau ekonomi atau hal-hal lainnya yang berharga. Misalnya jika seseorang mencuri, maka ia seharusnya dipenjara, dengan paksaan apabila diperlukan. Menurut norma, hukum menginginkan seseorang untuk mencuri. Sedangkan moralitas menginginkan suatu tingkah laku tertentu dari perilaku manusia dan moralitas juga menerapkan sanksi-sanksi. Namun, sanksi-sanksi ini merupakan moral dari tindakan amoral, bukan tindakan memaksa walaupun sanksi-sanksi ini ditujukan sebagai alat dari moral yang seharusnya dijalankan.
Di dalam norma hukum, bilamana seseorang mencuri maka ia harus dipenjara, merupakan pengertian subyektif dari suatu keinginan dalam bertindak dari pembuat hukum. Norma ini diterapkan melalui keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan diartikan/dianggap mengikat, berlaku dan individual norma. Norma ini apabila dari pengertian subyektifnya maka keinginan bertindak daris eorang hakim merupakan tindakan dari sebuah badan eksekutif. Apabila kita menginterpresentasikan pengertian yang subyektif yang sebagai obyektif meaning yaitu norma yang mengikat dan walaupun dapat dimengerti bahwa seseorang dapat ebrtindak sebagai hakim karena untuk melakukan tindakan tersebut adalah berdasarkan norma umum yang terkandung dalam kalimat: jika seseorang mencuri, maka hakim yang berkompetensi berhak untuk memenjarakannya