Rabu, 31 Maret 2010

Konsep Pancasila Berthawaf

Pemahaman pemaknaan Pancasila selama ini secara filosofis yuridis ada kecenderungan berstruktur hirarkis piramida hal ini karena selama ini pemahaman Pancasila secara akademis selalu mengacu pada pandangan Prof Dr Drs Notonagoro yang dikemukakannya dalam Pidato Dies Natalis Universitas Air Langga pada 10 November 1955 yang saat ini banyak diacu dan menjadi sandaran ketika membahas filsafat Pancasila. Notonagoro mengemukakan, dalam bukunya Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 1962 mengemukakan: "Susunan Pancasila adalah hierarchis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dari inti sarinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian singkat dalam luasnya ini, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari pada sila-sila yang dimukanya. Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat.
Jika susunan Pancasila kita pahami melalui cara yang demikian itu, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang paling umum dan abstrak, karena kedudukannya yang demikian, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari pada sila-sila yang lain. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kesatuan yang bulat, maka secara hirarkis sila kedua yang dijiwai oleh sila pertama lalu menjiwai sila ketiga, sila ketiga yang dijiwai sila kedua dan sila pertama lalu menjiwai sila keempat demikian seterusnya. Hubungan yang demikian adalah logik.
Yang menarik untuk dikritisi adalah, bahwa Pancasila susunan kesatuan Sila-sila Pancasila bersifat hirarkhis dan berbentuk Piramidal sepertinya paradigma positivisme Hans Kelsen abad 19 sangat berpengaruh dengan teori stufentheory-nya, konsep ini sesungguhnya belum selaras dengan konsep Pancasila pada Perisai lambang negara rancangan Sultan Hamid II, karena konsepnya bukan hirarkis piramida tetapi konsepnya adalah ber”thawaf” atau berputar berlawanan dengan arah jarum jam, walaupun ada pernyataan yang sama, bahwa Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis bagi sila-sila lainnya tetapi tidaklah membentuk hirarkis piramida sebagai pandangan Notonagoro dan para penganutnya.
Untuk memperjelas pandangan Notonagoro, maka berikut ini dipaparkan uraiannya lebih jelas sebagaimana disitir oleh Kaelan : "Pancasila yang terdiri atas lima sila yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal tersebut pada hakikatnya kesatuan kelima sila tersebut adalah bersifat hirarki dan berbentuk piramida. Kesatuan sila-sila pancasila tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang bertingkat (hierarkies) dan berbentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal dipergunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat dari intinya, maka urut-urutan kelima sila menunjukkan suatu rangkaian bertingkat dalam hal luasnya dan isi sifatnya, setiap sila yang dibelakang sila lainnya adalah lebih sempit luasnya akan tetapi lebih banyak isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.
Urut-urutan kelima sila tersebut memiliki hubungan yang saling mengikat antara sila satunya dengan lainnya sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat. Dalam susunan kesatuan hierarkhis berbentuk piramidal ini maka sila ketuhanan yang maha esa adalah yang paling luas oleh karena itu merupakan basis (dasar) dari keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal tersebut adalah sebagai berikut; sila ketuhanan yang maha esa, adalah mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sila kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhan yang maha esa, mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial, sila persatuan Indonesia, adalah didasari,dijiwai dan diliputi sila ketuhanan yang maha esa, kemanusian yang adil dan beradab, dan mendasari, meliputi, dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, adalah, didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan"
Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal tersebut bilamana dirumuskan dengan diagram yang sederhana, adalah sebagai berikut: Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila-sila 2, 3, 4 dan 5 Sila 2, diliputi, didasari dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila-sila 3,4, dan 5. Sila 3, diliputi, dijiwai sila 1 dan 2, serta meliputi, mendasari dan menjiwai sila-sila 4 dan 5. Sila 4, diliputi, didasari dan dijiwai sila 1,2 dan 3 serta meliputi, mendasari dan menjiwai sila 4 Sila 5, diliputi, didasari dan dijiwai sila-sila 1,2,3, dan 4.
Ilustrasi di atas memberikan konsep bahwa rumusan hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling Mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang "Majemuk Tunggal", "Hierarkhis Piramida;" juga memiliki sifat saling mengkualifikasi dan saling mengisi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai-nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. (Notonagoro, Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 1962 dalam Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, edisi 3, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 2000, halaman 91. Kaelan, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, edisi ketiga, 1999, halaman 68-71 Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta, halaman 43-44.)
Secara historis yuridis sejak tahun 1950 Pancasila sebenarnya pemaknaan filosofis tidak lagi berstruktur hirarkis piramida, seperti pemaknaan Pancasila selama ini tetapi filosofisnya adalah "berthawaf" hal ini dibuktikan dengan transkrip Sultan Hamid II sebagai dijelaskan kepada wartawan Berita Buana Solichin Salam 13 April 1967 ketika bertanya kepada Sultan Hamid II : "Adanja dua lambang perisai besar diluar dan perisai jang ketjil ditengah, karena menurut pendjelasan Mr. Mohammad Hatta jang terlibat dalam panitia sembilan perumusan Pantja-Sila 1945 ketika pertukaran fikiran dalam Panitia Sembilan pada pertengahan Juni 1945, dari lima sila Pantja Sila jang terpenting sebagai pertahanan bangsa ini menurut beliau adalah sila pertama Ketoehanan Yang Maha Esa, barulah bangsa ini bisa bertahan madju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pedjuang bangsa jang bermartabat/ berprikemanusiaan jang disimbolkan dengan sila kedua kemanusian jang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanja dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia mendjadi kuat, pada langkah berikutnja baru membangun parlemen negara RIS jang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan djalan itulah bisa bersama-sama mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia, jakni dari rakjat, untuk rakjat oleh rakjat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Jang Maha Esa. Atas pendjelasan Perdana Menteri RIS itu, kemudian perisai ketjil ditengah saja masukan simbol sila kesatu berbentuk Nur Tjahaya bintang bersudut segilima, patut diketahui arah simbolisasi ide Pantja-Sila itu saja mengikuti gerak arah ketika orang "berthawaf"/berlawanan arah djarum djam/" gilirbalik" kata bahasa Kalimantan dari simbol sila ke satu ke simbol sila kedua dan seterusnja, karena seharusnja seperti itulah sebagai bangsa menelusuri/ menampak tilas kembali akar sedjarahnja dan mau kemana arah bangsa Indonesia ini dibawa kedepan agar tidak kehilangan makna semangat dan "djatidiri"-nja ketika mendjabarkan nilai-nilai Pantja-Sila jang berkaitan segala bidang kehidupan berbangsanja, seperti berbagai pesan pidato Paduka Jang Mulia disetiap kesempatan. Itulah kemudian saja membuat gambar simbolisasi Pantja-Sila dengan konsep berputar-gerak "thawaf"/gilir balik kata bahasa Kalimantan sebagai simbolisasi arah prediksi konsep membangun kedepan perdjalanan bangsa Indonesia yang kita tjintai ini.
"...Falsafah "thawaf" mengandung pesan, bahwa idee Pantja-Sila itu bisa didjabarkan bersama dalam membangun negara, karena ber"thawaf" atau gilir balik menurut bahasa Kalimantannja, artinja membuat kembali-membangun/vermogen jang ada tudjuannja pada sasaran jang djelas, jakni masjarakat adil dan makmur jang berdampingan dengan rukun dan damai, begitulah menurut Paduka Jang Mulia Presiden Soerkarno, arah falsafahnja dimaksud pada udjungnja, jakni membangun negara jang bermoral tetapi tetap mendjunjung tinggi nilai-nilai religius masing-masing agama jang ada pada sanubari rakjat bangsa di belahan wilajah negara RIS serta tetap memiliki karakter asli bangsanja sesuai dengan "djatidiri" bangsa/adanja pembangunan "nation character building" demikian pendjelasan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kepada saja.(penulis salin sesuai ejaan aslinya)
Berdasarkan transkrip Sultan Hamid II diatas jelaslah, bahwa Lambang Negara yang dirancang Sultan Hamid II sebenarnya berupaya memvisualisasikan Pancasila kedalam lambang Negara atau memsimbolisasikan Pancasila dan sila kesatu adalah nur cahaya bagi keempat sila lainya dan patut diketahui, bahwa Lambang Negara RI saat ini adalah secara historis sesungguhnya lambang negara RIS yang ditetapkan pada 11 Februari 1950 oleh Parlemen RIS, kemudian gambarnya menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1950 hal ini sebagaimana dirumuskan pada pasal Pasal 6: “Bentuk warna dan Perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya gambar lambang negara yang sama menjadi lampiran resmi UU No 24 Tahun 2009 pada Pasal 50 Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, karena gambar itu adalah perbaikan terakhir dari rancangan Sultan Hamid II yang disposisi Soekarno 20 Maret 1950 dan dibuat skala ukurannya oleh beliau dan dokumen otentik diserahkan ke Mas Agung 18 Juli 1974 saat ini berada di ruang pribadi Mas Agung Yayasan Mas Agung, Kwitang Senen Jakarta.
Jika kita eksplorasi lebih mendalam dapat dipaparkan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, bahwa sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Februari 1950 Negara Republik Indonesia tidak atau belum memiliki lambang negara dan secara yuridis konstitusional tentang Lambang Negara tidak diatur dalam UUD 1945 dan baru diatur setelah mengakomodasi hasil rekomendasi Seminar Nasional tentang Sejarah Hukum Lambang Negara di Kal-Bar, tahun 2000 dan elemen masyarakat Kal-Bar mengajukan rumusan amandemen UUD 1945 untuk menambahkan pasal 36 menjadi 36 A tentang lambang negara, sehingga berbunyi Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana rekomendasi disampaikan pada PAH I MPR tahun 2000, melalui Ketua MPR/DPR Akbar Tanjung di Hotel Kapuas Palace Pontianak, seperti rekomendasi penelitian tesis penulis.
Kedua, Demi kejujuran sejarah sesungguhnya Lambang Negara yang dipakai saat ini sebenarnya secara historis adalah lambang negara RIS, karena ditetapkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 1950 atas amanah konstitusi RIS Pasal 3 ayat 3 Pemerintah menetapkan materai dan Lambang Negara, kemudian ketika RIS berubah menjadi ke RI dibawah UUDS 1950 lambang negara RIS tersebut kemudian menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1950 sebagai dirumuskan pada Pasal 6 "Bentuk warna dan Perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini" dan kemudian sejak amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, gambar lambang Negara RI yang ada pada lampiran resmi PP No 66 Tahun 1950 kemudian menjadi lampiran resmi UU No 24 Tahun 2009 sebagai ditegaskan pada Pasal 50: "Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Ketiga, Secara historis yuridis Lambang Negara yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1950 dan UU No 24 Tahun 2009 secara yuridis normatif adalah hasil rancangan Sultan Hamid II dimasa RIS dan sejak tahun 2000 secara konstitusional kemudian menjadi atribut kenegaraan sebagai lambang negara RI berdasarkan Pasal 36 A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan pasal 36 C amandemen UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, yang sebelumnya hanya diatur dalam PP No 66 Tahun 1950 Tentang Lambang Negara sebagai penjabaran UUDS 1950 Pasal 3 ayat 3: "Materai dan Lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah" dan PP No 66 Tahun 1950 diberlakukan berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945.
Keempat, secara analisis sejarah hukum sejak pernyataan Bung Hatta 1978 dalam buku Bung Hatta Menjawab, halaman 108,112 yang menyatakan bahwa yang membuat lambang negara adalah Sultan Hamid II dan diresmikan pemakaian oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950 dan diterima oleh Pemerintah dan DPR, timbulah polemik siapa sebenarnya yang merancang lambang negara, dan pernyataan terakhir Akmal Sutja, 1986 dalam buku Sekitar Garuda Pancasila, hal 78-79 menyatakan sampai ada penelitian yang dapat dipercaya mengenai hal ini, kiranya dapat diterima saja keterangan bung Hatta, bahwa Sultan Hamid II yang telah mendapat ilham brillian untuk mengangkat kembali simbol-simbol asli bangsa Indonesia yang telah dimuliakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya, Karena Bung Hatta salah seorang pemimpin yang cukup terpercaya yang saat itu menjadi wakil presiden, membernarkan pendapat ini, ketimbang praduga berdasarkan atas latar belakang Muhammad Yamin saja" dan atas pernyataan ini, tahun 1999 Penulis (Turiman mahasiswa S2 UI Program Magister Ilmu Hukum dari Faktulas Hukum UNTAN) mengangkat penelitian dalam bentuk tesis secara yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum lambang negara selama 2 (dua) tahun membuktikan secara ilmiah, bahwa benar Sultan Hamid II yang merancang Lambang Negara yang bentuk gambar seperti sekarang ini, yaitu pada tahun 1950 dimasa RIS.
Kelima, bahwa Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah simbolisasi ideologi Pancasila dan hal ini ditegaskan oleh Presiden Soekarno 22 Juli 1958 "Burung Elang Rajawali, garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, dengan ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17 bulan 8, dan yang berkalungkan perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila. Yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tantular "Bhinneka Tunggal Ika", Bhina Ika Tunggal Ika, Berjenis-­jenis tetapi tunggal..... Lambang yang demikian telah terpaku di dalamnya kalbu Rakyat Indonesia, sehingga lambang ini telah menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kecintaannya kepada Republik, sehingga bencana batin akan amat besarlah jikalau dasar negara kita itu dirobah, jikalau Dasar Negara itu tidak ditetapkan dan dilangengkan: Pancasila. Sebab lambang negara sekarang yang telah dicintai oleh Rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa itu adalah lambang yang bersendikan kepada Pancasila. Sesuatu perobahan dari Dasar Negara membawa perobahan dari pada lambang negara."
Keenam, Prof Dr Drs Notonagoro dalam Pidato Dies Natalis Universitas Air Langga pada 10 November 1955 saat ini banyak diacu dan menjadi sandaran ketika membahas filsafat Pancasila. Notonagoro mengemukakan, dalam bukunya Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 1962 mengemukakan: "Susunan Pancasila adalah hierarchis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dari inti sarinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian singkat dalam luasnya ini, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari pada sila-sila yang dimukanya. Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Semenjak tahun 1955 itulah pemaknaan Pancasila yang diajarkan kepada pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia dan cenderung dipahami oleh para penstudi hukum filosofis pemaknaan Pancasila berstruktur hirarkis piramida dan terkesan terpengaruh dari paradigma Positivisme atau teori Hans Kelsen Stufen Theory kemudian diteruskan berbagai penstudi filsafat Pancasila dan hukum di Indonesia.
Ketujuh, Transkirp Sultan Hamid II tanggal 13 April 1967 menyatakan: "patut diketahui arah simbolisasi ide itu saja mengikuti gerak arah ketika orang "berthawaf"/berlawanan arah djarum djam/ "gilirbalik" kata bahasa Kalimantan dari simbol sila ke satu ke simbol sila kedua dan seterusnja, karena seharusnja seperti itulah sebagai bangsa menelusuri/menampak tilas kembali akar sedjarahnja dan mau kemana arah bangsa Indonesia ini dibawa kedepan agar tidak kehilangan makna semangat dan "djatidiri"-nja ketika mendjabarkan nilai-nilai Pantja-Sila jang berkaitan segala bidang kehidupan berbangsanja, seperti berbagai pesan pidato Paduka Jang Mulia disetiap kesempatan.
Mempertegas dan menjelaskan secara gamblang, bahwa filosofis Pancasila adalah "berthawaf " kemudian pada tanggal 9 Juli 2009 diundangkan UU No 24 Tahun 2009 Tentang BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, Serta LAGU KEBANGSAAN Lembaran Negara No 109 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035 pada Pasal 48 ayat (1) menyatakan: "Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.
Berdasarkan teks kenegaraaan dalam UU No 24 tahun 2009 pada pasal 48 diatas bukankah filosofis Pancasila tidak berstruktur "Hirarkis Piramida" sebagaimana pandangan Prof Notonagoro tetapi ber"thawaf" sebagaimana pandangan Sultan Hamid II, masihkah bangsa Indonesia memaknai Pancasila dengan filosofis hirarkis Piramida atau filosofis berthawaf yang sesungguhnya selaras dengan sunatullah, bahwa sesungguhnya apa yang ada dilangit dan di bumi dan DNA dalam diri manusiapun berthawaf, pada tataran konteks Indonesia jelaslah bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bintang pemandu dan nur cahaya bagi keempat sila lainnya sebagaimana dinyatakan Presiden Soekarno: Soekarno (1945) antara lain mengatakan :"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!". (Soekarno dalam Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, Edisi 3,Hanindita, Yogyakarta, 2000, halaman 72) pandangan ini juga selaras dengan pandangan pakar ilmu hukum tata negara Jimly Asshiddiqie: "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ke Tuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusian yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajad kemanusiaan seseorang diantara sesama manusia, sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat diantara bangsa –bangsa. Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Karena itu, dalam rangka kewargaan (civility), tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama,warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewargaan seseorang dalam wadah negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, dimana kedaulatannya itu diwujudkan melalui mekanisme permusyawaratan dan dilembagakan melalui sistem perwakilan. Keempat sila atau dasar negara tersebut, pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, halaman 52-53). Masihkah kita sadar diri sebagai bangsa yang relegius untuk memahami jatidiri bangsa melalui filosofis Pancasila berthawaf dalam lambang negara, renungkan pandangan Soekarno di dalam ceramahnya mengenai Pancasila Dasar Filsafat Negara (1960) antara lain ditegaskan: "Agama tidak memerlukan territoor, agama juga mengenai manusia. Tapi lihat orang yang beragama pun, - aku beragama, engkau beragama, orang Kristen di Roma beragama, orang Kristen di negeri Belanda beragama, orang Inggris yang duduk di London beragama, pendeknya orang yang beragama yang dalam agamanya tidak mengenal territoor, kalau ia memindahkan pikirannya kepada keperluan negara, ia tidak boleh harus berdiri di atas territoor, di atas wilayah. Tidak ada satu negara, meskipun negara itu dinamakan negara Islam, tanpa territoor. Pakistan yang menamakan dirinya Negara Islam, Republik Islam Pakistan, toh mengakui territoor. Bahkan pendiri dari pada Republik Pakistan, yaitu Mohammad Ali Jinnah, ia berkata – historis ucapan ini - : "We are a nation". Ini salah satu argumen dari pada Mohammad Ali Jinnah tatkala ia mendirikan Pakistan. Bukan saja ia berkata "we are a religion", kita satu agama ia berkata "we are a nation", kita satu bangsa (Soekarno dalam Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, Edisi 3, Hanindita, Yogyakarta halaman 73) sesungguhnya dunia bukan untuk Islam tetapi Islam untuk dunia Al-Qur'an bukan hanya untuk Islam tetapi Al-Qur'an untuk dunia, karena sesungguhnya Al-Qur'an pedoman manusia (QS 3 ayat 138), Islam merindukan perdamaian yang sejati bersama dengan yang lain, kecuali bangsa ini sudah tidak ingin hidup dalam kedamaian atau elemen bangsa ini sudah keluar dari garis edar (orbit) bagaikan planet keluar dari garis edar, maka tunggulah kehancurannya!, masihkah Presiden SBY belum mau menyatakan secara resmi kenegaraan bahwa perancang gambar lambang negara RI adalah anak bangsa dari Kal-Bar Sultan Hamid II sebagaimana janjinya dihadapan para Sultan di Pontianak, juga didalam diruang Sultan Muhammad di Istana Kadriah, ingatlah pesan Al-Qur'an Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukum itu hendaklah adil, bahwa dengan itu Allah telah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat, Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Karena itu bertaqwalah kamu kepada Allah ! Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qur'an Surah Anisa (4) ayat 58 dan Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 8) dan mewujudkan wasiat orang yang sudah wafat adalah wajib! Dan nazar seorang pemimpin haruslah terwujud, karena bernazar kepada Allah, bukan bernazar kepada masyarakat Kal-Bar, Allah SWT murka kepada manusia yang enggan untuk mewujudkan nazarnya atau masihkah bangsa Indonesia ini bangsa yang bertuhan mengingat kemosrotan nilai dan moral terjadi dan dipertotonkan kepada anak bangsa!. (Penulis adalah Mahasiswa S3 UNDIP dan pemerhati sejarah hukum dan hukum tata negara UNTAN).
Oleh: Turiman Fachturahman Nur, email qitriaincenter@yahoo.co.id, Hp 08125695414. Peneliti Pertama Sejarah Hukum Lambang Negara Indonesia, di UI Tahun 1999

0 comments: