Kamis, 18 Februari 2010

Analisis Esensi Teori Hans Kelsen


Analisis Ensensi Teori Hans Kelsen Kaitannya Dengan Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Bernegara Hukum Indonesia

Abstrak:

Teori hukum murni berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum (jurisprudensi), bukan politik hukum. Jadi mengapa ia disebut teori hukum "murni" lantaran ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasan (ontologinya) dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum, artinya yang menjadi tujuan teori hukum murni adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing atau non hukum, inilah landasan epistemologinya atau landasan metodologis dari teori itu. Jadi intinya Hans Kelsen ingin menghindari "sinkretisme metodologi" sehingga akan mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sifat pokok bahasannnya


Sebagian besar penulis atau penstudi hukum di Indonesia menggolongkan Hans Kelsen dalam Positivisme, tetapi ada penulis lain, seperti Prof .Dr Ahmad Ali,SH.MS menggolongkan Hans Kelsen ke dalam aliran tersendiri yaitu ajaran hukum murni. Mengapa disebut ajaran hukum murni ? karena teori yang diajukan Hans Kelsen adalah teori hukum murni, yaitu teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus, Ia bukan teori hukum umum, bukan pula penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia menyajikan teori penafsiran.[1]

Teori hukum murni berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum (jurisprudensi), bukan politik hukum. Jadi mengapa ia disebut teori hukum "murni" lantaran ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasan (ontologinya) dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum, artinya yang menjadi tujuan teori hukum murni adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing atau non hukum, inilah landasan epistemologinya atau landasan metodologis dari teori itu. Jadi intinya Hans Kelsen ingin menghindari "sinkretisme metodologi" sehingga akan mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sifat pokok bahasannnya.[2]

Pertanyaan apa sebenarnya esensi dari teori Hans Kelsen menurut Friedmann adalah sebagai berikut[3]
Pertama, The aim of a theory of law, as of any science, is to reduce chaos and multiplicify to unity (Tujuan teori hukum, seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan)
Kedua, Legal theory is science, not volitions, It is knowledge of what the law is, not of what the law not to be.(Teori hukum adalah, dan bukan kehendak.Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada).
Ketiga, The Law is a normative not a natural science (Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam)
Keempat, Legal theory as a theory of norms is not concerned with the effectiveness of legal norms.(Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum).
Kelima, A Theory of law is formal, a theory of the way of ordering changing contents in a specific way. (Suatu teori tentang hukum sifatnya formal, merupakan suatu teori tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik)
Keenam, The relation og legal theory to a patticular system of positive law is that or possible to actual law.(Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada).
Secara akademis inti ajaran Hans Kelsen sebenarnya ada tiga konsep ajaran, yaitu:[4]
a. Ajaran Hukum Murni
b. Ajaran tentang Grundnorm
c. Ajaran tentang Stufentheorie
Bagaimana ajaran Hukum Murni itu? Secara ringkas dapat dikatakan Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum, seperti sejarah, moral, sosiologis, politis, dan sebagainya. Hans Kelsen misalnya menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang irasional, Hans Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.
Pertanyaan selanjutnya bagaimana ajaran tentang Grundnorm? Grundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi antara grundnorm yang ada pada tata hukum A tidak mesti sama dengan Grundnorm pada tata hukum B. Grundnorm ibarat bahan bakar yang menggerakan seluruh sistem hukum. Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
Lebih lanjut bagaimana ajaran Stufenbautheorie ? menurut Hans Kelsen peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada pada puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin kebawah semakin kongkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang "seharusnya" berubah menjadi suatu yang "dapat dilakukan".
Dengan demikian apa persamaan antara ajaran hukum murni Hans Kelsen dengan ajaran perintah John Austin ? Menurut Curzon[5], adalah karena:
a. kedua-duanya ingin memisahkan hukum dari moral, dan sebagainya.
b. kedua-keduanya juga menggunakan analisis formal; kedua-duanya hanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum.
c. kedua-duanya melihat esensi hukum "in term of an ultimate concept'
d. kedua-duanya menitikberatkan perhatiannyaa pada struktur dan fungsi negara.
Berdasarkan tiga konsep ajaran Hans Kelsen, maka yang perlu dielaborasi berkaitan dengan kajian ini (methateoretis) adalah ajaran tentang Grundnorm dan Ajaran tentang Stufenbautheorie, mengapa demikian karena kedua konsep ajaran inilah yang sering diacu oleh para penstudi hukum di Indonesia ketika mengkaitkan konsep Grundnorm dengan ajaran filsafat Hukum khususnya ketika memaparkan Pancasila sebagai Grundnorm dan pada sisi lain ajaran Stufenbautheorie dikaitkan dengan teori pertingkatan hukum yang membentuk struktur hirarkis piramida.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana pandangan Hans Kelsen tentang Sistem Norma hukum ? Didalam buku Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State, 1945 Hans Kelsen mengemukakan ada dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatics) dan sistem norma yang dinamik (nomodynamics). Statika sistem norma (nomostatics) adalah suatu sistem yang melihat pada "isi" suatu norma, dimana suatu norma umum ditarik menjadi norma khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum, dalam arti norma umum itu dirinci menjadi norma-norma khusus dari segi "isi"nya. Menurut penulis penarikan itu mengunakan parameter dari sisi "materi muatannya"[6]
Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud Sistem norma yang dinamik (monodynamik) ? Sistem norma yang dinamik adalah norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya dan penghapusannya. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya "regressus" ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Grundnorm) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau darimana asalnya. Norma dasar atau sering disebut Grundnorm, basic norm atau fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi tetapi berlakunya secara "presupposed", yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat.[7]
Bagaimana pandangan Hans Kelsen tentang norma hukum, masuk dalam kategori yang mana dari sistem norma tersebut ? Hans Kelsen mengatakan, bahwa norma hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics)[8] Mengapa ? karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentuknya. Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarkis.
Berkaitan dengan hirarkis norma hukum, maka Hans Kelsen mengungkapkan sebuah ajaran (dogma) yaitu Stufenbautheory. Pertanyaannya apa yang dimaksud Stufenbautheory itu sebenarnya ?. Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie) atau penulis sebut teori "pertingkatan norma hukum", Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm)[9]
Dari mana inspirasi Teori Perjenjangan (Stufenttheory) Norma Hukum Hans Kelsen ? Jika kita menganalisa paparan Maria Indrati Soeprapto[10] beliau menyatakan :
"Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechsantlizt). Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula".

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma lebih rendah daripadanya. Dengan demikian dalam hal susunan/hirarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya sehingga apabila Norma Dasar itu berubah, maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahnya.
Lebih lanjut pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan struktur norma Hans Kelsen tersebut diatas dalam hubungannya dengan struktur lembaga pembentukannya ? Dalam membahas masalah struktur norma Hans Kelsen kita dihadapkan pada teori struktur norma yang diajukan oleh Benyamin Akzin yang ditulis dalam bukunya yang diberi judul Law,State, and International Legal Order, Benyamin Akzin memaparkan bahwa pembentukan norma-norma hukum Publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum Privat, mengapa ? karena apabila kita lihat pada struktur norma (Norm Structure), maka hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (Institutional Structure), maka Public Authorities terletak diatas Population.
Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara. Wakil-wakil rakyat) atau disebut juga supra struktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infra struktur,[11] oleh karena norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, mengapa, karena norma-norma hukum publik tersebut pada sisi pembentukannya harus taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pada sisi lain harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukan norma –norma hukum Privat. Norma-norma hukum Privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keingian masyarakat oleh karena hukum Privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma-norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak keiinginan masyarakat.
Kemudian siapakah yang mengembangkan Teori Jenjang Norma (stufentheory) Hans Kelsen kedalam tatanan kenegaraan ? Teori ini berkembang memasuki ranah Hukum Tata Negara setelah dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dimana norma yang berada dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar, Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri:
Kelompok I : Staatfundalmentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Kelompok II : Staatgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
Kelompok III : Formel Gesetz (Undang-Undang "Formal")
Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Atuaran Pelaksana & aturan otonom).[12]
Bagaimana Pengelompokan Norma Hukum dari Hans Nawiasky jika diterapkan kedalam Hukum Tata Negara Indonesia oleh para penstudi hukum ? Untuk menjawab pertanyaan ini kita selalu menghubungkan dengan Pandangan Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Air Langga 10 November 1955, menurut pandangan Notonagoro Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama adalah Staatfundamental Norm yang diterjemahkan oleh Notonagoro dengan istilah "Pokok Kaidah Fundamental Negara"[13], selanjutnya oleh Juniarto, dalam bukunya berjudul Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, disebut dengan istilah "Norma Pertama"[14] sedangkan oleh A Hamid S.Attamimi disebut dengan istilah "Norma Fundamental Negara"[15]
Norma Fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara Ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre-supposed atau ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi itu tidak dibentuk yang lebih tinggi lagi, karena kalau norma yang btertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, maka norma itu bukan merupakan norma yang tertinggi.
Apa pandangan Hans Nawiasky isi dari Staatfundamentalnorm? Menurut Hans Nawiasky ialah norma yang merupakan dasar dari pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (Staatsvervassung), termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum suatu Staatfundamental Norm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Pertanyaan di Indonesia apa yang dimaksud Staatfundamental Norm ? Jika kita mengacu Pandangan Carl Schmitt tentang Konstitusi, bahwa merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (eine Gesammtenscheidung uber Art und Form einer politischen Einheit) yang disepakati oleh suatu bangsa[16].
Untuk memahami Staatfundamental Norm yang menurut Hans Nawiasky ialah norma yang merupakan dasar dari pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, maka secara hukum tata negara pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan historis yuridis, berdasarkan pendekatan ini, maka sejarah ketatanegaraan pada Sidang BPUPKI bersama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menerima suara bulat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bung Karno sebagai ketua sidang mengatakan: "Dengan ini tuan-tuan sekalian. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah syah ditetapkan.[17]
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 berarti secara yuridis normatif juga ditetapkan staatfundamental Norm, mengapa ? karena pada alinea ke 4 tersimpul kedudukan Pancasila, sebagaimana teks kenegaraan yang berbunyi:
"......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Mengapa tidak disebut Grundnorm sebagaimana istilah Hans Kelsen? Karena didalam didalam Teori Hans Nawiasky menyebut Norma Dasar Negara itu bukan dengan sebutan Staatsgrundnorm, melainkan istilah staatsfundamental Norm, pengertian Grundnorm itu mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan didalam suatu negara Norma Dasar Negara itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta, dan sebagainya. Pendapat Hans Nawiasky ini diterjemahkan sebagai berikut:
"Norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut Staatgrundnorm melainkan Staatfundamentalnorm, norma fundamental negara. Pertimbangannya adalah karena Grundnorm dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-rubah, sedangkan norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-rubah oleh pem berontakan, coup d'etat, Putsch, Anschluss, dan sebagainya"[18]
Menurut Penulis saat ini Pancasila juga bisa disebut Grundnorm, karena sudah ada kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan secara kesejarahan atau historis yuridis telah dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato tangga; 17 -8-1961 antara lain mengatakan:
"Declaration of idenpendence kita yaitu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat Bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri dan memberitahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Declaration of Independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedomantertentuuntuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita"[19]

Kemudian dinyatakan bahwa Proklamasi 17-8-1945 mempunyai hubungan erat dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditegaskan Presiden Soekarno dalam Pidato tanggal 17-8-1961 mengatakan:
"Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu 'pengejawantahan" dari pada kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung dari kita pada punya kita deepest inner self. 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar dari satu Proklamasi Kemerdekaan berserta satu dasar Kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu Proclamation of Independence dan satu Declaration of Indenpendence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro-loroning atunggal. Bagi kita maka Proclamation of Indenpendence berisikan pula Declaration of Indenpendence. Lain bangsa, hanya mempunyai Proclamation of independence saja. Kita mempunyai Proclamation of independence dan Declaration of Independence sekaligus! Maka untuk itulah saya tandaskan bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari Declaration of Independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan itu".[20]

Berdasarkan paparan diatas, maka jelaslah bahwa Pancasila yang terdapat pada alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Staatfundamental Norm dan sekaligus Grundnorm berdasarkan teori Hans Kelsen maupun Teori Hans Nawiasky, tetapi dalam khasanah teori hukum di Indonesia juga Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum (Rechtidee), pertanyaan yang perlu diajukan adalah Apa yang dimaksud Rechtidee ? Patut dipahami, bahwa Cita Hukum (Rechtidee) perlu dibedakan dari pemahaman atau konsep kita tentang hukum (Rechtbegriff), menurut A Hamid.S. Attamimi, bahwa cita hukum ada didalam cita kita, sedangkan pemahaman atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang kita inginkan (wertbezogene), dengan tujuan mengabdi kepada nilai yang ingin kita capai (eine Wertezu dienen). Dan dalam pemahaman atau konsep kita tentang hukum terhampar, bahwa hukum adalah kenyataan yang bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita hukum. Dengan tujuan merealisasi cita hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta dan pikiran kita kedalam kenyataan.[21]
Apakah pengertian cita hukum itu sebenarnya ? untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengacu pandangan Rudolf Stamler (1856-1939), seorang filosof Hukum yang beraliran neo Kantian, berpendapat bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil, oleh karena itu menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian maka hukum yang adil ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, sedangkan Gustav Radbruch (1879-1949) seorang ahli filsafat hukum yang beraliran Neo Kantian juga namun dari mazhab Baden atau Mazhab Jerman Barat-Daya, menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum jika hukum tidak mewujudkan nilai keadilan[22]
Pertanyaan yang timbul adalah Apakah hubungan antara Pancasila yang terwujud dalam Cita Hukum dan Pancasila yang terwujud dalam Norma Hukum Tertinggi ? Sebagaimana pandangan Gustav Radbruch, bahwa cita hukum berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif tetapi juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif itu dapat mewujudkan tiga landasan tujuan hukum, yaitu (1) kepastian hukum(Rechtmatigheid), keadilan (Justice) dan mewujudkan kemanfaatan (Doelmatigheid) atau ketiga hal tersebut saling benturan dalam tataran praktis, menurut penulis idealnya tiga hal tersebut terpenuhi dalam mewujudkan Pancasila sebagai cita hukum, tetapi jika terjadi benturan, maka tujuan hukum, yaitu kemanfaatanlah yang harus dikedepankan, sedangkan pandangan positivisme hukum, maka kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dan hal itu menjadi persoalan ketika negara dalam membentuk hukum hanya mengejar kepastian hukum, sedangkan Pancasila sebagai cita hukum harus mewujudkan tiga tujuan hukum itu secara sinergis sesuai dengan tujuan negara yang terpaparkan pada Pembukaan UUD 1945
Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ajaran Hans Kelsen dari sisi Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Filsafat hukum serta teori hukum oleh para penstudi hukum di Indonesia ? Sidharta memberikan paparan yang menarik dalam sebuah Essay dengan judul Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum yang dipaparkan didalam buku Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Juli 2009 yang diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta:
"Pandangan Hans Kelsen yang hedak memurnikan hukum dari anasir non hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengerahi perkembangan filsafat Ilmu pengetahuan. Suatu aliran, termasuk teori hukum murni Hans Kelsen, lahir dari filosofis yang kuta dan bukan gagasan-gagasan sesaat yang merespon kondisi atau isu tertentu. Karena itu sebelum mengelaborasi pemikiran Hans Kelsen, ada baiknya melacak epistemologi Hans Kelsen tentang "pemurnian hukum" dengan menelisik masuk pada wilayah Filsafat Ilmu Pengetahuan."[23]

Pertanyaannya jika epistemologi[24] Hans Kelsen menelisik masuk pada wilayah Filsafat Ilmu Pengetahuan masuk dalam tataran jalur yang mana ?
"Pemurnian Ilmu Pengetahuan dari kepentingan, dalam sejarah berlangsung dua jalur. Pada jalur pertama, mengutamakan kemampuan rasio manusia yang menganggap pengetahuan murni dapat diperoleh melalui rasio manusia.Jalur pertama ini dirintis oleh Plato yang menekankan peranan intuisi. Plato beranggapan bahwa pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang tunggal tidak berubah-ubah, yaitu pengetahuan yang menangkap idea-idea. Pengetahuan manusia bersifat apriori, sudah melekat pada rasio itu sendiri, maka tugas manusia hanyalah mengingat kembali apa yang menjadi apriori didalam rasionnya, yaitu idea-idea. Untuk itu manusia harus terus menerus membersihkan pengetahuannya dari unsur-unsur yang berubah-ubah agar dapat menembus hakikat kenyataan atau idea-idea. Jalur rasionalitas ini menampakan diri kembali didalam filsafat modern, tampil filsuf seperti Rene Descartes, Malebrache, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh dalam rasio sendiri dan bersifat apriori yang dihasilkan dari pernyataan-pernyataan logis, analitis, dan matimatis".[25]
Pada jalur yang berseberangan atau jalur kedua, mementingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan karenanya bersifat asposteriori. Pada jalur ini berdiri Aristoteles yang mengutamakan abstrasi. Menurut Aristoteles, pengetahuan sejati adalah hasil pengamatan empiris. Pengetahuan bersifat asposteriori. Maka tugas manusia adalah mengamati unsur-unsur berubah-ubah dan melakukan abstraksi atas unsur-unsur yang berubah-ubah dan melakukan abstraksi unsur-unsur itu sehingga dari partikular diperoleh yang universal.Untuk melakukan abstraksi inipun manusia harus membersihkan diri dari unsur-unsur yang berubah-ubah. Jalur empirisme ini mendapat tempat pada filsafat modern dai dukungan pemikiran dari Hobbes, Locke, Berkeley, dan Hume yang berdiri di garis ini. Para filsuf ini beranggapan bahwa pengetahuan saejati dapat diperoleh melalui evidensi pengamatan indrawi."[26]
Berdasarkan dua jalur ilmu pengetahuan di atas menurut penulis pangkal perolehan pengetahuan keduanya berbeda, pada jalur pertama melalui metode deduksi dan pada jalur kedua melalui metode induksi, tetapi keduanya sama-sama berkeyakinan bahwa suatu teori murni dapat diperoleh dengan jalan membersihkan pengetahuan dari dorongan-dorongan dan kepentingan-kepentingan manusia (subyektivitas).
Menurut penulis walaupun pangkal perolehan pengetahuan kedua berbeda tetapi sebenarnya bukan hal perlu dihadap-hadapkan secara dikhotomis, mengapa? Karena struktur hukum secara proposisi ilahiah ada dua struktur yaitu struktur hukum yang tertulis atau disebut ayat-ayat kauliyah dan struktur hukum yang tidak tertulis atau disebut ayat-ayat kauniyah dan kedua struktur tersebut ketika masuk dalam konstruksi hukum adalah sesuatu yang tidak terpisahkan tetapi terbedakan. Artinya yang idea-idea dan empiris sesungguhnya keduanya saling terhubung hanya permasalahan adalah dari sisi epistemologi ada dua pola pendekatan yang pertama apabila penstudi hukum berangkat dari konstruksi teori kemudian melihat pada tataran empirik inilah yang kemudian disebut deduksi dan untuk memperoleh kebenaran ilmiah dilakukanlah verfikasi atau fasifikasi, sedangkan apabila para penstudi hukum berangkat dari konstruksi fakta empiris kemudian menganalisis dengan konstruksi teori inilah kemudian disebut induksi dan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka data empirik perlu juga distruktur berdasarkan metode analisis data yang dipilih serta dilakukan validasi data.
Berdasarkan paparan diatas maka dapat dipaparkan kritik terhadap teori Hans Kelsen, yaitu:
Pertama, Pemikiran Hans Kelsen yang "normatif murni" sejak dahulu telah banyak memikat para ahli hukum dan penstudi hukum, karena hadir ketika filsafat hukum yang masih didominasi aliran hukum alam terlampau sibuk pada mainstram perbincangan ontologis dan debat spekulatif tentang apa makna keadilan, kelayakan/kemanfaatan, dan akhirnya paradigma positivisme adalah tawaran alternatif tetapi saat ini penyelesaian hukum normatif kenyataannya semakin menjauh dari permasalahan konkret, karena yang dikejar hanya kepastian hukum, dan itu membuktikan, bahwa hukum dalam tataran empirik sebenarnya tidak bebas nilai, oleh karena itu perlunya analisis hukum berparadigma ganda, yaitu sinergisitas antara paradigma hukum alam rasional dengan paradigma pospositivisme yang berbasiskan moralitas .
Kedua, Pembersihan atau pemurnian hukum dari anasir non hukum (secara epistemologi) merupakan dasar akhir dan mutlak bagi Kelsen. Banyak kalangan menyebut Hans Kelsen sebagai peletak dasar dari teori dan ilmu hukum menjadisuatu disiplin yang mandiri (autonomus dicipline). Fondasi epistemologi Hans Kelsen inilah yang sampai sekarang mengundang perdebatan, termasuk dilingkungan para penstudi hukum, karena Kelsen menolak apabila validitas norma diuji dari sesuatu yang bukan norma. Konsekuensi pemikiran Kelsen dalam memaknai norma melahirkan teori jenjang (stufen desrecht) bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang dan teori berjenjang ini banyak mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan diberbagai negara, termasuk Indonesia, dimana norma yang tinggi menjadi sumber bagi penyusunan norma-norma dibawahnya.
Ketiga, Hans Kelsen relatif berhasil ketika menjelaskan adanya sistem hirarkis dari norma-norma hukum positif.Masalah baru timbul ketika ia sampai pada puncak sistem hirarki, yang diberi nama Grundnorm (norma dasar). Diskursus tentang norma dasar dan norma fundamental negara ini sesungguhnya telah "menjebak" Kelsen pada ajaran hukum alam yang abstrak (abstrasi norma), karena abstraksi norma tertinggi bermain diwilayah antara hukum dan moral, sedangkan Hans Kelsen berupaya membebaskan norma hukum dan anasir-anasir non hukum.
Keempat, Positivisme Hukum dari Hans Kelsen yang ingin memurnikan ilmu hukum dengan membersihkan dari anasir-anasir non hukum membawa ilmu hukum cenderung mereduksi masalah hukum yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanis dan determenistik, sehingga melemahkan daya antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat.
Kelima, dalam hubungannya dengan Pancasila sebagai Rechtidee, dan sekaligus Grundnorm/staatfundamental norm ada kecenderungan dipahami konstruksi secara hirarki dan piramida, akhirnya dengan struktur Pancasila "hirarkis piramida" itu kemudian berimbas kepada struktur norma hukum dipahami dengan model piramida, karena Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum yang berisi nilai-nilai Pancasila, dan disamping itu terdapat sistem norma hukum yang merupakan norma Fundamental Negara dan aturan dasar tertulisnya terdapat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, yang berfungsi konstitutif dan regulatif terhadap Sistem Norma Hukum Indonesia yang kemudian membentuk norma-norma hukum bawahannya secara berjenjang-jenjang, Norma hukum yang dibawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi dan sampai pada puncak piramida tertinggi, yaitu Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm) dan sekaligus sebagai Cita Hukum (Rechtidee) yang merupakan sumber hukum negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004.
Keenam, Dalam konteks Indonesia, bahwa paham positivisme masih nampak dalam formulasi lebih UU No 10 Tahun 2004 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 : Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. Penjelasan Pasal 2: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam PANCASILA.
Ketujuh, Rumusan teks normatif tentang Pancasila di atas yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara menurut peneliti tetap menimbulkan problematika ontologis dan merambat ke epistemologis serta aksiologis apabila masih strukturnya dipahami dengan struktur hirarkis piramida berdasarkan teori Hans Kelsen yang berparadigma positivisme, karena berdasarkan semiotika hukum Pancasila pada lambang negara sebagaimana gambar resminya menjadi lampiran PP No 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara jo UU No 29 Tahun 2009[27] sesungguhnya tidak lagi berstruktur hirarki piramida tetapi berstruktur "thawaf'- Gilir balik sebagaimana dijelaskan oleh Sultan Hamid II dalam transkripnya 1967[28]. Pemahaman yang hirarkis piramida membawa konsekuensi penjabaran nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lain. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis, dan politis. Didalam kapasitas ini Pancasila telah diderivikasikan dalam norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan[29] yang menutup pemaknaan Pancasila hanya dari saat kelahirannya (sejarah perancangan Pancasila) sebagai satu-satunya penafsiran Pancasila.
Kedelapan mengapa tidak mengganti struktur hirarkis Piramida dengan sesuatu yang lebih cair? Seperti lingkaran, sebuah piramida adalah kaku dan membatasi sebuah lingkaran dipenuhi dengan berbagai kemungkinan (Ricardo Semler; Maverick)[30] oleh karena itu secara analisis pendekatan semiologi dalam hal ini semiotika hukum Pancasila dalam Lambang Negara Rajawali-Garuda Pancasila, terinspirasi hal tersebut, maka penulis sampai pada usulan menawarkan sebuah teori[31] lingkaran dimaksud yang kemudian dinamakan Teori Thawaf-Gilir Balik yang digagas oleh Sultan Hamid II dan termaknakan secara semiotika hukum pada Lambang Negara Rajawali Garuda Pancasila berserta aplikasinya dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam struktur jenis peraturan perundang-undangan dengan menggunakan konsep ber”thawaf” dengan dua pisau analisis, yaitu sejarah hukum perancangan lambang negara RIS sejak tahun 1950 dan analisis semiotika hukum Pancasila sebagai simbolisasi ideologi Pancasila dalam lambang negara di negara hukum Republik Indonesia yang kemudian menjadi amandemen kedua UUD 1945, Pasal 36 A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika[32] dengan pendekatan utama semiotika hukum dalam ranah ilmu hukum tata negara.
Kesembilan, Konsep Pancasila ber"Thawaf" itu secara semiotika hukum dapat dibaca secara jelas pada Pasal 48 ayat (2) UU No 29 Tahun 2009 : Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagiankanan bawah perisai.
Kesepuluh, Atas dasar pandangan yang demikian, pemahaman konsep Pancasila Berthawaf sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum tentunya harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya, Landasan aksiologis (sumber nilai) bagi bangsa Indonesia bagi sistem kenegaraan adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi : "......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Kesebelas, Rumusan pada pembukaan itulah kemudian dipahami sebagai konteks tatanan nilai paradigmatik ideologis Pancasila yang penulis tawarkan dengan konsep "Thawaf"[33] bukan hirarkis piramida seperti pandangan Hans Kelsen yang banyak diacu oleh para penstudi hukum di Indonesia, konsep ini dipertegas dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara, Penempatan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[34]
Keduabelas, Pemaknaan hukum Pancasila teks hukum pada Pasal 2 dan penjelasan UU No 10 Tahun 2004 masih terpengaruh pada pola pikir positivisme, masih perlu merekonstruksi kembali agar membumi. Rekonstruksi Paradigma Positivisme itu dipahami sebagai berikut:
(1) harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking tetapi berbasiskan spiritual, dan patut menyadari pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan jangan hanya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum semata, tetapi harus mampu menangkap rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan bersama.
(2) Perlu pergeseran Paradigma pembaharuan pembentukan hukum, sebagaimana Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efiesiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hal ini jelas dikatakan pula oleh Robert B. Seidman, bahwa setiap undang-undang, sekali dikelurkan akan berubah, baik melalui perubahan normal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta berkembang, mengkehendaki peraturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelurusi hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Namun, harus disadari sungguh-sungguh bahwa masalah peraturan oleh hukum itu bukan saja dilihat dari segi legimitasinya, dan bukan juga semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan. Itulah sebabnya muncul suatu cara berpikir lain (aliran pemikiran non-analistis) yang tidak lagi melihat hukum sebagai lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat.[35]
(3) Menyadari akan pergeseran peran hukum (hukum negara) yang demikian itu, maka Esmi Warassih, menyarankan agar "paradigma kekuasaan" yang dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia ini perlu diubah atau diganti dengan penegakkan yang berbasis "paradigma moral". Paradigma moral yang diidealkan itu memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralitis, dan profesional untuk membangun "masyarakat madani" (civil society). Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan otentisitas hukum "sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Dalam nada yang sama, Satjipto Rahardjo salah seorang "begawan sosiologi hukum" dari Universitas Diponegoro akhir-akhir ini mulai menaruh keprihatinan yang sama tentang orientasi hukum menuju kebahagiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidaknyamanan atau ketidak tentraman hidup. Orientasi hukum yang demikian itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara harafiah dirumuskan dengan kata-kata : ".....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

[1] Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, CV Candra Pratama, Ujung Pandang, 2009, halaman 273.
[2] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif yang diterjemahkan dari Buku Pure Theory of Law (Berkely University of California Press, 1978) oleh Raisul Mutaqqien, Agustus, Penerbit, Nusa Media, Bandung, 2008, halaman 1.
[3] Friedmen, Wolfgang, 1953. Legal Theory. London. Stevens & Sons, p. 113.
[4] Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, CV Candra Pratama, Ujung Pandang, 2009, halaman 273.
[5] Curzon, LB, Jurisprudence,M&E Handbook, 1979, page 126
[6] Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai jenis, fungsi, dan hirarki Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. (Pasal 1 angka 12 UU No 10 Tahun 2004)
[7] Hans Kelsen, General Theory of law and State, New York, Russel & Russel, halaman, 1945 p. 112-113.
[8] Hans Kelsen, ibid, halaman 112-113.
[9] Hans Kelsen, ibid, halaman 113.
[10] Maria Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Jakarta,1996, halaman 25.
[11] Benyamin Akzin, Law State and International Legal Order: Essay in Honor of Kelsen, Knoxville The University of Tennesee, 1964, halaman.3-5.
[12] Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre Als System lichen Grundbegriffe, Einsiedenln/Zurich/Khon, Benziger, cet 2, 1948, hlm, 31 dst.
[13] Notonagoro, Pancasila dasar Falsafah negara (kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila, cet 7, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hlm.27.
[14] Joniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, cet.ke 1, Jakarta, Bina Aksara,1982. hlm.6.
[15] A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah negara (suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1 Pelita VI), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.394 dst.
[16] Ibid, hlm.288.
[17] Sunoto, Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Metafisika,Logika, dan Etika,Handinata, 2000. hlm 106.
[18] A. Hamid.S. Attamimi, ibid. hlm 359.
[19] Presiden Soekarno, sebagaimana dikutip oleh Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika, Hanindata, Yogyakarta, April 2000, hlm.87.
[20] Pernyataan Bung Karno itu berdasarkan catatan sejarah pernah dilegal dengan TAP MPRS No XX/MPRS 1966: "….. karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara Dalam kedudukannya yang demikian tadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuh."
[21] A. Hamid.S.Attamimi: "Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara, Bp 7 Pusat, 1993, hlm 68.
[22] A. Hamid.S.Attamimi, ibid hlm 68-69.
[23] Yayasan Obor Indonesia, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Juli 2009, hlm 15.
[24] Epistemologi adalah landasan keilmuan yang merupakan kajian yang mempertanyakan proses ditemukan kebenaran ilmu, meliputi prosedur yang ditempuh, asas-asas yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Arti kebenaran, kreteria kebenaran dan cara apa yang membantu ilmuwan mencapai kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah jelas bukan merupakan tindakan pribadi tetapi interpersonal yang didukung oleh moral kerja (working judgement) dan kejujuran. Lihat Agus Salim, Bangunan Teori, Edisi Kedua, Tiara Wacana, 2006, halaman 12
[25] F.Budi Hardiman, Kritik Ideologi Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Harbermas, Yogyakarta, 2004, hlm.6.
[26] Ibid, hlm.7.
[27] Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 1951Tentang Lambang Negara, Pasal 50 UU No 29 Tahun 2009.
[28] Sultan Hamid II, dalam transkrip yang dijelaskan kepada Solichim Salam, 13 April 1967 sebagaimana disalin oleh sekretaris Pribadi Sultan Hamid II: Max Yusuf Alkaderie, lihat juga transkrip yang dijelaskan kepada H Mas Agung, 18 Juli 1974 ketika menyerahkan file lambang negara untuk diselamatkan:. Falsafah "thawaf" mengandung pesan, bahwa idee Pantja-Sila itu bisa didjabarkan bersama dalam membangun negara, karena ber"thawaf" atau gilir balik menurut bahasa Kalimantannja, artinja membuat kembali-membangun/vermogen jang ada tudjuannja pada sasaran jang djelas, jakni masjarakat adil dan makmur jang berdampingan dengan rukun dan damai, begitulah menurut Paduka Jang Mulia Presiden Soerkarno, arah falsafahnja dimaksud pada udjungnja, jakni membangun negara jang bermoral tetapi tetap mendjunjung tinggi nilai-nilai religius masing-masing agama jang ada pada sanubari rakjat bangsa di belahan wilajah negara RIS serta tetap memiliki karakter asli bangsanja sesuai dengan "djatidiri" bangsa/adanja pembangunan "nation character building" demikian pendjelasan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kepada saja.
[29] Kaelan, "Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum", Seminar Nasional tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember, 2006, halaman 3.
[30] Anthon F Susanto, "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia" dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Refika Aditama, 2008, halaman
[31] Yang dimaksudkan Teori disini adalah serangkaian proposisi atau kerangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjenlasan atau suatu gejala, sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teorim pertama penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori.Kedua teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu ysng khusus dan nyata.Aspek kunci yang ketiga adalah bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Fungsi dari suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan, Duance.R.Monete.J.Sulivan,Cornell.R. Dejong, Applied Social Research, New York, Chicago,San Fransisco: Holt Rinehart and Winston,1986, p 27 et seg. Lihat Juga Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986. halaman 121-130.
[32] Masuknya ketentuan menngenai lambang negara ….kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelum merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan Kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia, Sekretrariat Jenderal MPR-RI, 2007, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 128-129.
[33]UU N029 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) dan Simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, menggunakan konsep thawaf, seperti Rancangan Sultan Hamid II, 1950
[34] Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 dan Penjelasannya.
[35] Untuk memahami Paradigma ini, lihat Esmi Warassih, dalam Buku Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama .Maret 2005. Atau Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008.

Tulisan tersebut di atas dapat di DOWNLOAD / di UNDUH pada blog ini dibagian Kanan - Bawah

Penulis : Turiman Fachturahman Nur, Mahasiswa S3 KPK UNDIP UNTAN, email qitriaincenter@yahoo.co.id HP. 08125695414

0 comments: