Minggu, 07 Februari 2010

Penemuan Rahasia Struktur DNA Menumbangkan Filsafat Materialisme & Korelasinya Dengan Penegakan Hukum Progresif

Didalam Buku, The Divine Message of the DNA Tuhan Dalam Gen Kita, Dr. Kazuo Murakami.Phd menyatakan pesan spiritualitasnya, yaitu pada halaman 176 yang menyatakan "Tetapi ada satu fakta yang tak tergoyahkan; gen kita dan cara kerja mereka. Jika gen kita berkerja selaras dengan hukum alam, mereka berkerja untuk melindungi dan merawat kehidupan dan bersuka cita didalamnya. Oleh karena itu saya pikir kita harus memperhatikan alam lebih dekat dan berusaha untuk hidup selaras dengan hukumnya. Jika dapat melakukan hal ini, saya pikir-sama seperti pohon tomat-juga akan dapat memunculkan potensi yang luar biasa dalam diri kita"[1]
Pada dasarnya paparan buku ini memaparkan, bahwa selama ini asumsi yang berkembang menyatakan karakteristik-karakteristik genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi selama ini dianggap bersifat tetap (tak berubah) dan niscaya. Tetapi buku menawarkan perspektif baru; pikiran dapat mengaktifkan gen-gen positif dan menonaktifkan gen-gen negatif. Sesungguhnya meneguhkan kebijaksanaan klasik "you are what you think" dan Dr Kazuo Murakami.Phd berkesimpulan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di alam semesta ini Dia menyebutnya sebagai "Sang Agung". Dia yakin, bahwa segala kehidupan datang dari sumber itu –sang asal mula, atau yang kita sebut Tuhan.
Itulah yang dipaparkan oleh Kazuo Murakawi, bahwa rumus DNA itu terstruktur dan beliau menyatakan : "Gen kitalah yang mengontrol sistem-sistem vital ini, dan untuk itu dapat melakukan hal itu, mereka bekerja secara selaras. Ketika yang satu mulai bekerja, yang lain bereaksi dengan berhenti atau bekerja bahkan lebih keras bekerja lagi, memperhalus dan mengatur keseluruhan sistem tersebut. Sepertinya memang hampir tidak mungkin jika pengaturan yang begitu hebat ini terjadi hanya kebetulan. Sesuatu yang lebih besar pastilah berada dibalik keselarasan dunia kita ini, Banyak orang yang menggunakan kata Tuhan untuk menjelaskan konsep ini, sebagai seorang ilmuwan, saya telah memilih untuk menyebutnya "Sesuatu yang Agung".[2]
Secara epistemologi jika mengacu pada pandangan Karl Popper maka dapat dijelaskan, bahwa suatu ucapan atau teori belum bisa dikatakan ilmiah hanya karena sudah dibuktikan, melainkan karena sudah dapat diuji. Ucapan "semua logam akan memuai jika dipanaskan" dapat dianggap ilmiah kalau dapat diuji dengan percobaan-percobaan sistimatis untuk menyangkalnya. Kalau suatu teori setelah diuji tetap tahan, berarti kebenarannya semakin kokoh (corroboratium). Makin besar kemungkinan untuk menyangkal teori, makin kokoh pula kebenarannya. Inilah yang kemudian disebut Popper sebagai the thesis of refutability, suatu ucapan atau hipotesa bersifat ilmiah bila terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya. Berdasarkan pendapat tradisional, cara kerja ilmu didasarkan pada prinsip verifiabilitas, yakni bahwa suatu pernyataan dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. Karl Popper, menawarkan suatu perspektif yang berbeda. Dengan mengajukan prinsip falfiabilitas ia mengatakan bahwa segala ungkapan atau pernyataan pada dasarnya dapat dibuktikan salah. Bagi Karl Popper. Mungkin ada pertanyaan filosofis mengapa penulisan essay ini menggunakan konsep filsafat Karl Popper yang menyatakan, bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenaranya melalui prinsip verifikasi, sebagaimana dianut oleh kaum positivistik. Menurut teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotesis (dugaan sementara) tidak ada kebenaran terakhir. Setiap teori yang bersaing dipilihlah teori yang lebih baik, ratah (simple), saksama (accutate), rampat (general) dan apik (elegant) – dialektis –kritis, oleh karena itulah Karl Popper disebut filosof rasional- kritis
Teori penemuan Struktur DNA secara filsafat ilmu pengetahuan sesungguhnya telah menghancurkan paham materialisme, filsafat yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu terbentuk dari materi dan menolak keberadaan Tuhan, tak lain dari versi terkini dari keberhalaan. Pemuja berhala di masa silam biasa menyembah benda-benda tak hidup seperti tiang totem dari kayu atau batu dan menganggapnya sebagai tuhan. Filsafat materialis, di lain pihak, mendasarkan klaimnya pada kepercayaan bahwa manusia dan semua makhluk lain diciptakan oleh atom dan molekul. Menurut pandangan takhyul ini, atom yang tak hidup entah bagaimana mengorganisasikan dirinya sendiri dan lama-kelamaan memperoleh kehidupan dan kesadaran, dan pada akhirnya membawa kehadiran manusia. Keyakinan takhyul materialisme ini disebut “evolusi”. Kepercayaan terhadap evolusi, yang pertama kali diperkenalkan dalam budaya berhala bangsa Sumeria kuno dan Yunani kuno, dihidupkan kembali pada abad ke-19 oleh sekelompok ilmuwan materialis dan dibawa ke agenda dunia. Charles Darwin adalah yang tokoh paling terkenal di antara mereka. Teori evolusi yang dikembangkannya telah membuang-buang waktu dunia sains selama 150 tahun, dan walaupun cacatnya diketahui luas, sampai sekarang terus dipertahankan semata karena alasan ideologis
Pada sisi lain hal yang menarik dari penemuan Struktur DNA dengan pertanyaan psikologis yaitu: adalah bagaimana caranya secara Genetika DNA manusia itu on (diaktifkan): Dr. Kazuo Murakami.Phd dalam bukunya pada halaman 176 s/d 197 dipaparkan secara gamblang: Pertama, Hidup dalam keselarasan, kedua, Pertahankan Pikiran yang positif, ketiga, Belajar dari karakteristik, Gen, yaitu, Gen bersifat Berani dan Ulet., keempat, Keyakinan, bahwa segala yang terjadi pada kita perlu terjadi. Dan kelima, Memelihara keseimbangan Hukum Alam.
Petala langit dan bumi dan segala isinya “yang berserah diri dengan suka cita” (QS Fussilat (41) ayat 11) berada dalam keadaan sholat dengan cara “mengorbit” pada poros edarnya masing-masing, “Sungguh setiap sesuatu mengetahui cara shalatnya dan tasbihnya ber(thawaf)” (QS An-Nuur (24) ayat 41). Jadi ketika gen DNA manusia sedang on, sesungguhnya gen DNA itu sedang bertasbih/berthawaf kepada Yang Maha Agung, apa hubungannya dengan Manusia?, adalah berkaitan dengan SDM yang berkualitas, artinya jika seseorang merealisasi fitrah dirinya, maka sebagaimana petala langit dan bumi ia hidup dalam energi minimalnya, dan akan mengalirkan suatu kekaryaan suci yang berguna untuk masyarakat. Apa yang ia lahirkan tak lain merupakan harta terpendam (kanzun makhfi)-Nya yang merahmati alam semestanya. Seorang insan yang telah berhasil merealisasi fitrah dirinya adalah seorang yang telah berhasil menegakkan ad-diin dalam dirinya, dan ini berarti ia telah berjalan dalam shirath al-mustaqim-Nya.[3]
Secara struktur. bahwa DNA terdiri dari zat kimia yang sifatnya basah yaitu adenine, guanine, cytosine dan thymine yang melekat pada fosfor dan gula. Bentuknya seperti tangga elips, memutar. setiap manusia memiliki DNA/gen yang mempunyai potensi serupa. Memberikan pengaruh positif atau negatif, tergantung bagaimana pengaktifan oleh masing-masing individu. "DNA itu terdapat di setiap inti sel tubuh. Semua manusia memilikinya.
Perbedaannya, hanya karena masing-masing punya pilihan dan keinginan yang berbeda. Selain itu disebabkan masih adanya gen yang padat dan belum mencair. Sehingga, perlu di- on -kan," "Dengan kehadiran gen/DNA, setiap orang punya bakat dan potensi yang sama. Catatannya, harus membuka diri dengan berbagai kesempatan," sikap penolakan selalu menjadi respon awal bila disodorkan sebuah kesempatan. Padahal, tawaran ini seharusnya direspon secara positif dan yakin bahwa setiap orang bisa melakukannya, meskipun tanpa pengalaman. Ketika kesempatan direspon positif, maka gen akan hidup. "Setiap orang punya potensi, berapapun usianya. Untuk memaksimalkan potensi, setiap orang harus berpikir positif, bahwa dia bisa. Setiap orang punya muatan gen yang sama, tergantung bisa dibuka atau tidak. Kalau negative thinking , gen tidak akan terbuka. Ini adalah sebuah struktur mekanis yang bukan sebuah kebetulan tetapi sebuah rancang bangun yang terstruktur dari Yang Maha Agung.
Sekali lagi itulah yang dipaparkan secara rasional kritis oleh Kazuo Murakawi, bahwa rumus DNA itu terstruktur dan beliau menyatakan : "Gen kitalah yang mengontrol sistem-sistem vital ini, dan untuk itu dapat melakukan hal itu, mereka bekerja secara selaras. Ketika yang satu mulai bekerja, yang lain bereaksi dengan berhenti atau bekerja bahkan lebih keras bekerja lagi, memperhalus dan mengatur keseluruhan sistem tersebut. Sepertinya memang hampir tidak mungkin jika pengaturan yang begitu hebat ini terjadi hanya kebetulan. Sesuatu yang lebih besar pastilah berada dibalik keselarasan dunia kita ini, Banyak orang yang menggunakan kata Tuhan untuk menjelaskan konsep ini, sebagai seorang ilmuwan, saya telah memilih untuk menyebutnya "Sesuatu yang Agung".Walaupun kuasa ini tidak terlihat dan tidak dapat dengan mudah ditangkap indra kita, dengan bekerja dalam bidang ilmu kehidupan seperti saya, saya sangat menyadari akan keberadaannya, Memecahkan kode genetik memang suatu prestasi yang sungguh mengaggumkan; tetapi yang lebih mengaggumkan adalah kenyataan bahwa dari awal konde ini telah tercetak dalam gen kita.Kita tidak tahu bahwa bukan kita yang menulisnya, tetapi tentunya kode itu tidak dapat tertulis begitu saja secara acak. Kode genetik itu, yang jumlahnya sebanding dengan beribu-ribu buku, tersimpan didalam dan secara misterius namun tak dapat disangkal mengontrol suatu ruang yang teramat kecil yang disebut sel."[4]
Adakah yang diketemukan oleh Kazuo Murakami itu sebuah kebetulan, pastilah tidak, karena beliau sendiri menyatakan, bahwa sepertinya memang hampir tidak mungkin jika pengaturan yang begitu hebat ini terjadi hanya kebetulan. Sesuatu yang lebih besar pastilah berada dibalik keselarasan dunia kita ini, yaitu hukum alam atau sunatullah, oleh karena itu penegakan hukum Indonesia seharusnya mengarah hukum yang progresif tetapi realitas empiriknya saat ini penegak hukum hanya menegakan undang-undang, bukan menegakan keadilan yang sesungguhnya selaras dengan salah satu asma-Nya yaitu Yang Maha Adil, karena tujuan tertinggi hukum adalah mewujudkan keadilan pada tataran negara adalah mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu sila kelima dari Pancasila ataukah keadilan individu yang tegak ?
Pertanyaan apakah korelasinya dengan penegakan hukum dengan penemuan Struktur DNA, bahwa saat ini penegakan hukum kita sangat terdistorsi dari nilai-nilai spiritual, sedangkan putusan klasulanya ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tetapi realitas yang terjadi bukan lagi menegakan hukum untuk keadilan sama tetapi yang berkembang adalah penegakan hukum dengan konsep “menang Kalah” jadi jauh dari masalah adil atau tidak adil, demikianlah yang terjadi dalam dunia ilmuwan dan berikut ini, contoh seorang ilmuwan yang menemukan pencerahan spiritualnya setelah menganalisis struktur DNA manusia. Inilah pernyataan kejujuran ilmiahnya: "Karena orang-orang sudah pasti terpengaruh oleh saya, saya ingin berusaha dan memperbaiki kerusakan besar yang mungkin telah saya lakukan." (Anthony Flew). Surat-surat kabar yang terbit di Inggris saat ini mengulang perkataan Anthony Flew yang dipenuhi penyesalan ini. Di masanya, Anthony Flew adalah filsuf ateis terkenal. Sebagai seorang profesor filsafat asal Inggris yang kini berusia 81 tahun, Anthony Flew memilih menjadi ateis di usia 15 tahun, dan pertama kali memunculkan namanya sendiri di dunia akademis dengan sebuah karya yang terbit di tahun 1950. Selama 54 tahun kemudian, ia mendukung ateisme sebagai pengajar di universitas Oxford, universitas Aberdeen, universitas Keele dan universitas Reading, di banyak universitas di America dan Kanada yang ia kunjungi, dalam berbagai debat, di buku-buku, di ruang-ruang kuliah dan dalam tulisan-tulisannya. Namun baru-baru ini, Anthony Flew telah mengumumkan bahwa ia telah meninggalkan kekeliruan ini dan menerima bahwa alam semesta telah diciptakan.
Penyebab utama dari perubahan pandangan yang sangat mendasar ini adalah bukti jelas dan pasti yang diungkap ilmu pengetahuan tentang penciptaan. Setelah mengetahui kerumitan makhluk hidup yang didasarkan pada keberadaan informasi, Anthony Flew menyadari bahwa asal usul yang sesungguhnya dari kehidupan adalah rancangan cerdas (intelligent design) dan bahwa ateisme yang telah dianut dan dipertahankannya selama 66 tahun adalah filsafat yang telah terbantahkan.
Anthony Flew mengemukakan alasan-alasan ilmiah yang mendasari perubahan keyakinan ini dalam ungkapan berikut:[5] "Berdasarkan tingkat kerumitan yang hampir tak dapat dipercaya dari penataan yang dibutuhkan untuk memunculkan [kehidupan], penelitian para pakar biologi terhadap DNA telah menunjukkan bahwa suatu kecerdasan pastilah telah ikut campur tangan." (1) "Sudah terlampau sulit bahkan untuk memulai berpikir tentang membangun sebuah teori alamiah tentang evolusi makhluk hidup pertama yang dapat berkembang biak." (2) "Saya telah menjadi yakin bahwa sungguh mustahil makhluk hidup pertama berevolusi dari benda mati dan kemudian berkembang menjadi makhluk yang luar biasa rumitnya. " (3)
Penelitian DNA yang dikutip Anthony Flew sebagai alasan mendasar perubahan pandangannya telah benar-benar mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang penciptaan. Bentuk heliks (rantai ganda terpilin) dari molekul DNA, kode genetik yang ada padanya, susunan nukleotida yang menggugurkan teori kebetulan, kemampuan menyimpan sejumlah besar informasi, dan banyak penemuan mengejutkan lainnya telah mengungkapkan bahwa struktur dan fungsi-fungsi molekul ini dirancang bagi kehidupan dengan rancangan khusus. Ulasan para ilmuwan yang menggeluti penelitian DNA menjadi saksi atas fakta ini.
Contohnya adalah Francis Crick, salah seorang ilmuwan yang mengungkap bentuk heliks DNA. Dihadapkan pada penemuan tentang DNA, Francis Crick mengakui bahwa asal usul kehidupan mengisyaratkan sebuah keajaiban:
Seorang yang jujur, yang memiliki seluruh pengetahuan yang kini tersedia di hadapan kita, hanya dapat menyatakan bahwa dalam beberapa hal, asal usul kehidupan saat ini tampak hampir menyerupai sebuah keajaiban, sungguh banyak kondisi yang harus dipenuhi agar hal tersebut dapat terjadi. (4)
Berdasarkan perhitungannya, Led Adleman dari Universitas Southern California di Los Angeles mengatakan bahwa satu gram DNA dapat menampung informasi sebanyak satu triliun CD. (5) Gene Myers, seorang ilmuwan yang dipekerjakan pada Human Genome Project (Proyek Genom Manusia), mengatakan hal berikut ini ketika berhadapan dengan penataan menakjubkan DNA yang ia saksikan: "Apa yang sungguh mengejutkan saya adalah arsitektur kehidupan... Sistemnya begitu teramat rumit. Sepertinya hal itu telah dirancang...Ada kecerdasan mahahebat di sana." (6) Fakta paling mengejutkan tentang DNA adalah bahwa keberadaan informasi genetik yang terkodekan (berupa sandi) sudah pasti tidak dapat dijelaskan dalam istilah materi dan energi atau hukum-hukum alamiah. Dr. Werner Gitt, profesor di Institut Fisika dan Teknologi Federal Jerman (the German Federal Institute of Physics and Technology), mengatakan berikut ini seputar masalah tersebut: Sebuah sistem pengkodean (sistem sandi) selalu merupakan hasil dari suatu proses mental... Perlu ditegaskan bahwa materi saja tidak mampu memunculkan kode apa pun. Seluruh pengalaman menunjukkan bahwa dibutuhkan sebuah wujud yang mampu berpikir yang dengan kehendaknya sendiri menggunakan kemauan bebasnya, kemampuan memperoleh pengetahuan, dan kemampuan berkaryanya… Belum pernah ada hukum alamiah yang dengannya materi dapat memunculkan informasi, belum pernah ada pula proses fisika atau fenomena materi yang dapat melakukan hal ini. (7)
Para ilmuwan dan filsuf pendukung penciptaan berperan besar dalam penerimaan perancangan cerdas (intelligent design) oleh Anthony Flew, yang didukung oleh semua penemuan ini. Sebelumnya, Anthony Flew turut serta dalam sejumlah debat dengan para ilmuwan dan filsuf yang mendukung penciptaan, dan saling bertukar pikiran dengan mereka. Titik balik dalam proses tersebut adalah sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Metasaintifik (the Institute for Metascientific Research) di Texas pada bulan Mei 2003. Anthony Flew ikut serta bersama dengan pengarang Roy Abraham Varghese, pakar fisika dan biologi molekuler asal Israel Gerald Schroeder, dan filsuf Katolik Roma John Haldane. Anthony Flew terkesan oleh kuatnya bukti ilmiah yang mendukung penciptaan dan karakter meyakinkan dari argumen-argumen penentangnya, dan menanggalkan ateisme sebagai keyakinan setelah diskusi itu. Dalam surat yang ia tulis kepada majalah Inggris, Philosophy Now edisi Agustus-September 2003, ia memuji buku Schroeder "The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth" (Wajah Tersembunyi Tuhan: Ilmu Pengetahuan Menyingkap Kebenaran Hakiki) dan buku Varghese "The Wonderful World" (Dunia Yang Menakjubkan). (8) Selama wawancara dengan profesor filsafat dan teologi Gary R. Habermas, yang juga berperan besar dalam merubah pandangannya (9), dan dalam video "Has Science Discovered God?" (Sudahkah Ilmu Pengetahuan Menemukan Tuhan?), ia secara terbuka menyatakan bahwa ia percaya pada perancangan cerdas (intelligent design).

"Kecerdasan Meliputi Alam Semesta"dan Keruntuhan Ateisme
Di hadapan seluruh perkembangan ilmiah sebagaimana dipaparkan di atas, pengakuan adanya perancangan cerdas (intelligent design) oleh Anthony Flew, yang terkenal sebagai pembela ateisme selama bertahun-tahun, mencerminkan sebuah pemandangan terakhir dalam proses keruntuhan yang dialami ateisme. Ilmu pengetahuan modern telah menyingkap keberadaan suatu "kecerdasan yang meliputi alam semesta", yang dengannya menyingkirkan ateisme.
Dalam bukunya "The Hidden Face of God" (Wajah Tersembunyi Tuhan), Gerald Schroeder, salah seorang ilmuwan pendukung penciptaan yang berpengaruh dalam merubah keyakinan Anthony Flew, menulis:
"Sebuah kesadaran, kearifan universal, meliputi alam semesta. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, khususnya yang meneliti sifat quantum dari materi penyusun atom, telah menggiring kita mendekati pemahaman yang mengejutkan: seluruh keberadaan adalah perwujudan dari kearifan ini. Di laboratorium-laboratorium, kita mendapatinya sebagai informasi yang pertama-tama secara fisik mewujud sebagai energi dan kemudian terpadatkan hingga menjadi bentuk materi. Setiap partikel, setiap wujud, dari atom hingga manusia, terlihat mewakili satu tingkatan dari informasi, dari kearifan." (10)
Penelitian ilmiah terhadap cara kerja sel dan partikel-partikel penyusun atom materi telah mengungkap fakta ini tanpa dapat dibantah: Kehidupan dan alam semesta dimunculkan menjadi ada dari ketiadaan oleh kehendak dari suatu wujud yang memiliki kecerdasan dan kearifan yang mahatinggi. Tidak ada keraguan bahwa pemilik pengetahuan dan kecerdasan yang meliputi alam semesta di seluruh tingkatannya adalah Allah Yang Mahakuasa. Allah menyatakan kebenaran ini dalam Al Qur'an: Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Al Qur'an, 2:115)

Korelasi Penemuan DNA dengan Perkembangan Ilmu Hukum
Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakekat pengetahuan apa yang dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis).
Pada dasarnya semua pengetahuan apakah seni, ilmu atau pengetahuan apa saja mempunyai tiga landasan itu, yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landan-landasan dari tiga landasan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan. Ternyata tidak dapat dihindari bahwa dalam sejarah perjalanannya ilmu hukum mengalami pasang surut dan hal tergantung pada konteks dan rentang waktu dimana ilmu hukum tersebut berkembang.
Supaya ilmu hukum dapat berkualitas sebagai sebuah disiplin ilmu, maka tidak bisa dihindari terhadap ilmu hukum masuk ke siklus terbentuknya ilmu yang telah ada. Dengan demikian untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu yang eksis, sebagaimana dinyatakan oleh Prof Tjip, bahwa ilmu adalah untuk kennyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.
Ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Berangkat dari uraian di atas, maka tidaklah mengherankan bahwa garis depan ilmu selalu berubah-ubah dan bergeser[6]. Kebenaran Kebernaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah-ubah dan tidak abadi. Ia bersifat nisbi, sementara dan kira-kira[7]. Namun kebanyakan ilmuwan mengakui adanya kebenaran mutlak yang merupakan otoritas dari Al-khaliq. Kebenaran mutlak merupakan kebenaran tunggal yang sering disebut sebagai kebenaran hakiki yang substanstif dan esensial, yang tampil dalam bentuk keteraturan alam semesta.
Kebenaran hasil olah pikir manusia bersifat relatif, namun dimungkinkan manusia dapat menjangkau lebih luas lagi samudra kebenaran yang dibentangkan melalui kekuasaan Allah baik yang tersurat dalam Al-kitab atau Al-Qur'an dan ciptaan-Nya yang tergelar di alam semesta maupun yang melalui kreasi potensi manusia, berupa akal, budi dan indera. Dimungkinkan manusia akan mampu meraih kebenaran yang lebih tinggi dalam wujud kebenaran transendental yang vertikal.
Menurut Liek Wilardjo teori itu, dan dengan sendirinya juga konsep yang terkandung di dalamnya, akan diterima sebagai secara ilmiah benar dan baik dalam pengertian bahwa ia bermanfaat dalam menyingkapkan beberapa butiran-butiran kebenaran yang tersembunyi dalam perbendaharaan alam, walaupun hanya berarti penegasan-penegasan yang dapat diuji secara empiris pada umumnya[8].
Dalam bahasa Thomas Khun, ilmu dari waktu ke waktu mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuaan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan mempetakan alam. Sejak fisika dan paradigma Newton yang baru itu, maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya, alam masih menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton[9].
Kini garis depan ilmu telah berubah. Era Newton diganti teori Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Menurut Phillip Clayton[10] era sains telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Teori Emergensi kini menyarankan bahwa alam terbuka ke atas. Hakikat kesadaran manusia terbuka ke atas yang menerima getaran-getaran keabadian transendental, memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara jiwa dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam.
Di sini tampak menunjukan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (the unity of Knowledge) yang dikonsepkan dalam istiah “Consilience”. Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih komplek, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum.
Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara oder dan disorder dilihat seara hitam putih[11]. Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembang ilmu hukum itu sendiri.
Dalam kesimpulan tulisannya Philip Calyton mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaisans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari repleksi sistematik mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumandangkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan “hipotesis Tuhan”[12].
Dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivisme yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis. Pemikiran semacam itu berangkat pada pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan mutahir ilmu pengetahuan (the pronter changing of science), yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan (the unity of knowledge) yang tidak lepas dari fakta emfirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya, seperti etik, moralitas dan nilai-nilai spiritual atau penulis sebut sinergisitas antara norma dan nomos atau dalam bahasa Al-Qur'an sinergisitas antara ayat kauliyah (dalil tertulis) dan ayat kanuiyah (dalil tak tertulis) yang ada pada alam raya dan pada diri manusia (QS 41 ayat 53, QS 51 ayat 20.21)[13]

Dekonstruksi Paradigma Positivisme
Dalam perkembangannya sejarah hukum, muncul aliran yang merupakan reaksi dari dominasi pemikiran rasionalisme yang dianggap mempunyai banyak kelemahan yang didasarkan pada pemikiran yang hanya terpaku pada nilai-nilai atau asumsi-asumsi yang bersifat khayal. Karena itu, akhirnya melahirkan aliran sejarah (historis) yang menginginkan suatu teori harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan atau fakta. Tokoh dari aliran sejarah ini diantaranya adalah Von Savigny yang menolak untuk mengagung-agungkan akal seseorang. Hukum, baginya tidak dibuat tapi tumbuh dan ditemukan dalam masyarakat.
Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebinasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan positivisme, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa serikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.
Teori hukum lain yang lahir dari proses dialetika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu sociological juris-prudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Roscoe Pound juga mengajurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum[14].
Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatian perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekataan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihaat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas[15].
Bersamaan dengan itu, berkembang juga aliran realisme hukum. Menurut aliran ini, hukum itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ciri-ciri ajaran realisme sebagaimana dikemukakan oleh Karl. N. Liewellyn adalah sebagai berikut: pertama, tidak ada mahzab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum, kedua, realisme adalah konsep hukum yang harus diuji tujuan dan akibat-akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari pada hukum; ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya untuk tujuan-tujuan studi: keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum sepanjang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang, dan kelima realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.[16]
Pospositivis dapat dipahami sebagai mode pemikiran atau dapat juga merupakan tahapan dalam lintasan sejarah. pospositivis secara umum dapat dikatakan sebagai gugatan terhadap positivis yang bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal yang telah mencapai status hegemonis di dunia. Kalau positivis melahirkan modernisme, maka post positivisme akan melahirkan pikiran post modernisme.
Era pospositivisme sering dipahami sebagai gejala berkembangnya pemikiran yang memberontak pada tatanan positivisme dengan indikasi bersifat anti rasionalisme. Dengan demikian, berarti telah peluang dan tempat berkembangnya pemikiran non rasional. Inilah yang oleh Jacques Derrida disebut sebagai dekontruksi, yakni pembongkaran cara berpikir yang logis dan rasional. Dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran. Dekontruksi dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap dominan dan benar, karena yang dianggap benar selama ini, ternyata tidak membahagiakan manusia.
Dekontruksi telah membongkar pospositivisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kecenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.
Dalam bidang hukum publik, khususnya hukum ketatanegaraan, demokrasi dengan sistem perwakilan dianggap sebagai sistem yang terbaik dalam negara modern. namun dalam perkembangannya sudah mulai dipertanyakan. Mereka menganggap bahwa representasi amat penting bagi modernisasi, organisasi, struktur politik dan filsafat yang mendasarinya. Akan tetapi, representasi adalah asing dan berlawanan dengan apa yang dipandang bernilai menurut pola post modernisme.
Dalam alam pospositivisme, perspektif spiritual dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah hilang unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama). Cara berpikir seperti itu muncul bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Romawi dan berdirinya negara-negara bangsa di Eropa melalui perjanjian West Phalia tahun 1648 M yang dianggap sebagai awal kebangkitan Eropa, yang memunculkan etika protestan sebagai kekuatan yang mempengaruhi kapitalis Barat.

Corak Spiritualisme dan Perlunya Dialog Nilai Dalam Penegakan Hukum.
Corak spiritual dalam alam pospositivisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. Agama, etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Sebab krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan pembangunan peradaban yang dibangun.
Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya “Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence”, mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (spiritual quition), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultime intelegen), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekataai kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Pemikiran semacam itu sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakaan
Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakaat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quiation merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia berada di antara order dan chaos, memberikan intuisi tentang makna dan nilai[17].
Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat kontektual, tetapi ingin keluar daari situasi yang ada dalam ussaha untuk mencari keebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi paatokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transendental). Kecerdasaan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus membentuk yang baru (rule making). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan potensi intelegen dan emosi yang ada, tetapi meningkatkan kualitasnya, sehingga mencapai tingkat keccerdasaan sempurna (ultimate intelligence)[18].
Penemuan SQ yang dilakukan melalui penelitian berbagai tempat, seperti di Meksiko dan Swedia menunjukan bahwa spiritualisme dan perspektifnya menjadi alternatif mutahir untuk menungkinkan manusia modern bisa keluar dari rasa keterasingan di tengah keramaian untuk menemukan jati diri sebagai manusia dengan pendekatan spiritual, yang di dalamnya ditemukan integrasi nilai secara subtantif. Di sini menunjukan bahwa temuan ilmiah tidak harus bersifat rasional dan logik, tetapi bisa juga sarat dengan nuasa nilai yang tidak dapat dijelaskan secara rasional tetapi dapat dirasakan melalui intuisi batin manusia. Perspektif spiritual menjadi penting dalam dunia ilmu atau pengembangan ilmu untuk menjadi ilmu lebih bermakna bagi kehidupan manusia.
Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan terkini secara ilmiah sebagaimana dinyatakan di atas pertama kali digagas oleh Dannah Zohar dan Ian Marshall , masing-masing dari Harvard University dan Oxford University melalui riset yang sangat komprehensif. Pembuktian ilmiah tentang kecerdasan spiritual memang pertama kali dipaparkan Zohar dan Marsahall dalam SQ ,Spiritual Quentient (The Ultime Intelegence, London, 2000), dua diantaranya adalah: Pertama, riset ahli psikologi/syaraf Michael Presingger pada awal tahun 1990-an dan lebih mutakhir lagi tahun 1997 oleh ahli syraf VS Ramachandran dan timnya dari Calipornia University, yang menemukan eksistensi God Spot dalam otak manusia- telah built in sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang terletak diantara jaringan saraf dan otak.
Sedangkan bukti kedua adalah riset ahli saraf Austria, Wolf Singer era 1990-an atas makalahnya : The Binding Problem, yang menunjukkan ada proses saraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha untuk menyatukan serta memberi makna dalam pengalaman hidup kita.Jaringan saraf yang literal "megikat" pengalaman kita secara bersama untuk "hidup lebih bermakna". Pada God Spot inilah sebenarnya manusia tertinggi (the ultimate meaning), namun ironisnya SQ atau Spiritual Quentient tersebut belum, bahkan tidak menjangkau nilai-nilai ketuhanan. Pembahasannya baru yang bersifat tataran biologi-psikologi, tidak mampu mengungkap hal yang bersifat trasedental yang mengakar, yang pada akhirnya kembali berakibat pada "kebuntuan".
Di Indonesia sendiri Ary Ginanjar Agustian memperkuat fenomena SQ yang perlahan (tapi pasti) menempati ruang di hati manusia, walau bukan seorang spiritualis sekalipun. Namun temuan "Got Spot" pada penemu barat baru sebatas hardware-nya saja (spiritual center pada otak manusia) belum ada sofware (isi dan kandungan)-nya. Lalu ia menawarkan ESQ adalah sofware dari God Spot untuk melakukan Spiritual Engineering sekaligus sebagai mekanisme penggabungan tiga kecerdasan manusia, yaitu EQ, IQ dan SQ dalam satu kesatuan yang integral dan trasendental[19].
Penulis menawarkan sebuah terobosan dengan menggunakan sinergisitas lima kecerdasan dalam konsep "Thawaf" dan "Gilir Balik",yaitu SQ,AQ,EQ,IQ dan CQ yang terkonsep pada makna tersirat dan tersurat dari Pancasila, yaitu Sila I adalah SQ, Sila II, AQ, Sila III, IQ, Sila IV EQ, dan Sila kelima CQ, penjelasan terhadap ini lihat paparan penulis pada bagian berikutnya, karena bagaimanapun Pancasila sudah dipilih menjadi Recht Idee bagi Indonesia, oleh karena itu ilmu hukum harus dibumikan selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, agar teori hukum dan politik hukum menemukan cetak biru yang ke-Indonesiaan, penulis sebut sebagai teori yang membumi (Grounded Theory), mengapa demikian karena ilmu hukum bukan ilmu yang bebas nilai tetapi sarat dengan nilai.
Menurut Kenneth Boulding, Ilmu itu sarat dengan nilai. Kebahagiaan yang amat besar dari keberhasilan masyarakat keilmuan dalam memajukan ilmu pengetahuan adalah berkat sistem nilainya, di mana suatu pengabdian yang impersonal kepada kebenaran dianggap sebagai nilai tertinggi, kepada siapa kebanggaan pribadi maupun kebanggaan nasional harus menundukan dirinya. Edward Teller menyebut, ciri utama dari ilmu “ialah bahwa ia menuntut disiplin mental yang besar, dan bahwa ia membawa kepada pencapaian intelektual yang akrab hubungannya dengan keserasian dan keindahan”[20]
Mill dan Brandt dalam teori moralnya, mengatakan tindakan benar yang baik adalah tidakan yang menghasilkan kebaikan pada lebih banyak orang[21]. Immanuel Kant mengemukakan manusia berkewajiban melaksanakan moral imperatif, agar masing-masing bisa bertindak baik yang dilakukan karena kesadaran bukan pemaksaan[22]. A.I. Melden mengatakan hak moral kebebasan individu mempunyai saling keterkaitan antar individu, hak atas kebaikan komunitas dibutuhkan, termasuk hak memberitahu produk Iptek yang merugikan komunitas. Ilmu diarahkan pada keutamaan dan kebaikan sosial dalam suatu komunitas. Kebaikan yang dimaksud bukan sekedar kebaikan fisik, melainkan kebaikan memberi kebahagiaan non fisik[23].
Dalam perjalanan sejarah dan pengalaman emfirik, sering dijumpai adanya pandangan bahwa kebenaran ilmu hanya untuk ilmu, bahkan lebih pragmatis lagi, yakni tergantung kepada berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik, Kebenaran ilmu menjadi buta karena para ilmuwan penemunya tak beretika dan tak bermoral, sehingga tidak heran kalau hasil temuannya digunakan untuk kepentingan yang tidak bertangungjawab, ilmunya menjadi tidak bermanfat dan mendatangkan bencana kemanusiaan, sedangkan ajaran moral mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.
Namun demikian ilmu dan pengembangannya tidak bisa lepas dari etika dan moral. Sekalipun sering dicampuradukan dalam penggunaannya, tetapi persoalan baik-buruk, sopan, jujur, patriotik, solider adil, teguh pada pendirian yang benar, mencintai keindahan, dan lain lain, kesemuannya akan berkaitan dalam pengembangan ilmu dan perilaku keseharian seorang ilmuwan. Karena itu pengembangan ilmu menuntut value, etika dan moralitas memanusiakan manusia sampai pelestarian lingkungan. Demikian juga amat dibutuhkan produk seni berupa keindahan dan keharmonisan, serta moralitas yang mensucikan batin.
Demikian juga menurut Liek Wilardjo keterikatan ilmu kepada nilai-nilai membuatnya tidak dapat dipisahkan dari etika. Perkataan “etis” menunjuk kepada bagaimana suatu budaya berpendapat seharusnya bertingkah laku. Etika memberi nasehat mengenai tingkah laku, biasanya dalam bentuk pernyataan, semboyan, pepatah, peribahasa dan sebagainya, yang mengandung arti, tetapi tidak menyatakan dengan tuntas, tujuan-tujuan yang baik dan didambakan, yang diharapkan bisa dicapai dengan mengikuti nasehat-nasehat, serat akibat-akibat buruk bila melanggar nasehat-nasehat tersebut[24].
Dalam situasi hipotesis yang delematis harus dipahami bahwa kebenaran merupakan suatu nilai, demikian juga kebaikan dan kemaslahatan. Ketiganya tidak bisa dilepas dalam bagian-bagian tersendiri, tetapi berkaitan yang menampilkan pandangan bahwa “ilmu yang tidak bebas nilai”. Seorang ilmuwan dalam menyampakan kebenaran tidak bisa lepas dari tata nilai keyakinan dan intiusi hati nurani yang menyuarakan etik kemanusiaan dan moral, serta nilai-nilai yang digali dari relung-relung kehidupan masyarakat (budaya) dan kemanfatannya untuk umat manusia. Stephen R Covey mengambil suatu pandangan tentang penciptaan karakter manusia, termasuklah ilmuwan atau penstudi hukum atau para penegak hukum, "Taburlah gagasan, petiklah perbuatan, taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan, petiklah karakter, taburlah karakter, petiklah nasib"[25]Artinya untuk membangun hukum progressif tidaklah cukup dengan membaca buku referensi hukum bahkan kuliah yang hanya beberapa jam di ruangan, namun dibutuhkan sebuah pencerahan yang tiada henti secara berkesinambungan, bukan hanya hukum in books tetapi hukum in action atau sebuah rancang bangun hukum yang on going process untuk menemukan jatidiri ilmu hukum yang teorinya membumi (grounded theori) ke Indonesiaan dan hal itu dicari kedalam kearifan-kearifan lokal yang terbentang luas di pelosok nusantara Indonesia[26]
Kebenaran spiritual selama ini sengaja atau tidak disengaja dijauhi oleh para ilmuwan, karena dianggap lekat dengan wilayah kajian teologi (agama). Pertanyaan muncul, kenapa Allah menurunkan agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Lebih rumit lagi pemahaman dan penafsiran antar agama terhadap suatu nilai sering kali berbeda. Inilah barang kali pentingnya dilakukan dialog agama atau nilai, dalam rangka mencari dan menghubungkan titik-titik persamaan menjadi konfigurasi tatanan nilai yang amat dibutuhkan manusia yang mendambakan terciptanya ketenteraman dan kedamaain kehidupan manusia.
Ilmu tidak boleh tinggal diam untuk mendialogkan persoalan nilai, dan tidak boleh menganggap bahwa persoalan nilai dianggap bukan wilayahnya. Ilmu perlu didorong lagi untuk memasuki wilayah-wilayah seperti itu dan memfasilitasi dalam bentuk memberikan sumbangan kelebihan (metodologi) yang dimiliki, dalam rangka untuk melakukan konvergensi atau titik temu antara persoalan kebenaran ilmu dan kebenaran ilahiah yang vertikal. Inilah tugas kita bersama sebagai seorang ilmuwan.
Alam pemikiran spiritual Islam misalnya, tumbuh tidak lepas dari proses asimilasi dan akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Yunani. Dalam Al-Qur’an sendiri tidak ditemukan kata filsafat (al-falsafah), karena Al-Qur’an menggunakan bahasa Arab asli, sementara al-falsafah merupakan bahasa arab bentukan yang sudah terpengaruh kata filsafat dari bangsa Yunani. Filsafat sebagai ilmu hakikat, dalam Al-Quran disebut dengan kata hikmah, atau al-hikmah. Al-Quran berisi kumpulan tertulis mengenai wahyu Tuhan, sedang hikmah atau filsafat adalah ilmu mengenai hakikat sesuatu[27].
Menurut Ali Ashraf, Ilmu berangkat dari nilai atau moral Al-Qur’an dan Hadits, yang mana keduanya bukan hanya menampilkan ayat-ayat (bukti kebenaran), tetapi juga hudan (pedoman kebijakan), juga rakhmah (anugerah Allah). Karena itu ilmu bukan hanya mencari kebenaran yang didasarkan pada penalaran dan diskursus, melainkan juga mencari kebijakan, kemaslahatan, ridha dan kasih sayang Allah[28].
Dalam perspektif Islam, ilmu secara aksiologis tidak hanya sekedar untuk ilmu, tetapi lebih dari itu ilmu harus bermanfaat untuk kemaslahatan, yakni kepentingan orang banyak. Ilmu ada dan ditemukan di dalam alam kehidupaan masyarakat Manusia disuruh untuk menggunakan potensinya, yakni akal dan hati untuk memahaminya. Dalam Islam akal (al-aql) menempati kedudukan yang teramat penting, disamping hati (kalbu) dan indera yang lain. Karena itu firman Allah yang pertama kali turun melalui Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang dikenal dengan surat Iqra (membaca), disebutkan dalam Al-Qur’an “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan”, “Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah”.[29]
Dengan potensi yang dimiliki, manusia diperintahkan membaca kekuasaan Allah yang ada di alam ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal” [30]. “Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah menciptakan langit dan bumi dan bangsa berlain-lain bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui (berilmu)”[31] .
Ilmu dalam Islam disamping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat Maslahat Mursalah, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian impiris (istiqra), yang diperoleh dari penomena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (nabi), melainkan untuk menjadi rakhmat bagi alam semesta”[32]
Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam kasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat maslahat. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan, sehingga tidak mampu memahami hakikat maslahat secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.
Dimensi spiritual bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni aqidah, yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat fana, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (robbul alamin) yang bersifat kekal (baqa). Kebahagian terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara tolalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (sunnahtullah), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya.[33]
Segala bentuk penghambaan manusia terhadap makhluk, baik alam (gunung, matahari, angin dll) atau kepada penguasa, pembesar, atasan kerja dll adalah syirik yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena syirik merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, yang mestinya manusia hanya melakukan penghambaan dan pertolongan hanya pada Allah semata. Hanya kepada-Mu aku menyebah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan[34] .
Sikap tersebut sebagai konsekwensi bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi (fil ard) (QS.Al Baqarah 2 : 30), semata-mata dalam rangka melakukan penghambaan atau pengabdian kepada Allah (QS Az Zhariyat (51) ayat 56). Manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penguasa di muka bumi, mempunyai tugas (amanah) pertama, menjaga dan memelihara bumi dan isinya dari kerusakan, kedua, melakukan pengelolaan alam lingkungan untuk kesejahteraan manusia secara berkelanjutan (sustainable), ketiga, melakukan tugas risalah, yakni melakukan penegakan aturan (hukum) terhadap segala bentuk kemungkaran dan perusakan terhadap alam, dan keempat, semua yang dilakukan manusia dalam menjalankan hidup, kehidupan dan penghidupan akan dikembalikan atau diminta pertangungjawabannya kepada Allah.
Konsekwensi lebih lanjut manusia tidak diberbolehkan berbuat kerusakan (fasad), berbuat tidak serakah (eksploitatif) tidak adil (dzalim) dan tidak boleh berbuat kesombongan (sum’ah), serta tidak boleh perbuat boros atau konsumtif (di’a). Tetapi sebaliknya harus berbuat baik (ikhsan), berperilaku santun dan bersahabatn. Semuanya itu dalam rangka untuk meujudkan kedamaian di bumi ini (islah).
Karakteristik alam pada hakikatnya mengikuti ketentuan sunnahtullah, yang bercirikan pertama, bersifat pasti (exact), yakni semua yang diciptakan Allah berada dalam keadaan seimbang (QS. Al Mulk (67) ayat 3-4 ), dan segalanya ada di alam diciptakaan menurut ukuran yang sudah ditentukan dan ditetapkan (QS.Al Qomar (54) ayat 3). Kedua, alam bersifat tetap (immutable), yakni matahari, bintang, dan bulan bererilaku patuh (istiqomah) bergerak menurut garis edarnya (QS. Yasiin (36) ayat 40), dan bersifat tetap tidak berubah dan tidak ada yang merubah-rubah (QS Al An'nam (6) ayat 115). Ketiga, sifat alam tak mengenal siapapun (obyektif), yakni Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi dan tumbuh tumbuh-tumbuhan, tanaman untuk keseluruhan kesejahteraan manusia (QS Al Nahl (16) ayat 14-18). Allah mencipta makhluk, termasuk manusia dalam keadaan berpasang-pasangan (QS.Yasiin (36) ayat 36), dan semuanya akan memperoleh rizki berdasarkan ikhtiar yang dilakukannya.
Agar manusia bisa menjalankan fungsinya maka diciptakan aturan hukum yang bersifat kongkrit. Menurut Ziauddin Sardar[35], hukum adalah suatu pusat nilai yang berisi aturan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk, mencakup kesejahteraan manusia untuk saat sekarang dan yang akan datang serta di alam baka nanti. Dengan syariat manusia akan mengetahui rambu-rambu antara yang dibolehkan (halal) dan dilarang (haram), antara perbuatan merusak (fasad), kedamaian dan kebaikan (iksan).
Hukum yang mengatur masalah alam diturunkan oleh Allah melalui firman-Nya lebih banyak bersifat global . Ketentuan hukum tersebut mengatur masalah seperti alam semesta, astronomi, penciptaan bumi, kemakmuran bumi, keaneragaman hayati, berupa plora dan fauna. Semua kemakmuran alam lingkungan diperuntukan untuk manusia, dan manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memakmurkan dan melestarikannya.
Bagi umat Islam aturan hukum pengelolaan alam dan upaya penegakan hukumnya dalam rangka menjaga dari kerusakan yang diakibatkan oleh perusakan dan pencemaran alam lingkungan bukanlah persoalan yang terpisah dari perintah ajaran Islam, tetapi merupakan satu kesatuan (integral) ajaran dan perintah agama, yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Sebab ajaran Islam tidak membedakan antara urusan atau kepentingan dunia dan akherat, sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat barat (sekuler). Dengan demikian upaya pengelolaan alam yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah kreatifitas ibadah.
Perspektif spiritual Ilmu, termasuk ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran yang qauliyyah, yang tingkat kebenarannya pada taraf haqq al-yakin, yang terhimpun dalam Al-Qur’an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui ulum naqliyyah, yakni perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.
Melalui dialog nilai, Philip Clayton menawarkan paradigma saints yang berangkat pada filsafat emergence. Pada era sekarang manusia menyadari bahwa kejadian-kejadian dunia alamiah tidak dapat dijelaskan hanya mereduksi pada komponen-komponen terkecilnya, tetapi juga harus dikaitkan dengan obyek-obyek dan kejadian-kejadian lain dalam konteks yang lebih luas dimana mereka menjadi bagiannya. Di sini paradigma hukum mempunyai makna baru ketika kita mendaki tangga kemunculan berikutnya pada tataraan wujud yang mempunyai kehendak bebas sseperti kita[36].
Filsafat emergence menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya-karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalaipun barangkali masih belum diperoleh titik temu, sampai kita mampu belajar lebih jauh melalu repleksi yang modelnya sudah dilakukan para ilmuwaan terdahulu seperti ibnu Sina (Avicenna) dan Ibnu Rusyd (Averoes). Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang.
Cara yang dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya[37].

Menemukan kembali ”Jatidiri” Ilmu Hukum yang selaras dengan hukum Progresif..
Menjelang tahun 2000, para ilmuwan hukum di Indonesia semakin terdorong dan bersikap pro aktif mengkonstelasikan pendapat-pendapat, asas-asas, konsep, dan teori hukum ke bentuk metateoretis ilmu hukum yang disebut "paradigma". Apakah "Hukum" dan "Hukum" itu memang memiliki "Paradigma"?
Jawaban terhadap persoalan tersebut memang belum tuntas (berkembang terus menerus), bahkan sampai kini di kalangan ilmuwan hukum dan para pakar ilmu pengetahuan lainnya masih banyak yang meragukan tentang ada tidaknya teori-teori di dalam ilmu hukum. Apalagi yang menyangkut eksistensi paradigma ilmu hukum. Kondisi yang demikian itu, tentunya mendorong para ilmuwan hukum, khususnya di Indonesia untuk berfikir pro aktif mendalami ulang filsafat-filsafat, asas-asas, konsep-konsep, pendapat-pendapat-pendapat para ahli hukum termuka, dan berbagai indikator lainnya yang diasumsikan berfungsi sebagai teori hukum, seraya menghubungkannya juga dengan pemahaman-pemahaman mengenai teori dan paradigma yang berkembang di bidang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Sikap pro aktif ilmuwan hukum Indonesia tersebut yang diekspresikan dan diaktualisasikan melalui berbagai seminar, kajian dan penelitian ilmiah ternyata cukup berdampak positif untuk membuat terang dan jelas tentang keberadaan teori dan paradigma di dalam khasanah ilmu hukum. Hasil-hasil yang sudah dicapai dari kajian ilmiah ilmu hukum itu, tentunya dapat dipertajam dan dikembangkan terus oleh para aktor dan ilmuwan hukum lainnya yang menggeluti disiplin ilmu hukum, baik berposisi sebagai akademis, praktisi, pembentuk, maupun pelaksana hukum. Terlebih khusus lagi, bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan hukum Indonesia masa kini yang tampaknya semakin ruwet dan memunculkan tantangan-tantangan baru ke depan untuk membangkitkan kembali citra negara Hukum Indonesia yang diharapkan semakin par excellent.
Para ilmuwan hukum Indonesia, tampaknya sudah sampai kepada suatu kesimpulan mendasar, bahwa bukan hanya ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial di luar hukum saja yang layak memiliki kekayaan teori dan paradigma, tetapi ilmu hukum pun sesungguhnya memiliki kekayaan teori dan paradigma yang tidak kalah par excellent nya dengan teori-teori dan paradigma-paradigma dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Hanya saja, disadari ataupun tidak selama era pemerintahan orde baru para ilmuan hukum Indonesia seakan-akan terkungkung oleh "Paradigma Ideologis Pancasila" yang distigma sedemikian rupa ke arah komando monoloyalitas, pendekatan keamanan dan upaya mempertahankan "status quo", sehingga dirasakan menghambat upaya mentematikkan teori-teori dan paradigma ilmu hukum secara dinamis dan obyektif sebagaimana layaknya yang telah dikembangkan oleh para pakar ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial lainnya.
Jika ditelusuri semionikanya, paradigma bersumber dari akar kata bahasa Yunani "Para" "Deigma". Para artinya "di samping" atau "berdampingan" dan deigma bermakna "Contoh", "Model" atau "Pola" (Thomas Kuhn, 1970). Kombinasi kedua akar kata tersebut dapat diartikan sebagai "model yang mendampingi" atau"pola yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik dan pemikiran tertentu". Pengertian yang demikian itu, belumlah mencerminkan pengertian konsep keilmuan, melainkan sekadar indikasi awal menemukan akar katanya.[38]
Paradigma sebagai konsep keilmuan sesungguhnya sudah muncul dan berkembang secara simultan dengan pemikiran filosofis dan keilmiahan. Simultan berarti dapat muncul dan dikembangkan bersamaan, berbarengan, tersurat, tersirat, dan berkohesif dengan model pembentukan dan pengembangan asumsi, postulat, asas, konsep, teori, dalil, dan logika yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis dan keilmiahan. Malahan untuk lebih memperkuat bangunan sebuah kerangka pemikiran rasional kerapkali diinterplaykan dengan ajaran-ajaran keagamaan yang berasal dari wahyu illahi sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab suci keagamaan. Ini merupakan langkah nyata dari upaya manusia untuk mencerdaskan dan mengakhlaqkan dirinya guna menemukan jejak-jejak kebenaran otentik secara makro maupun mikro dengan mencermati eksistensi alam semesta beserta segala isinya. Juga menunjukkan, bahwa daya tangkap indrawi, perasaan dan pikiran manusia untuk mengungkap sebuah kebenaran otentik amatlah terbatas. Apalagi mengungkapkan misteri-misteri ketuhanan, kealaman dan kemanusiaan yang serta transendental. Oleh karena itu, pemikiran dan penalaran akal budi manusia perlu diinterplaykan, dikoherensikan dan dikorespondensikan dengan jejak-jejak kebenaran trasendental otentik yang telah diwahyukan oleh Allah SWT di dalam kitab-kitab suci.
Sungguhpun demikian, patut juga dipahami bahwa sebagai makhluk berakal di muka bumi yang konkret dan positif ini, manusia cukup dibekali oleh Sang Pencipta-Nya dengan berbagai kemampuan indrawi, perasaan, kecerdasan, dan kemampuan fisik yang seolah-olah tanpa batas. Mereka mampu menciptakan perangkat-perangkat kehidupan manusiawi melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikembangkannya. Berdasarkan IPTEK-nya itu, manusia seolah-olah dewa dari akal budinya sendiri ketika memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasikan ekspresi-ekspresi semionika kealaman dan kemanusiaan, melalu proses belajar mengajar yang menghasilkan berbagai hasil cipta, rasa dan karsanya, bahwa memang ada kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang dapat dijelaskan, diprediksi dan dipecahkan berdasarkan ragam teori dan paradigma yang diciptakannya.
Berkaitan dengan keberadaan paradigma keilmuan, ada yang beranggapan, kemunculannya untuk pertama kali justru dicetuskan oleh ahli filsafat kealaman (Philosophia Naturalis), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pakar ilmu alam. Anggapan yang demikian itu, boleh-boleh saja diikuti sepanjang dipahami pada prinsip kontekstualitasnya yang relevan. Umpamanya dari gagasan Aristoteles tentang "hylemorfisme", ternyata memang mengilhami berbagai paradigma dan teori ilmu fisika. Serta berbagai gagasan cemerlang para filosof Etika dan Moral yang mengilhami pemikiran-pemikiran ilmuwan sosial.[39]
Tesis "hylemorfisme" Aristoteles yang menginterplaykan empat unsur kealaman "zat, ruang, waktu, dan gerak", sampai kini masih tetap aktual sebagai isu-isu dan acuan standar teori-teori serta paradigma ilmu kealaman baik yang bersifat murni maupun terapan. Menurut tesis tersebut, benda-benda serba zat di alam semesta bukanlah sekedar barang mati, melainkan sebagai barang hidup yang terus menerus bereaksi, berproses, ber-evolusi, dan ber-revolusi satu sama lain melalui mekanisme alamiah gerak, ruang dan waktu menciptakan bangunan baru fenomena alam keberadaan. Fenomena alam serba zat itu oleh indrawi dan pemikiran manusia, realitasnya dapat diamati dan distudi sebagai obyek ilmu pengetahuan alam secara empirik, rasional, obyektif dan sistematis, yang dapat menghasilkan ragam ilmu pengetahuan alam murni dan terapan.
Kegiatan pengamatan dan studi dimaksud tentunya memerlukan metode tertentu yang diawali dengan asumsi-asumsi, postulat, hipotesis, konsep, dan teori oleh para aktor pemikirnya. Disusun berdasarkan hasil pengamatan indrawi atauhasil studi berkelanjutan, maka berkembanglah aneka proposisi paradigma dari bentuknya yang paling sederhana sampai kerumusannya yang lebih rumit dan kompleks. Kerapkali berubah menurut kurun waktu tertentu, dari paradigma lama menuju ke paradigma baru saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagai buktinya, di bidang ilmu fisika sampai kini terus dikembangkan berbagai macam paradigma antara lain paradigma "Mekanika" Newton, "Eletrodinamika" Maxwell, "Four Dimentional Space Time" Einstein, "Determinisme" David Bohm & Ruger Penrose, "Probabilisme" Stephen Hawking, dan "Elementary Particles" Fritjof Capra [40]
Dibidang ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi, antropologi dan politik juga bekembang bermacam-macam paradigma. Dalam bukunya "The Structure of Scientific Revolution" 1970, Thomas Kuhn sebenarnya sudah memperingatkan agar pembentukan dan pengembangan paradigma disiplin ilmu-ilmu sosial hendaknya berhati-hati dan tidak gegabah menyontek begitu saja paradigma yang sudah eksis di lingkungan disiplin ilmu alam. Sebab, apabila suatu disiplin ilmu sosial memang tidak cukup valid memiliki paradigmatikanya, maka pembentukan dan pengembangan paradigma di bidang ilmu-ilmu sosial justru dapat menimbulkan kerancuan ilmiah yang amat mendasar.
Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah: "...university recognized scientific achievement that for a time provide model problems and solution to a community of practitioners" (1970:VII). Berfungsi sebagai "pemandu bagi para ilmuwan ketika melakukan kegiatan penelitian ilmiah" (reseach guidance) melalui "pola konstruksi masalah dan perancangan solusinya". Atau merupakan "the central coqnitif resource for scientist activity" [41].
Dipengaruhi oleh ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah dan politik, ternyata ilmu hukum sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan (humaniora) menjadi ikut terpengaruh oleh paradigma yang berkembang di lingkungan kelima disiplin ilmu sosial dimaksud. Terutama terhadap cabang ilmu hukum yang bernuansa positivisme seperti "Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dan Psikologi Hukum", Kelima bidang disiplin ilmu hukum tersebut memang sarat dengan intervensi konsep-konsep nilai ilmu sosial di luar bidang ilmu hukum yang diyakini oleh penganut aliran positivisme hukum memang saling berpengaruh dengan nilai-nilai norma hukum.
Satjipto Rahardjo[42], mahaguru sosiologi hukum di Indonesia mengkonstruksikan masyarakat merupakan "tatanan normatif" yang tercipta dari proses interaksi sosial dan menciptakan berbagai "kearifan nilai sosial". Kearifan nilai sosial itu ada yang bersifat rasional dan irasional yang "ditransformasikan" membentuk "tatanan masyarakat normatif" melalui "proses normativisasi hukum" sehingga menjadi publik dan positif.
Konstruksi sosial positivistik seperti itu, menempatkan "kearifan" sebagai "konstituen dasar" dari "tatanan masyarakat normatif" yang dinamis. Kearifan, dimaknakan "wawasan", "visi" atau "cara pandang" tentang "hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhannya dan interaksi sosial horisontal antar individu dan kelompok sesamanya". Berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada lingkungan strategis lokal, nasional, regional ataupun global. Dari sini lahir berbagai landasan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, etik, moral, dan hukum yang didalamnya mengandung asas, konsep, teori, serta norma-norma kemasyarakatan tertentu untuk kemudian dikonstruksikan menjadi "paradigma". Oleh karena itu, paradigma menurut disiplin ilmu sosial dan konsep perubahan sosial memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekadar sebuah asas, konsep, teori, dan norma tertentu, bahkan diposisikan sebagai "metateoretis". Mansour Fakih menjelaskan, bahwa paradigma ialah "konstelasi teori, pertanyaan, pendekataan serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan pemikiran tertentu" (1995, CSIS, Tahun XXIV, No.6:441), ia juga mengutip pendapat Herbermas, yang membedakan tiga macam aliran paradigma, yaitu "instrumental knowledge", "hermeneutic knowledge" dan "emancipatory knowledge".
Aliran instrumental berbasis pada filsafat positivisme yang mengikuti cara pandang, metode, teknik, atau model ilmu alam. Tema sentralnya memahami realitas sosial secara universal dan mengeneralisasi melalui mekanisme deterministik, obyektif, rasional serta empirikal positif. Berdasarkan tema sentralnya itu, penelitian ilmu sosial diposisikan harus bebas nilai yang mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai (values) menuju pemahaman realitas sosial yang obyektif rasional.
Aliran hermeneutic atau interpretative, berbasis pada filsafat "phenomenology" berusaha memahami realitas sosial sebagai obyek pengamatan studi yang bersifat fenomenologis dan berubah-ubah sesuai faktanya. Jadi fakta sosial berbicara untuk dirinya sendiri menurut fenomenanya masing-masing pada ruang, tempat dan kurun waktu tertentu. Ilmu Etnography dan Antropologi merupakan contoh nyata dua buah disiplin ilmu sosial yang menganut aliran paradigma hermenuetic.
Aliran emancipatory (critical emancipatory) menggunakan pendekatan holistik. Menurut aliran ini, tidak mungkin ilmu pengetahuan melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh nilai-nilai etika dan moral. Fakta tidaklah bersifat netral, melainkan menyatu dengan suatu nilai. Konsekuensinya, harus ada paradigma nilai berupa etik, moral atau ideologi tertentu yang diyakini kebenarannya sebagai sarana penguji universal terhadap epistimologi dan aksiologi ilmu pengetahuan sosial.
Ilmu Hukum walaupun dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial (humaniora), tetapi diyakini memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologinya tersendiri. Ontologi ilmu hukum tiada lain adalah : hukum itu sendiri sebagai seperangkat nilai normatif yang bersumber dari akumulasi nilai etik, moral dan sosial dalambentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang tercipta dari perilaku hidup kemasyarakatan (kebiasaan) dan dikonstruksi oleh institusi sosial masyarakat hukum tertentu maupun institusi (otoritas) publik kenegaraan modern.
Epistemologinya berbasis pada filsafat hukum sebagai salah satu cabang dari filsafat moral (moral philosophy) yang mengkaji persoalan hukum secara menyeluruh, radikal, spekulatif, dan rasional sejauh apa yang mungkin dipikirkan oleh manusia tentang eksistensi hukum. Pada dasarnya, terdapat dua aliran (mazhab) utama di bidang filsafat hukum, yakni aliran Hukum Alam (rasional-rasional) dan Positivisme Hukum (rasional). Aliran hukum alam, menggunakan pola pikir deduktif ke induktif, sebaliknya aliran positivisme hukum dari induktif ke deduktif dan/atau kombinasi antar keduanya. Kedua pola pikir ini, langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberadaan metode-metode penelitian hukum konservatif seperti : metode historis, metode dogmatig, metode pembandingan, metode interpretasi, metode sistematisasi, metode konstruksi, dan metode sosiologis, yang kemudian dimodernisasi (rangkuman) menjadi, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Hukum Sosiologis dan Jurimetri.
Tentang aksiologi ilmu hukum, jelas memiliki kegunaan yang "par excellent", yakni mutu baku ilmiah terapan bagi kebutuhan pemecahan masalah hukum masa kini (ius constitutum) maupun mutu baku ilmiah murni bagi pengembangan cita hukum ke masa depan (iuscontituendum). Persoalan pokoknya, tinggal bagaimana mengembangkan paradigma-paradigma ilmu hukum yang sudah ada dan menemukan paradigma-paradigma hukum baru melalui penelitian hukum berdasarkan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum sosiologis. Disinilah para aktor dan ilmuwan hukum dituntut agar mampu berkreasi menciptakan paradigma-paradigma hukum baru di lingkungannya masing-masing, baik sebagai akademisi, praktisi, legislator, maupun yudikator hukum.
Para aktor dan ilmuwan hukum diharuskan mampu memahami bangunan hukum modern secara komprehensif integral. Bangunan hukum modern bukanlah semata-mata "realitas yuridis" tetapi juga "realitas sosiologis" yang saling mempengaruhi dan tidak mensterilkan. Kenyataan tersebut, memparadigmakan bahwa bangunan hukum modern memiliki struktur sosial yang sahih dalam "tatanan masyarakat normatif modern". Kesahihan ini mengedepankan manakalah para aktor dan ilmuwan hukum mempersoalkan tentang asal usul lahirnya norma hukum. Norma hukum tidaklah bebas dari nilai "etik" dan "moral" sebagaimana didoktrinkan oleh Hans Kelsen dengan teori murni tentang hukum (reine rechtsiehre), melainkan pada batas-batas tertentu memang harus terikat kepada nilai etik dan moral, sebab norma hukum pada hakikatnya memang dibangun berdasarkan nilai etik dan moral.
Bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi "Paradigma Ideologis" tata hukum Indonesia untuk masa kini maupun masa ke depan. Berfungsi sebagai "cita hukum" dan "norma fundamental" Negara. Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan arahan ideologis nilai etik dan moral terhadap cita hukum Indonesia ke masa depan. Cita hukum berarti berada pada ruang filsafati, yaitu harapan dan pemikiran ideal yang bersifat abstrak, terbaik, terbenar dan teradil. Upaya mewujudkan cita hukum yang terbaik, terbenar dan teradil tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sepenuhnya menjelma ideal kualitatif sejauh yang dapat dirasakan kebenarannya oleh hati nurani manusia dan dipikir oleh otak manusia.
Sungguhpun demikian, cita hukum bukanlah khayalan (utopia) belaka tanpa dasar nilai yang konkret, malahan memang terbangun dari nilai-nilai kehidupan konkret faktual. Faktualitasnya adalah "tatanan kehidupan masyarakat" yang terus menerus berproses menghasilkan "nilai-nilai kearifan sosial dan budaya" berkadar "holistik", "deterministik" dan "pragmatik". Kombinasi dari ketiga kadar nilai kearifan sosial itu, mengkristal menjadi "satu kesatuan sistem nilai puncak" yang utuh menyeluruh dan diyakini kebenarannya sepanjang masa.
Satu kesatuan nilai puncak inilah yang menjadi nilai cita, tujuan dan harapan tertinggi ke depan bagi kemaslahatan hidup komunalitas masyarakat manusia yang beradab – individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan satu kesatuan sistem nilai puncak (tertinggi) yang dihasilkan oleh kearifan masyarakat Indonesia dan difungsikan sebagai cita hukum dan norma fundamental negaranya.
Pancasila sebagai cita hukum konstantifnya memang berada pada dunia cita, tetapi sebagai norma fundamental negara, nilai-nilai yang dikandungnya sudah berada pada alam pikiran nyata. Ia berfungsi memberikan pedoman umum kepada otoritas publik untuk mewujudkan cita hukum melalui proses pembentukan hukum (regulate) dan pengujian kelayakan berlakunya hukum (justification) sehingga menjadi publik dan positif.
Apabila sudah berlaku publik dan positif, maka hukum berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat di bidang ketertiban, ketentraman, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum yang berproses terus menerus dari waktu ke waktu (pantarei). Proses yang demikian itu, mengakibatkan peranan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman, tertib, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum tidak selamanya langgeng. Ini merupakan konsekuensi logis dari nilai-nilai hukum yang berkohesif dengan nilai-nilai kehidupan sosial dan selalu berkontraksi dengan nilai-nilai sosial budaya lainnya, baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun global.
Bilamana eksistensi dan ekspresi nilai-nilai sosial lainnya terhadap norma hukum hukum semakin menguat, maka norma hukum yang sedang berlaku cenderung akan akomodatif sampai kepada titik tertentu di mana hukum positif yang berlaku itu dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang diaturnya. Di sinilah akan terjadi tuntutan ke arah pembaharuan hukum dari penggunan paradigma lama kepada paradigma baru. Dari paradigma "ideologis holistik" ke paradigma deterministik dan pragmatik, atau sebaliknya sesuai dengan tantangan zaman.
Satjipto Rahardjo[43] yang mengutip konsepsi Robert Merton mengemukakan, tujuan diciptakannya paradigma tiada lain adalah untuk memberikan "a provisional guide for adequate and fruitful functional analysis". Berarti paradigma itu harus berisi: "...the minimum sets of concepts.... as a guide for critical study of existing analysis; "...to lead directly to postulates and assumtions underlaying functional analysis"; dan juga "...seeks to sensitize not only to narraowly scientific implications of various types of functional analysis but also their political and sometimes ideological implications".
Suatu paradigma hukum, tercermin pula pada spiritualisme cita hukum yang berbasis pada perpaduan unsur nilai irrasional dan rasional kearifan sosial. Jika peraturan perundang-undangan dibedah sampai kepada akarnya yang terdalam, akan tampak wujud norma hukum dalam rumusan pasalnya yang mengandung nilai hakiki ataupun temporalistik sosiologis. Dari nilai yang dikandung norma tersebut, para aktor dan ilmuwan hukum dapat menarik kesimpulan timbal balik induktif maupun deduktif tentang konstelasi nilai irasional dan rasional berupa etik, moral, asas, konsep, dan teori empirik yang mendudukungnya. Lebih lanjut berkreasi menciptakan paradigma hukum bersifat emancipatory intrumental dan hermenuetic.
Paradigma hukum bersifat emancipatory, intrumental dan hermeneutic dapat dibentuk melalui kombinasi timbal balik pemikiran rasional deduktif dan induktif maupun semionik. Pemikiran rasional deduktif merupakan penalaran berkoherensi dari satu pernyataan yang mengandung kebenaran umum (universal) kepada pernyataan yang mengandung kebenaran konkret. Sebaliknya pemikiran induktif merupakan penalaran berkorespondensi antara suatu pernyataan dengan materi pengetahuan yang dikandungnya (obyek yang dituju) oleh pernyataan tersebut. Untuk menciptakan peraturan hukum yang memiliki dayaguna pragmatis. Selanjutnya pola pemikiran semionik dapat diwujudkan dengan memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasikan tanda-tanda, jejak, rambu, atau fenomena-fenomena kebenaran dan keadilan dari yang bersifat makro sampai kepada yang berkarakteristik mikro.
Persoalan kebenaran dan keadilan umpamanya, amat bijaksana jika didekati dengan menampilkan semionik jejak keadilan Tuhan Yang Maha Kuasa di alam semesta ciptaan-NYA. Betapa adilnya Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Allah SWT berfirman :"Lihatlah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi mereka yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu, serta semua makhluk buas yang telah Dia tebarkan di atas bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang yang teguh imannya. Dan pergantian malam dengan siang, serta rizki yang Allah turunkan dari langit, yang dengan demikian menghidupkan bumi sesudah matinya, dan bertiup angin.... ini semua adalah tanda-tanda bagi orang yang mengerti" (QS Al Jaasiyah 45:3-5).
Firman Allah SWT itu, menunjukkan jejak kepada ummat-NYA bahwa dengan melihat penciptakan diri kita yang memiliki kekurangan dan kelebihan, laki-laki dan perempuan, bentuk fisik dan warna kulit berbeda, wajah yang tidak sama, kemampuan fisik dan intelektual berbeda, perasaan dan selera yang tidak sama, binatang buas dan segala bentuk ekspresi dan selera yang tidak sama, binatang buas dan segala bentuk ekspresi tanda yang membahayakan, adanya malam untuk waktu beristirahat dan siang untuk bekerja, serta rezeki yang dilimpahkannya, pergantian iklim dan musim di bumi, kesemuanya diperuntukkan bagi kemaslahatan hidup seluruh insan manusia, bukan untuk perorangan, sekelompok orang atau satu bangsa. Ini menandakan betapa mulianya keadilan Allah SWT. Jelas keadilan universal Allah SWT itu tidak dapat diukur kuntitatif matematis oleh kemampuan IPTEK manusia, kecuali dengan meyakini kebenarannya, terutama bagi mereka yang beriman, mengerti dan dapat merasakannya.
Dihadapankan kepada semionika keadilah Allah SWT itu, perasaan dan pikiran manusia menjadi impoten, tidak berdaya, lemah dan fana. Tetapi justru dengan menyadari ketidakberdayaan, kelemahan dan kefanaan itulah, perasaan dan pikiran manusia dapat dikembangkan menciptakan paradigma-paradigma keadilan hukum yang mengadung cita keadilan Tuhan secara proposional ke dalam tataran keadilan kemanusiaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menciptakan hukum positif kemanusiaan.
Sesungguhnya amat luas pengkajian dari segi rasional semionik ini. Tetapi prinsip utama yang harus diinterplaykan ialah bagaimana menginterpretasi dan mensistematisasikan suatu tanda kealaman dengan perilaku manusia antara fakta empirik dengan nilai kearifan sosial kemanusiaan sehingga dapat dipahami pola ikon, indeks, simbol, kualitas, kausalitas, asas, konsep, dan teorinya di bidang ilmu hukum, berdasarkan kombinasi timbal balik pemikiran deduktif dan induktif sampai ditemukannya paradigma-paradigma hukum yang berkadar holistik, determinitsik dan pragmatik.
Inilah yang menjadi tantangan ilmuwan hukum ke masa depan, khususnya bagi ilmuwan hukum Indonesia untuk menciptakan paradigma ilmu hukum Indonesia yang sejati. Bahkan J.E. Sahetapy [44] sampai kini masih meragukan tentang keberadaan ilmu hukum Indonesia, mengingat sampai kini belum ditemukan pembentukan dan pengembangan paradigma hukum Indonesia yang berbasis murni dari paradigma ideologis Pancasila.
Memang dapat dipahami, sebagaimana juga di negara-negara lain bekas jajahan Barat, hukum nasional negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin amat sarat dengan warisan paradigma hukum Barat. Tegasnya sejak awal tidak dibangun dari nilai dalam negeri sendiri ("development from within"), tetapi merupakan hasil alkulturasi dengan nilai hukum asing ("acculturasion with outside") atau malahan ditanamkan dari luar ("imposed fron outside"). Namun patut juga dipahami fakta tetaplah fakta dan nilai tetaplah nilai. Meskipun menurut faktanya ilmu hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh paradigma asing, tetapi secara umum nilai holistiknya tetap terpelihara dalam konteks tatanan nilai paradigmatik ideologis Pancasila.
Atas dasar pandangan yang demikian, pemahaman konsep Pancasila secara sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum tentunya harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya, Landasan aksiologis (sumber nilai) bagi bangsa Indonesia bagi sistem kenegaraan adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi : "......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Rumusan pada pembukaan itulah kemudian dipahami sebagai konteks tatanan nilai paradigmatik ideologis Pancasila dengan konsep "Thawaf"[45] bukan piramida seperti pandangan Hans Kelsen, konsep ini dipertegas dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara, Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[46]
Ada tiga konsep Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan negara. Terhadap ketiga konsep Pancasila ini diharapkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. teks hukum kenegaraan diatas masih terpengaruh pada pola pikir positivisme, masih perlu merekonstruksi kembali agar membumi.
Rekonstruksi Paradigma Positivisme itu dipahami sebagai berikut: Pertama, harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking, dan patut menyadari pemberlakuan sebuah Undang-Undang negara jangan hanya ditujukan kepada kepastian hukum semata, tetapi harus mampu menangkap rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan bersama. Kedua, bahwa hukum yang bukan hidup diruang hampa, tetapi hidup dialam diantara manusia yang bersifat dinamis, oleh karena itu pemberlakuan undang-undang dari negara perlu memperhatikan kebutuhan dinamika manusia yang memerlukan kecepatan informasi dan pelayanan publik, oleh karena itu hal yang harus disiapkan adalah infra struktur yang mendukung dan program sosialisasi yang menjadi perhatian, karena tidak bisa mengandalkan fiksi hukum saja sebagai ciri positivisme. Ketiga, suka atau tidak suka dibutuhkan SDM yang profesional untuk memberlakukan sebuah Undang-Undang negara, oleh karena itu perlu diserap SDM yang berbasis spiritualitas, oleh karena itu perekrutan SDM dibidang ini perlu memperhatikan moralitas yang diseleksi dari penyedia SDM yang berbasis dari Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, karena SDM yang dibutuhkan berbanding lurus dengan semangat serta latar belakang dan tujuan diberlakukan sebuah undang-undang. Keempat, Perlu pergeseran Paradigma penegakan hukum, sebagaimana Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efiesiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hal ini jelas dikatakan pula oleh Robert B. Seidman, bahwa setiap undang-undang, sekali dikelurkan akan berubah, baik melalui perubahan normal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta berkembang, mengkehendaki peraturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelurusi hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Namun, harus disadari sungguh-sungguh bahwa masalah peraturan oleh hukum itu bukan saja dilihat dari segi legimitasinya, dan bukan juga semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan. Itulah sebabnya muncul suatu cara berpikir lain (aliran pemikiran non-analistis) yang tidak lagi melihat hukum sebagai lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat.[47] Kelima, Menyadari akan pergeseran peran hukum (hukum negara) yang demikian itu, maka Esmi Warassih menyarankan agar "paradigma kekuasaan" yang dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia ini perlu diubah atau diganti dengan penegakkan yang berbasis "paradigma moral". Paradigma moral yang diidealkan itu memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralitis, dan profesional untuk membangun "masyarakat madani" (civil society). Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan otentisitas hukum "sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Dalam nada yang sama, Satjipto Rahardjo salah seorang "begawan sosiologi hukum" dari Universitas Diponegoro akhir-akhir ini mulai menaruh keprihatinan yang sama tentang orientasi hukum menuju kebahagiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidaknyamanan atau ketidak tentraman hidup. Orientasi hukum yang demikian itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara harafiah dirumuskan dengan kata-kata : ".....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

Buku-Buku:
Aulis Arnio, Paradigm in Legal Science , Dalam Theory of Legal Science Dorrecht, 1984
Danah Zohar dan Iaan Marshall, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intellegience, Bloomsbury, Landon, 2000Kazuo Murakami, The Divine Message of the DNA Tuhan Dalam Gen Kita, Mizan Pustaka, Maret 2007.
Esmi Warassih, dalam Buku Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama .Maret 2005.
Friedman, W. .Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum, Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.1990
J.E .Sahetapy, Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kritis, Makalah, Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998
Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990
Marcus Lukman, Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007
Philip Clayton, Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius, UGM, Yogyakarta, 2003
Soetandyo Wigyosoebroto, Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya, Surabaya, 2003, hal 8.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002
Satjipto Rahardjo, Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998.
Thomas Khun, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Remaja Karya, Bandung, 1989, dalam Marcus Lukman, Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007.
Ziauddin Sardar dalam Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal 66-6

Artikel:
Richard N. Ostling, "Lifelong atheist changes mind about divine creator," The Washington Times 10 December 2004; http://washingtontimes.com/national/20041209-113212-2782r.htm
Antony Flew, "Letter from Antony Flew on Darwinism and Theology," Philosophy Now; http://www.philosophynow.org/issue47/47flew.htm
Stuart Wavell and Will Iredale, "Sorry, says atheist-in-chief, I do believe in God after all," The Sunday Times, 12 December 2004; http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1400368,00.html
Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature, New York: Simon & Schuster, 1981, hlm. 88
John Whitfield, "Physicists plunder life's tool chest", 24 April 2003; http://www.nature.com/nsu/030421/030421-6.html
San Francisco Chronicle, 19 February, 2001
Werner Gitt, In the Beginning Was Information, CLV, Bielenfeld, Germany, hlm. 64-7, 79
Antony Flew, "Letter from Antony Flew on Darwinism and Theology," Philosophy Now; http://www.philosophynow.org/issue47/47flew.htm
"Atheist Becomes Theist: Exclusive Interview with Former Atheist Antony Flew;" http://www.biola.edu/antonyflew/index.cfm
Gerald Schroeder, The Hidden Face of God, Touchstone, New York, 2001, hlm. xi



[1] Kazuo Murakami, The Divine Message of the DNA Tuhan Dalam Gen Kita, Mizan Pustaka, Maret 2007, halaman 176.
[2] Kazuo Murakami, ibid, halaman 12.-13
[3] Rasulullah Muhammad SAW menyatakan "sebaik-sebaiknya manusia adalah yang paling bermanfaat sesamanya"
[4] Kazuo Murakami, ibid, halaman 12.-13
[5] Richard N. Ostling, "Lifelong atheist changes mind about divine creator," The Washington Times 10 December 2004; http://washingtontimes.com/national/20041209-113212-2782r.htm , lihat juga Antony Flew, "Letter from Antony Flew on Darwinism and Theology," Philosophy Now; http://www.philosophynow.org/%20issue47/47flew.htm , Stuart Wavell and Will Iredale, "Sorry, says atheist-in-chief, I do believe in God after all," The Sunday Times, 12 December 2004; http://www.timesonline.%20co.uk/article/0,,2087-1400368,00.html , Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature, New York: Simon & Schuster, 1981, hlm. 88 , John Whitfield, "Physicists plunder life's tool chest", 24 April 2003; http://www.nature.com/nsu/030421/030421-6.html . San Francisco Chronicle, 19 February, 2001 , Werner Gitt, In the Beginning Was Information, CLV, Bielenfeld, Germany, hlm. 64-7, 79, Antony Flew, "Letter from Antony Flew on Darwinism and Theology," Philosophy Now; http://www.philosophynow.org/%20issue47/47flew.htm "Atheist Becomes Theist: Exclusive Interview with Former Atheist Antony Flew;" http://www.biola.edu/antonyflew/index.cfm Gerald Schroeder, The Hidden Face of God, Touchstone, New York, 2001, hlm. xi

[6] Satjipto Rahardjo, Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP, Semarang, 2003, hal 8
[7] Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hal 272.
[8] Liek Wilardjo, Ibid, hal 272.
[9] Satjipto Rahardjo, op Cit, hal 9.
[10] Philip Clayton adalah seorang guru besar dan ketua Jurusan Filsafat California State University, Sonoma, USA : Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius, UGM, Yogyakarta, 2003, hal 10.
[11] Satjipto Raharjo, Op Cit, hal 10.
[12] Philip Clayton, Op Cit, hal 10.
[13] QS Fushilat (yang dijelaskan) (41) ayat 53: "Kami akan perlihatkan kepada mereka dalil-dalil/tanda-tanda (kebesaran) Kami disegenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Tidak cukupkah (bagi kamu), bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu ? QS 51 Az Zariyat (angin Yang Menerbangkan) (51) ayat 20-21:"Dan dibumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri, Maka apakah kamu tidak memikirkan ?"
[14] Sutandyo Wigyosoebroto, Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya, Surabaya, 2003, hal 8.
[15]Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hal 83.
[16] Friedman dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Hal. 116.
[17] Danah Zohar dan Iaan Marshall, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intellegience, Bloomsbury, Landon, 2000.
[18] Danah Zohar dan Ian Mashal dalam Satjipto Rahardjo, Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual, Kompas, 30, Desember 2002.
[19] Ary Ginanjar Agustian Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, Arga, Jakrata, cetakan keduapuluhlima, Januari 2006, halaman 44-45.
[20] Liek Wilardjo, op cit, hal 272.
[21] Michael Williams dalam Noeng Muhadjir, ibid, hal 16-17.
[22] Ibid, hal 279.
[23] Ibid, hal 279.
[24] Op cit, hal 273.
[25]Stephen R Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, New York: Simon & Schuster, 1990, halaman 46.
[26]Pandangan itu selaras dengan Al-Qur'an: "..Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupkan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada Orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kabu berbuat kerusakan di (muka) bumi.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.." (QS Al Qashash) cerita-cerita (28) ayat 77 "Ia memberi hikmah kepada siapa yang berkenan. Barang siapa yang diberi-Nya Hikmah, kepadanya telah diberikan kebaikan melimpah.Namun tiada yang mengambil peringatan, kecuali orang yang mempunyai pikiran.."(QS Al Baqarah (Sapi Betina) (2) ayat 269
[27] Musya Asy’arie, Filsafat islam suatu Tinjauan Ontologis, dalam Filsafat Islam suatu Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis dan Prospektif, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 1992, hal 14.
[28] Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal 66-67.
[29] QS Al-Alaq (96), ayat 1 dan 3
[30] QS Ali-Imran (3), ayat 190
[31] QS Ar-Ruum (30) ayat 22
[32] QS Al-Anbiya(21), ayat 107
[33] QS.Al Ikhlas (112) ayat 1-2
[34] QS Al Fatehah (1) ayat 5
[35]Ziauddin Sardar dalam Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal 66-67
[36] Philip Clayton, Op Cit, hal 8.
[37] Ibid, hal 9.
[38] Thomas Khun, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Remaja Karya, Bandung, 1989, dalam Marcus Lukman, Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007, halaman 2
[39] Marcus Lukman, Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007, halaman 3
[40] Liek Wilardjo, Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu, Makalah, Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP , Semarang, 1998 , halaman 1-2
[41] Aulis Arnio, Paradigm in Legal Science , Dalam Theory of Legal Science Dorrecht, 1984, halaman 26
[42] Satjipto Rahardjo, Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, halaman 1-2.
[43] Satjipto Rahardjo, ibid, halaman 6
[44] J.E .Sahetapy, Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kritis, Makalah, Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, halaman 1.
[45] PP No 66 Tahun 1951 dan Simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, menggunakan konsep thawaf dan Gilir Balik, seperti Rancangan Sultan Hamid II, 1950
[46] Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 dan Penjelasannya.
[47] Untuk memahami Paradigma ini, lihat Esmi Warassih, dalam Buku Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama .Maret 2005. Atau Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008.

Penulis : Turiman Fachturahman Nur (Mahasiswa S3 PDIH UNDIP KPK UNTAN), Email qitriaincenter@yahoo.co.id. HP 0812569541 .

0 comments: