Kamis, 06 Januari 2011

Membangun Kapasitas Generasi Muda/LSM

Jangan lupakan sejarah
Adalah suatu kenyataan, bahwa sejarah urusan dengan masa silam, atau kejadian-kejadian yang telah lewat dan tidak mungkin diulang kembali. Penelusuran sejarah memerlukan bukti-bukti sejaman, sebagai suatu "recorded memory" yang sangat penting serta diperlukan dalam pembuktian sejarah. Untuk mengungkapkannya perlu adanya kejujuran dan "kesadaran sejarah", karena kesadaran sejarah itu sendiri adalah sikap kejiwaan atau mental attitude dan state of mind yang merupakan kekuatan moral untuk meneguhkan hati nurani kita sebagai bangsa dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, dalam menghadapi masa kini dan masa depan dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman­pengalaman masa lampau.
Sebagaimana pernah dikutip oleh proklamator kita (Bung Karno) dari Sir Jhon Seely, seorang sejarahwan Inggris dalam buku "The Expansion Of England: "History ought surely in some degree to anticipate the lesson of time. We shall all no doubt be wise after the event we study history that we may be wise before the event". Maknanya ialah "bahwa semua kejadian-kejadian di dalam sejarah itu mengandung pelajaran, dan bahwa kita semua selalu menjadi bijaksana setelah ada suatu peristiwa sejarah terjadi ", itu adalah logis dan terang. Kita tidak boleh akan tertumbuk dua kali kepada tiang yang sama. Tetapi justru untuk bijaksana lebih dulu sebelum suatu peristiwa terjadi. Itulah hikmah kearifan dari kesadaran sejarah. Pernyataan itu sejaian dengan ungkapan bersayap bahwa sejarah harus dijadikan motor penggerak bagi hari depan suatu bangsa, dan hanya bangsa yang besarlah yang man menghargai sejarah bangsanya, "Tanpa ingatan akan sejarahnya dimasa yang lampau setiap bangsa tidak mengerti arti sejarahnya hari sekarang dan tidak akan mempunyai pegangan untuk hari depannya"1) .
Dengan persepsi yang demikian itu, tentunya dalam kajian akademis harus ada keberanian moral untuk mengungkapkan dengan jujur, kebenaran dan fakta sejarah secara transparan dan obyektif. Karena kajian akademis yang jujur pads hakekatnya adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional serta kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan
Sultan Hamid II ini pada masanya adalah tokoh nasional dalam mendirikan Republik Indonesia Serikat bersama rekan seangkatannya, Sukarno, Muhammad Hatta dll. Dalam sejarah pendirian RIS, Sultan Hamid pernah menjadi Ketua Delegasi BFO dan ketua Trans Borneo (Wakil Daerah/ Negara federal diluar RI, perlu diingat RI sewaktu itu berdasarkan perjanjian Renville hanyalah sebagian Jawa dan sebagian Sumatera), BFO terdiri dari 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur.
Dia berperan penting dalam terwujudnya RIS (kalau saja dia tidak melobi teman-temannya sesama di BFO maka keberadaan RIS akan sangat susah) Dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. karena sebelum konferensi tersebut dilaksanakan pula konferensi inter Indonesia untuk "mengkonsolidasikan" suara indonesia antara BFO dan RI (sekali lagi kondisinya waktu itu di inter-Indonesia dan dilanjutkan di KMB pengakuan dan kesepakatan terhadap format negara kita masih dalam format RIS) dan Sultan Hamid II seorang dilplomat yang cerdas, sebab andai, mengapa demikian, karena Sultan Hamid II mau berunding dengan Kerajaan Belanda apabila Negara 17 Agustus 1945 diikut sertakan dalam KMB, karena negara-negara yang tergabung dalam BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II dan wakil Ketua Anak Agung Gede Agung adalah luar perjanjian Renville, jadi jika saja Kal-bar sebagai Daerah Istimewa ketika itu 1949 tidak mau bergabng dengan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 bisa saja mendirikan negara sendiri, yaitu negara Borneo, tetapi Sultah Hamid II tidak demikian KMB dilaksanakan dengan melibatkan Negara 17 Agustus 1945, karena menurut Hukum Internasional salah satu syarat negara berdaulat dan merdeka jika mendapat pengakuan dari negara yang pernah menjajah, disini Sultan Hamid II yang cerdas menggunakan strategi di KMB, bagaimana cara negara Proklamasi 17 Agustus 1945 bisa diakui oleh Ratu Yuliana, hal inI secara hukum jelas di lihat pada Akte Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan hasil KMB Pasal 1 Piagam Penyerahan Kedaulatan : “Keradjaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat”
Itulah draft yang disiapkan Sultan Hamid II berserta rekan-rekan Pasca sidang BFO dan Republik di Amsterdam 29 Desember 1949yang kemudian jadi Piagam Penyerahan Pengakuan dan Penyerahan Kedaulatan, dan berdasarkan Pasal 1 itu yang ditanda tangi Hatta dan Sultan Hamid II, yang secara logis berarti Kerajaan Belanda secara tidak langsung mengakui negara 17 Agustus 1945 yang bergabung dalam RIS.
Sultan Hamid II juga menjadi saksi pelantikan Sukarno sebagai Presiden RI di Keraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. bahkan sempat jadi menteri negara Zonder Porto Folio di RIS. Dari kreasinya lahirlah lambang negara GARUDA PANCASILA .Sultan Abdul Hamid II seorang Tokoh Federalis sejati terdepan yang disegani, wacana- wacana "federal" yang ketika itu menghangat keluar dari dirinya dia memimpikan negeri ini berbentuk federal, yang sebenarnya mirip era otonomi daerah yang sekarang diterapkan, hanya dulu nama formatnya adalah RIS.
Pada tahun 1950 Dia disingkirkan melalui intrik politik tingkat tinggi duet satu dua Sukarno-Hatta sebagai presiden RIS dan PM RIS dengan tuduhan terlibat makar dengan APRA-nya westerling yang hingga saat ini tuduhan tersebut belum terbukti. dia diberhentikan pada 5 April 1950. karir politiknya dihabisi... percaya tidak percaya hanya empat bulan setelah dia diberhentikan yakni pada 17 Agustus 1950.. wacana federal langsung habis.... dan Republik Indonesia serikat dibubarkan serta dirumuskan kembali menjadi Republik Indonesia (NKRI) yang Kita kenal sekarang ini...... satu hal yang menarik : GARUDA PANCASILA yang selalu disuci sucikan oleh mereka yang selalu bilang NKRI HARGA MATI! justru diciptakan dan dikreasikan oleh seorang tokoh yang memiliki gagasan federal..Jadi jika kita mau jujur dan memiliki kesadaran sejarah, lambang negara yang kita pakai sesungguhnya adalah lambang negara Indonesia Serikat yang kemudian pemakaian di bawah UUD 1950 melalui PP 66 Tahun 1951 dan sekarang dalam UU N0 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara, Bendera, Lagu dan Bahasa.

Membangun Kapasitas Generasi Muda Kal-Bar
Hari ini generasi muda rindu kembali "semangat Garuda didadanya" tetapi bagaimana masalah membangun kapasitas generasi muda Kal-Bar.
Menurut penulis ada beberapa hal yang patut direnungkan dan diimplementasikan.
1. Kal-bar adalah ikon Indonesia kedepan karena ada yang dibargainingkan yaitu isu perbatasan
2. Kal-Bar adalah bagian dari Kalimantan Review dan menurut Moh Hatta adalah Kalimantan adalah pulau harapan masa depan.
3. Kal-Bar memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki daerah lain yaitu uranium
4. Kal-bar memiliki dimensi budaya yang tersebar di 12 Istana dan merupakan Provinsi di Indonesia yang memiliki istana terbanyak seleruh Indonesia
5. Kal-Bar harus dipencahkan menjadi minimal dua provinsi, maka perwjudan Provinsi Kapuas Raya harus dipercepat.
6. Kal-bar menganggap Jika perdagangan dikawasan khusus perbatasan dapat mensejahtaraan masyarakat Kal-Bar mengapa tidak didukung oleh pemerintan pusat.
7. Kal-bar sudah terlalu lama "tidur" dari mimpinya dan diperlukan generasi muda yang tanggap dan visioner dan generasi ini sudah pernah hilang satu generasi, maka diperlukan komitmen untuk menyatukan langkah "gertak Borneo Merdeka" untuk membuka Pemerintah Indonesia, dan makna merdeka adalah format ulang dan instal ulang paradigna generasi muda, bahwa Kal-Bar adalah bingkai NKRI dengan paradigma baru.
8. Menumbuhkan generasi muda dalam menangkap kekuatan pasar yang masih belum termapping dengan baik untuk menumbuhkan roda ekonomi kalangan kelas menengah ke bawah.
9. Kal-Bar bersinergi diperlukan untuk program multikultura bidang hasil perkebunan.
10. Kal-Bar harus berani melakukan "bargaining position" kepemerintah pusat dengan diplomasi yang bermartabat jika tidak perlu gerakan "stressing" bersama.
Kapasitas itu sebenarnya sudah ada hanya "sinergisititas" antar kekuatan yang belum menyatu untuk kemaslahatan bersama Sebuah potret buram atau tidak tergantung bagaimana memotretnya, tetapi memotret yang tepat, tentu harus mengikuti teknik optik dan tentunya ukuran lensa optiknya harus di setel dulu agar fokus obyeknya tepat.Manakala potret itu difokuskan kepada keadilan, maka harus ada sebuah persepsi yang sama terhadap paradigma atau persepsi keadilan itu sendiri, mau dilihat dari sisi mana, karena persoalan keadilan adalah masalah abstrak, apabila pendekatan dari sisi emosional, jika pendekatan ini yang terjadi, maka keadilan itu mendasarkan kepada suka dan tidak suka like and dislike, pada sisi yang lain jika keadilan ini hanya didekati dari sisi intelektual, maka garis orbitnya adalah supremasi hukum, tetapi kita patut pahami bahwa saat ini di Indonesia ada dua paradigma yang berkembang yaitu paradigma normatif dan paradigma sosiologis yang keduanya memiliki tujuan yang sama. Pertanyaannya adalah ketika keadilan itu didasarkan pada supremasi hukum, maka tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan dan hukum itu pada dasarnya tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi mewujudkan keadilan dan hukum itu diwakilkan atau diamanahkan kepada manusia dimuka bumi ini apapun agamanya, apapun etnisnya atau suku bangsanya, dan yang pasti ketika kita berbicara keadilan dan hukum keduanya selalu berada dalam lingkup sosial tertentu.
Apa artinya ini semua, ini artinya keadilan dan hukum itu tidak hadir dan bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan berada dalam tatanan sosial tertentu dalam lingkup manusia-manusia yang hidup. Kata kuncinya apa ? Bahwa pemahaman yang demikian itulah yang menggugah sebagian pemikir dan praktisi seharusnya tidak hanya melihat hukum dalam tataran norma ansich saja, tetapi juga seharusnya melihat hukum atau wajah hukum dengan dua pemahaman yang seimbang, ini artinya ketika kita memotret keadilan apakah buram atau tidak tentulah berbanding lurus dengan penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu pertanyaannya bukan bagaimana dan apa lagi, tetapi mengapa keadilan itu potretnya buram, adakah belenggu debu yang menghalanginya ?
Pertanyaan berikutnya adalah belenggu apa yang menghalangi keadilan sehingga tidak muncul? Yang jelas ada sekian belenggu, yaitu adanya:
1. Prasangka QS 49 Ayat 12
2. Pengaruh Prinsip Hidup QS 20 Ayat 131, QS 29 Ayat 41
3. Pengalaman QS 3 Ayat 104, QS 2 Ayat 10
4. Pengaruh Kepentingan dan Prioritas QS 59 Ayat 18
5. Sudut Pandang QS 4 Ayat 59, QS 5 Ayat 8, QS 16 Ayat 125
6. Pembanding QS 53 Ayat 28, QS 18 Ayat 54
7. Pengaruh Literatur, QS 23 ayat 78, QS 11 Ayat 5, QS 2 Ayat 195,

Luruskan makna "melayu" di Kal-Bar
Ada fenomena menarik dari sisi wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, mengapa "orang Dayak masuk Islam disebut Melayu di Kal-Bar, mengapa Kalteng, Kalsel dan Kaltim tidak demikian, ini artinya ada pergeseran makna Melayu di Kal-Bar !
Sebuah Peranan bisa diposisikan secara obyektif dan bertanggungjawab jika pemegang peran atau sebagai pemangku kepentingan yang sadar dan menyadari akan kepentingannya tetapi juga sadar akan jatidirinya, hal ini menjadi bisa menjadi sebuah kesadaran bagi rumpun Melayu Kalimantan Barat pada umumnya dan Rumpun Melayu Kota Pontianak pada khususnya tentang jatidirinya, karena itu pemahaman dan pemaknaan sebagai rumpun harus dipahami adalah lebih luas dari hanya sebuah kesadaran dan pemahaman sebagai sebuah etnis saja.
Kesadaran yang perlu ditumbuhkembangkan adalah kesadaran akan sejarah dan kesadaran akan kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dari sebuah rumpun, sejarah hendaklah menjadi “Cermin Diri” bahwa yang dikatakan sebagai Rumpun Melayu bukan hanya dari sisi etnis tetapi bisa dilihat dari empat identitas, yaitu : Agama, Bahasa, Budaya, adat istiadat, dengan demikian jika dikatakan Rumpun Melayu, maka parameternya adalah Islam Agamanya, Melayu Bahasanya, Melayu Budaya dan adat istiadatnya, maka dapatlah disebut Rumpun Melayu atau secara tepat sebagai Komunitas Melayu, oleh karena pemahaman Rumpun Melayu, disetiap daerah berbeda pemaknaannya, Misalnya Melayu Medan, Melayu Palembang, Melayu Pontianak, pada sisi inilah adalah lebih luas dari pemahaman sebagai suatu Etnis Melayu dengan kesadaran ini, maka “Jawa kelahiran Pontianak (Japon), Bugis kelahiran Pontianak, Padang kelahiran Pontianak, atau orang tuanya campuran antar etnis, maka ia masuk dalam katagori Rumpun Melayu.
Rumpun Melayu selalu diindetikkan dengan Islam, oleh karena posisi strategis rumpun Melayu dalam Pembangunan juga dituntut adanya sebuah kesadaran nilai-nilai universal Islam, karena Islam bukan hanya untuk Melayu tetapi Islam untuk dunia, oleh karena itu era globalisasi bukanlah menjadi penghalang bagi peranan rumpun Melayu berkiprah, tetapi menjadi peluang memperkuat “jatidiri” Rumpun Melayu dalam berbagai bidang pembangunan, karena nilai-nilai Islam mampu menjawab dan selaras dengan era globalisasi itu sendiri.
Aktualisasi peran komunitas Melayu dikota Pontianak bisa dilakukan melalui pemberdayaan dibidang Ekonomi, misalnya pelatihan PKL dalam trik-trik berdagang yang simpatik, pemberdayaan di bidang pendidikan melalui pendidikan non formal, misalnya pelatihan dan patut disadari karena basis kekuatan Rumpun Melayu di Kalimatan Barat dan kota Pontianak adalah masjid, maka perlu ada sebuah program terobosan pencerahan terhadap nilai-nilai Islam yang selaras dengan harkat dan marwah rumpun Melayu dan hal ini menjadi penting melalui pemberdayaan organisasi-organisasi masjid, misalnya program sunatan masal yang dilakukan di Masjid dengan memadukan adat istiadat rumpun Melayu yang selaras dengan nilai keIslaman.
Konsistensi terhadap Program dan Maju bersama serta kerjasama dengan lembaga lain untuk kemajuan bersama pembangunan di kota Pontianak dapat dimainkan oleh Prayuda, apabila pemahaman akan kebersamaan dan kemitraan serta sinergisitas adalah menjadi kata kunci sebuah kesadaran bersama.
Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) bisa diatasi apabila ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat komunitas Melayu melalui aktualisasi pendidikan dan peningkatan pendapatan dan hal ini oleh Pemerintah Daerah perlu mendapat perhatian bersama. Pendidikan memegang peranan kunci apabila selaras dengan pemberdayaan bidang ekonomi komunitas Melayu, hal ini dapat dimainkan apabila akses terhadap informasi bisa didapatkan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya oleh pemangku kepentingan yang sadar dan berkepentingan.
Potensi Rumpun Melayu sebenarnya nyata ada dan kuat, hanya secara faktual masih berjalan sendiri-sendiri (parsial), kurang sinergis sehingga terkesan ada “pengkotak-kotakan”, dan dikwatirkan menjadi organisasi yang berfokus kepada orientasi politik, oleh karena itu komunitas Melayu harus memiliki komitmen program yang lebih banyak memberikan memanfaat kepada masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai kekuatan pada basis intelektual rumpun Melayu.
Rumpun Melayu jangan sampai kehilangan “jatidiri”, oleh karena itu keterbukaan dan mudahnya menerima nilai-nilai modern jangan sampai menjadi “bumerang” bagi Rumpun Melayu itu sendiri dan menjadikan jatidirinya tercerabut dari akarnya, pada posisi ini keterpaduan antara nilai-nilai modern dan nilai-nilai budaya, adat istiadat rumpun Melayu harus dapat membentuk karakteristik tersendiri ibarat “Tuah Sakti hamba negeri, Esa Hilang dua Terbilang, patah tumbuh hilang berganti, Tak kan Melayu hilang di bumi”
Jiwa Egaliter, keramahtamahan dan keterbukaan Rumpun Melayu haruslah menjadi kekuatan pembangunan, dan tidak tumbuh menjadi merasa lebih dari yang lain (hiper, egoisme kelompok, fanatisme etnis), oleh karena itu Rumpun Melayu harus dapat mempertahankan eksistensinya namun juga menghormati yang lain. Dengan demikian keberadaan sebuah komunitas Melayu harus memiliki visi ingin maju bersama dengan yang lain dalam posisi ini komunitas Melayu haruslah memberikan pencerahan terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan kota Pontianak dan membangun bersama dengan kekuatan organisasi lain dengan menerapkan konsep keterpaduan bagaikan keterpaduan semangat “Muhajirin dengan Anshor”.
Bagi saudara kami yang Dayak semangat Adil Katalino bacuramin kasaruga dan basengat ka jubata itulah yang harus menjadi asas yang universal, bahwa asas itu juga dikenal bagi komununitas Melayu, itu makna bhinneka tunggal ika kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan.
Jika kita analisis dengan cermat konflik yang terjadi dari sisi hukum tata negara adalah berbanding lurus dengan hakekat pembangunan itu sendiri, karena hakekat pembangunan itu adalah upaya perwujudan hak-hak dasar manusia, oleh karena itu kebijakan yang diambil negara dalam pembangunan berbagai bidang tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar manusia, jika terjadi maka cepat atau lambat akan menimbulkan dan mengkristal menjadi sebuah konflik politik atau kenegaraan yang implikasi bisa sampai pada daerah.
Ketika kita berbicara pada tataran Kalimantan Barat dalam perspektif konflik, maka sebenarnya lebih dekat berbicara tentang keadilan antara pemerintah pusat dan daerah, maka ketika konflik harus dianalisis maka tentunya dalam bingkai NKRI, contoh untuk menentukan struktur keuangan daerah DAU misalnya ada parameter yang diskriminatif salah satu parameternya adalah kepadatan jumlah penduduk, tentu pulau Jawa menjadi besar DAUnya, mengapa tidak sisi luasnya daerah.
Saya pribadi punya rumus untuk itu, bahwa Tiada keadilan tanpa penegakan hukum yang demokratis berbasis spiritual, dan tiada penegakan hukum yang demokratis berbasis spiritual tanpa keadilan didalam suara hati penegak hukum dan elemen masyarakat.
Mengapa demikian, karena letak persoalan bukan di normatifnya, tetapi para perumus norma dan penegak norma tersebut yang tidak mau mengeluarkan suarahatinya, pada hal ketika seorang penegak hukum, misalnya hakim menjatuhkan hukuman, ada klasula hukum sebelum keputusan, yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Demikian juga para penjabat ketika disumpah.
Sesungguhnya fungsi Manusia adalah Khalifah (Pemimpin) di muka bumi dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawaban serta diperintahkan untuk membangun secara sinergis hubungan kepada Allah, sesama manusia dan alam semesta dengan matahatinya, berarti memperbaiki dan berkiprah untuk bermanfaat sesamanya adalah perintah-Nya. Dan tidaklah kuat manusia di dunia ini orang tidak mampu memperbaiki warga negaranya. Dan tidaklah kuat untuk memperbaiki warga negaranya orang yang tidak mampu memperbaiki rumah tangganya. Dan tidaklah kuat memperbaiki rumah tangganya orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya. Dan orang yang tidak kuat memperbaiki dirinya, maka haruslah dimulai dengan membersihkan qalbunya dan mengendalikan hawa nafsunya. Adapun orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya, sedangkan keinginan besar untuk memperbaiki orang lain dan masyarakat serta negaranya, adalah menipu diri dan terpedaya, Mengapa kamu menyuruh orang lain membuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri ?”
Atas dasar preposisi diatas, maka dalam perspektif Kalimantan Barat, secara struktur dan karakteristik penduduk yang multietnis dan agama, maka “rawan konflik” selalu diawali dengan “SARA”, pertanyaan akademis yang patut diajukan adalah mengapa “ SARA” menjadi pemicu konflik di Kal-bar?
Jika kita mengacu pada hasil penelitian Fak Hukum Untan “Acesesment to justice” , paling tidak ada dua analisis, yaitu :Pertama, adanya pertanda, bahwa modernisasi sosial ekonomi diberbagai masyarakat jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai spiritual, maka ikatan emosional dan tingkat intelektual menjadikan faktor pemicu konflik, karena yang terjadi adalah kesombongan intelektual dan segala sesuatu mengunakan ukuran serba materi. Kedua. Adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antar elemen masyarakat yang multi etnis dan multi agama dan manusia lupa ada nilai pengikat yang bersifat universal.
Konsklusi yang bisa dipaparkan adalah bahwa pembangunan adalah hakekat perwujudan hak-hak dasar manusia, oleh karena itu perwujudan jangan sampai mengeliminasi hak-hak dasar manusia lain, ketika ini terjadi, maka diskriminasi terjadi dan inilah salah satu bibit-bibit konflik, apalagi jika kebijakan pembangunan yang berujud proses akumalasi kapital secara cepat dan “pembinaan kekuasaan negara” dirancang untuk mendukung proses tersebut. Inilah “benang merah” yang mewarnai keseluruhan persoalan konflik dari sisi hukum tata negara, maka konfigurasi pemilahan sosial harus dilakukan dalam koridor hukum tetapi tanpa mengabaikan dinamika aspirasi yang berkembang untuk diakomodir dalam formulasi norma hukum negara, jadi kata kuncinya adalah “faktor-faktor yang bisa menimbulkan konflik diolah secara smart dan berbasiskan spiritual yang sesuai dengan sunatullah berdasarkan teks langit yang membumi. Hari ini krisis yang terjadi bukan hanya krisis moral tetapi “krisis keyakinan”.

APA DASAR HUKUM PERANAN ORSOS, LSM, LMD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ???
Dalam UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Penjelasan Umum point Pokok Pikiran dinyatakan :
Sistem Perencanan Pembangunan dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dan salah satu pendekatannya adalah PENDEKATAN PARTISIPATIF, yaitu Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapat aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Pasal 4 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
d. Menoptimalkan partisipasi masyarakat
Dan pada Penjelasannya dijelaskan :
Huruf d
Yang dimaksud dengan “MASYARAKAT” adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya,pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
Yang dimaksud dengan “PARTISIPASI MASYARAKAT” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusun rencana pembangunan.

APA ITU LSM ?
LSM adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, sebuah organisasi non pemerintah. LSM juga menjadi pemegang saham negeri ini.
Sebuah LSM haruslah dirikan bukan oleh pejabat pemerintah, atau mempunyai kepentingan dengan proyek pemerintah, kepentingan partai politik dan kepentingan negara asing.

APA PERAN LSM ?
Memastikan bahwa sebuah pemerintahan berjalan baik, sesuai dengan koridor konstitusional (UUD), Peraturan Perundang -undangan atau aturan hukum yang sah
Memastikan bahwa Pemerintah berpihak pada rakyat dan melaksanakan APBN dan APBD dengan baik dan benar.

BAGAIMANA LSM BERKERJA?
• Membangun organisasi dengan manajemen modern
• Sumber daya cukup, terlatih dan mengikuti perkembangan teknologi
• Terbuka, jujur dan konsisten
• LSM bukan sumber nafkah.
• Advokasi yang terencana, konsisten ,dan terukur.

KAPASITAS LSM?
• Punya metoda investigasi yang handal.
• Tidak berpihak dan menjadi alat negara,politisi, dan pers.
• Membangun hubungan baik dengan media.
• Mengembangkan advokasi, pelatihan , dan jaringan.
• Jangan jadi pemeras.
KONTROL LSM BEKERJA?
• Mempelajari APBN/APBD.
• Membandingkannya dengan tahun lalu.
• Mencari informasi: proses pembelanjaan, pelaksanaan dan kemungkinan adanya penyimpangan atau pelanggaran.
• Menyampaikan temuan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk itu.
• Mengumumkan hasil temuannya.

MORAL LSM
• LSM bukan kepanjangan tangan pemerintah.
• Harus menyuarakan kepentingan rakyat.
• Harus mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga.
• Mampu menjadi kelompok penekan.
• Pengawasan pemerintah menimbulkan ekses LSM yang menjadi kaya karena memeras
• Dibutuhkan manusia-manusia pengelola LSM yang mampu me- wujudkan tiga komitmen, yaitu komitmen Intelektual, Emosional dan Spiritual.

TIGA JENIS LSM
• Pertama, LSM “Merpati” , sana sini membawa proposal ketika sudah dapat lenyap tak tampak dari permukaan
• Kedua, LSM “Pedati”, LSM pesanan elit tertentu, dan LSM ini baru berkerja jika dikendelaikan “sponsornya”
• Ketiga LSM “Sejati” LSM yang memiliki komitmen untuk mengedapankan visi dan misi dari LSM itu sendiri dan tidak berpihak kesatu elemen dan tumbuh atas kesadaran masyarakat


Penulis : Turiman Fachturahman Nur,SH,MHum,CD (Expert Psikologi Hukum UNTAN, email qitriaincenter@yahoo.co.id. HP 08125695414

0 comments: