Kamis, 25 November 2010

Mosi Tidak Percaya

"Jangan tersesat dijalan yang lurus, Logika hukum Menjadi Aras Logika Politik"

Pandangan terhadap fenomena atau dinamika politik yang terangkat kepublik di lembaga terhormat DPRD Kota Pontianak yang saat ini sedang "kemasukan virus" lebih khusus berkaitan dengan pernyataan beberapa kalangan anggota fraksi yang secara normatif seharusnya patut disadari, bahwa fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD tetapi merupakan representasi pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik, karena hasil pemilu legislatif terpilih untuk mewakili suara rakyat bukan suara partai politik yang kemudian mengeluarkan pernyataan politik disidang paripurna DPRD yaitu "mosi tak percaya" kepada Ketua DPRD yang menjabat karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang berdasarkan hasil pemilu legislatif.
Sebenarnya istilah "mosi tak percaya" secara yuridis normatif tidak dikenal didalam peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur tata kerja kelembagaan DPRD hanya dikenal dikhasanah akademis dalam kajian ilmu politik.
Secara yuridis normatif subtansi yang benar dan tepat, artinya paling tidak mendekati dalam tataran konsep hukum tata pemerintahan daerah berkaitan dengan kelembagaan DPRD yang merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah yang direpresentasi oleh Kepala Daerah dan pada sisi lain Pimpinan DPRD sebagai representasi dari DPRD, yang seharusnya pernyataan pendapat anggota DPRD jika direpresentasikan oleh fraksi, maka istilah yang dikenal secara yuridis normatif adalah pendapat akhir fraksi dan atau pernyataan pendapat anggota DPRD.
Berkaitan pendapat akhir fraksi secara mekanisme hukum adalah berkaitan dengan sesuatu yang sudah diagendakan dalam agenda rapat yang disepakati pimpinan DPRD dan sudah dibahas dalam berbagai sidang DPRD yang secara normatif ada empat belas jenis sidang di DPRD, salah satunya adalah sidang paripurna terhadap pandangan atau pendapat akhir fraksi di DPRD terhadap nota keuangan yang diajukan oleh eksekutif atau Kepala Daerah sebagai program yang didalamnya menyerap berbagai kepentingan masyarakat kota Pontianak dan didalamnya berbagai nomenklatur program yang ada "duitnya" yang nantinya akan terjabarkan dalam DIPA besar ataupun DIPA kecil pada masing-masing SKPD.
Tetapi peristiwa sidang paripurna yang dihadiri oleh muspida beserta SKPD dan dihadapan Kapolres Pontianak yang baru dan berbagai undangan itu dihari jadi kota Pontianak sebelum pandangan akhir fraksi disampaikan terhadap nota keuangan yang diajukan eksekutif, berubah agendanya yaitu sebuah hadiah "kado istimewa yang isinya diduga keong racun" yang menurut analisis fsikologi hukum dari berbagai dialog dan pandangan anggota fraksi adalah kristalisasi kekecewaan yang memuncak terhadap ketua DPRD yang menurut sebagian anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi "tak mampu membela marwah kelembagaan" ketika kemasukan virus akibat "berbalas pantun" dimedia masa, karena walikota juga ikut menyatakan pendapat agar DPRD Kota Pontianak "instropeksi diri" yang menurutnya sering "molor sidang" dijadwalkan jam 9 jadi jam 12 dan menurut Kepala Daerah dan SKPD pun tak pernah protes, mengapa giliran SKPD tak hadir dan sudah dijelaskan ketidakhadirannya oleh wako menjadi sesuatu yang "menghebohkan" dianggap "melecehkan lembaga terhormat DPRD, apakah ada virus "pendek tungking" sedang masuk ke lembaga DPRD dan siapakah yang menyebarkan virus itu ?.
Publikpun dibuat "bingung" dan "terkejut" agenda rapat yang telah disepakati di banmus dan sepakati pimpinan DPRD itu berubah agendanya "menjadi pernyataan mosi tak percaya" dan berkembang lagi terminologi baru di tataran kelembagaan "ancaman boikot sidang-sidang DPRD jika yang memimpin sidangnya masih Ketua DPRD yang menjabat saat ini yang duduk karena peraturan perundang-undangan", publikpun menjadi "bingung", apakah dinamika politik kelembagan DPRD kota Pontianak sedang "tersesat dijalan yang lurus" atau "tersesat dijalan yang bengkok", apakah perlu "diinstal ulang" atau cukup saja "discaning anti virus".
Kalangan akademisi khususnya peminat-pemerhati ilmu hukum tata negara berdiskusi dan berharap ada penyelesaian internal DPRD yang bersandar pada "aturan main yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan", karena bagaimanapun politik harus berjalan diatas rel hukum, memang antara politik dan hukum secara akademis maupun pada tataran praktis tidak terpisahkan tetapi terbedakan, analoginya adalah jika "dinamika politik" itu ibaratnya lokomotif kereta api" maka lokomotif itu seharusnya berjalan diatas rel yaitu hukum dan hukum tidak sama dengan undang-undang yang tertulis tetapi undang-undang dengan berbagai jabarannya hanya sebagian dari hukum yaitu hukum yang tertulis yang kadang kala sarat dengan kepentingan ketika dirumuskan menjadi norma hukum yang disepakati kedalam materi muatan peraturan undang-undang, karena menurut sebagian pandangan ilmuwan ilmu politik adalah hasil dari proses politik yang sarat dengan kepentingan atau "produk politik" dan ada beban moral ketika menegakannya, karena tujuan hukum tereduksi dengan kepentingan politik.
Bisa saja DPRD secara kelembagaan melaksanakan fungsinya baik itu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, tetapi semua itu melalui alat kelengkapan DPRD, apakah di komisi, pimpinan DPRD yang bersifat kolektif kolegial, atau baleg (badan legislasi), misalnya terhadap kebijakan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD secara kelembagaan wajib melakukan klarifikasi atau verifikasi, misalnya, "mengapa walikota memberikan pernyataan terhadap DPRD yang subtansinya "seharusnya DPRD juga intropeksi diri" jika kita ikuti semua sebab musabab, maka entri point dari fenomena politik ini, karena salah satunya akibat "berbalas pantun" terhadap pernyataan anggota DPRD dari salah satu fraksi yang menyatakan, bahwa DPRD dilecehkan karena SKPD satupun tidak hadir ketika rapat yang mengagendakan nota keuangan yang ketika itu walikota diwakili oleh wako dan dalam rapat tersebut wako sudah menjelaskan dalam prolognya, menjelaskan alasan ketidakhadiran SKPD tersebut dan ketidak hadiran walikota dan persidangan tetap berjalan" atau 'puncak kekecewaan terhadap Ketua DPRD yang diduga melanggar aturan atau etika politik, mekanisme hukumnya seharusnya disampaikan ke Badan Kehormatan baik itu hasil laporan atau berdasarkan hasil investigasi anggota DPRD yang disampaikan ke BK itu.
Problematiknya menjadi "kontroversial" tiba-tiba ada "angin puting beliung" ketika setelah sidang selesai salah satu anggota DPRD di salah satu fraksi menggelar konsferensi pers terhadap ketidak hadiran SKPD dan esok harinya menjadi headline dimedia masa cetak, dan karena sudah berkaitan dengan SKPD yang secara kelembagaan adalah bagian dari pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh Kepala Daerah kemudian "menanggapi" bagaikan "berbalas pantun" sehingga dinamika internal menjadi dinamika eksternal lembaga DPRD yang menurut sebagian anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi di DPRD Kota direpresentasikan oleh Ketua DPRD dan seharusnya beliau menanggapi secara tegas pernyataan walikota di media masa itu, akibat dari "berbalas pantun" itu publikpun bingung ada apa ini?, mungkin perlu diluruskan secara hukum, bahwa Ketua DPRD tidak sama dengan Kepala Daerah, atau kepala kantor dijajaran SKPD pada lembaga pemerintah daerah, karena memang bukan "kepala kantor" yang menjadi representasi lembaga DPRD adalah pimpinan DPRD yang bersifat kolektif kolegial berdasarkan struktur hasil pemilu legislatif berdasarkan aturan hukum yang sekarang tidak dipilih lagi oleh anggota DPRD seperti dimasa yang lalu.
Kami akademisi yang berbasic ilmu hukum tata negara menjadi prihatin, masalah ini belum selesai, di salah satu media masa sudah muncul lagi pernyataan anggota DPRD yang belum jelas apakah mewakili fraksi atau mewakili kelembagaan DPRD atau mewakili pribadi sebagai anggota DPRD, bahwa Kepala Daerah "melanggar undang'undang" jika itu yang terjadi dan yang menjadi "sasaran tembak", maka DPRD secara mekanisme kelembagaan bisa membentuk PANSUS untuk meminta Kepala Daerah menjelaskan secara hukum dihadapan lembaga terhormat, mengapa ada pelanggaran undang-undang" apalagi itu dinyatakan oleh anggota DPRD yang basic akademisnya ilmu hukum dan menjadi konsumsi diranah publik.
Secara hukum dengan berlakunya UU keterbukaan informasi publik No 14 Tahun 2008, maka elemen masyarakat kota Pontianak sebenarnya dapat menggunakan hak untuk mengklarifkasi baik kepada anggota DPRD yang bersangkutan, jika ini adalah suara fraksi maka dapat melakukan klarifikasi kepada fraksi atau secara kelembagaan selama lembaga publik atau orang yang mewakili lembaga tersebut menggunakan keuangan baik yang bersumber APBD maupun APBN atau ditransparankan saja Kepala Daerah sebenarnya melanggar undang-undang yang mana agar jelas semuanya itu, karena master key good governance adalah asas transparansi disamping asas akuntable dan supremasi hukum.
Semua pihak berharap, bahwa masalah internal DPRD ini jangan sampai melebar menjadi "friksi politik antara DPRD dengan Kepala Daerah, karena akan memberikan "multiplayer efek" kepada kepentingan publik, mengapa demikian ? jika dinamika politik ini menjadi "tersesat dijalan yang bengkok" bukan lagi "tersesat dijalan yang lurus" kami kuatir "titik kulminasi politik" atau suka atau tidak suka akan memasuki ranah hukum dan itu akan "memerlukan ongkos politik yang mahal" dan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance, ibarat matahari yang mengalami titik kulminasi yang sering terjadi setiap tahun di tugu khatulistiwa", menjadi tanpa ada bayangan" tetapi pada menit berikutnya akan mampak bayangan dan pada saat itulah titik kulminasi politik berubah menjadi titik kulminasi hukum, karena sudah bisa ditebak 'bayangan siapakah itu "? akhirnya perlu ada pembuktian hukum pernyataan-pernyataan politik beraraskan aturan normatif di dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum kedua lembaga tersebut baik DPRD maupun Kepala Daerah beserta SKPDnya, sebab sekarang SMSpun bisa dilaporkan secara hukum.
Solusi yang ditawarkan adalah sebaiknya kalangan internal DPRD menyelesaikan persoalan ini secara kelembagaan jika perlu masuk agenda banmus atau paling minimal konsultasi diantara pimpinan DPRD dengan anggota DPRD lintas fraksi atau penjelasan secara kelembagaan kepada elemen masyarakat jika perlu dihadapan para akademisi dalam rangka evaluasi diri dan "pembelajaran hukum". Jika DPRD secara kelembagaan ingin menyatakan pendapat, maka tidaklah tepat menggunakan "lembaga mosi tak percaya" apalagi memboikot sidang DPRD yang didalamnya ada aspirasi masyarakat kota Pontianak yang diwakili oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah otonom kota Pontianak, gunakan saja pernyataan pendapat anggota DPRD dan tentunya mekanis hukumnya juga tidak terabaikan, jika masalah ini "blunder menjadi masalah politik" tak beraraskan hukum, dikwatirkan "lokomotif tak lagi berjalan diatas rel dan tak sampai ke stasiun atau lokomotif dan garbongnya keluar dari rel" atau menabrak lokomotif lain yang note bene berjalan bersama dalam satu rel, yaitu DPRD dan Kepala Daerah yang secara normatif disebut sebagai pemerintahan daerah dan mitra sejajar berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, akhirnya publikpun dalam hal ini masyarakat kota Pontianak juga akan mengalami beban fsikologis hukum dan terjadi "krisis kepercayaan terhadap lembaga DPRD dan Kepala Daerah" dan kepentingan publik yang sudah diagendakan bersama DPRD dan Kepala Daerah tidak terimplementasikan sehingga kepentingan pelayanan publik terabaikan dan nota keuangan yang sarat dengan kepentingan publik akhirnya "uangnya" dikembalikan ke kas negara apabila "boikot sidang DPRD" yang diduga tak ada dasar hukumnya itu menjadi sebuah kenyataan politik dan dianggap publik melanggar fungsi DPRD sendiri dalam menjalankan fungsi anggaran, marilah semua pihak evaluasi diri. perlu sinergisitas LEM menjadi wajib diwujudkan dalam rangka good governance dan clean goverment, Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat (LEM) dan paham terhadap manajemen resiko yang akan dihadapi jika masalah ini berlarut larut, karena ini tidak hanya menjadi perhatian "diskursus" akademisi tetapi menjadi perhatian nasional ada apa dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah kota Pontianak.
Jika memang ada saluran komunikasi politik yang tersumbat diinternal DPRD, jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat kota Pontianak dan melebar ke lembaga di luar DPRD dan semangat demokrasi haruslah berjalan direl hukum dan bermain dengan menggunakan aturan hukum, karena hukum itu ibaratnya "helm baja" barang siapa yang memakainya maka akan aman, jangan memakai "helm plastik" yang begitu jatuh dan terbentur hancur berantakan, logika hukum seharusnya menjadi aras logika politik, jika tidak demikian logika politik menjadi "lebai" ketidak aturan didalam ketidak aturan atau didalam keteraturan menurut Charles Samport atau "carut marut politik menjadi virus terhadap "carut marut" hukum yang dipahami hanya setengah ayat dan tekstual saja menurut almarhum Prof Satjipto Rahardjo, akhirnya tak dapat dijelaskan dengan teori hukum dan politik yang tersedia dikhasanah akademik dan prof Mahfud MD Ketua MK pun menyatakan "teori di gudang sudah habis" untuk menjelaskan prilaku politik para anggota DPR/DPRD dan para pejabat hasil pemilu legislatif dan Pilkada dinegeri ini, hari gene tak masih paham aturan hukum apa "kata dunia" dan "ternyata tak mudah menjadi wakil rakyat! Masihkah layak untuk dipilih lagi? (Penulis pengamat Psikologi Hukum Tata Pemerintahan Daerah UNTAN
Penulis: Turiman Fachturahman Nur,SH,MHum, CD email qitriaincenter@yahoo.co.id HP 08125695414

0 comments: