Selasa, 09 Februari 2010

10 Trik Menghindari Korupsi

TRIK PERTAMA, Pahami Definisi Hukum Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang - Undangan(Keuangan Daerah dan Pengelolaan APBD/APBN)

Kekayaan Negara dan BUMN



UU Tipikor


Penjelasan Umum
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian



Kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.



UU BUMN


Pasal 1 angka 10
Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Kerugian Nyata dan Potensial



UU Tipikor
Penjelasan Pasal 32 ayat (1)
Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.



UU Perbendaharaan Negara


Pasal 1
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Mengapa Perlu dipahami ?
Saat ini Pakar dan penegak hukum memang terpecah belah pendapatnya mengenai hal ini. Prof Erman Radjagukguk merupakan salah satu pakar yang konsisten menyatakan harta BUMN bukan merupakan kekayaan negara, sehingga tidak ada kerugian negara dalam BUMN. Makalahnya bahkan pernah digunakan Laksamana Sukardi dalam kasus VLCC untuk menjustifikasi tak ada kerugian negara dalam kasus itu. Sedangkan penegak hukum lebih berkiblat pada UU Korupsi. Bagi kami, UU BUMN itu dalam konteks managerial. Tapi pertanggungjawaban pidana, dasarnya UU Korupsi.
Komentar penulis yang menyerahkan persoalaan ini kepada pakar patut disayangkan. Para pakar dan penegak hukum tak menemui kesepakatan karena memang undang undang yang ada tidak sinkron. Bahkan hakim seringkali seakan memilih menggunakan UU Tipikor atau UU BUMN. Makanya seringkali tindak pidananya sama, namun hukumannya berbeda.

Hukum positif tak boleh multitafsir
Sementara itu, Guru Besar Kriminologi UI Muhammad Mustofa menilai tidak sinkronnya undang-undang disebabkan DPR tidak memahami seutuhnya istilah hukum positif. Hukum positif itu tak boleh multitafsir, ujarnya. Makna positif, menurut Mustofa, tidak bermakna ganda. Bila pembentuk undang-undang membuat peraturan perundang-undangan (hukum) yang bermakna ganda, berarti ia telah gagal menjalankan fungsinya.
Bila dibandingkan, lanjutnya, peraturan yang dibuat zaman pemerintah kolonial Belanda cenderung lebih bersifat positif, tak bermakna ganda. Berbeda dengan yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia sendiri, yang menurutnya justru multitafsir. Seringkali ada justifikasi, hukum itu memang multitafsir. Ini yang salah.
Sedangkan Sugiyanto memiliki pendapat hampir serupa. Dalam penegakan hukum, menurutnya, perbedaan analisis fakta merupakan hal yang wajar. Tetapi, perbedaan persepsi antara penegak hukum, justru itu yang harus dihindarkan. Karena menyangkut kepastian hukum.
Perdebatan soal definisi keuangan negara akhirnya berujung juga pada revisi UU TIpikor. Menurut Sugiyanto saat ini RUU itu telah memperluas pengertian korupsi. Walaupun tidak terkait kerugian negara, sudah bisa dimasukan ke dalam korupsi,. RUU ini dinilainya sudah sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption.
Dalam RUU ini, suap atau penggelapan dalam sektor swasta bisa ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Meski begitu, Sugiyanto menolak bila unsur kerugian negara dihilangkan sama sekali. Cuma terminologi istilahnya yang harus dipastikan sehingga tidak ada penafsiran lain.

Kerugian potensial
Selain kerugian negara dalam BUMN, Sugiyanto juga menyoroti frasa kerugian negara yang nyata dalam UU Perbendahaaraan Negara. Ketentuan ini pun sering menimbulkan penafsiran yang berbeda.
Pengertian kerugian negara ini pernah digunakan hakim tingkat pengadilan negeri untuk membebaskan terdakwa. Saat itu, lanjut Sugiyanto, kredit belum jatuh tempo sehingga belum ditemukan adanya kerugian negara yang nyata. Padahal, menurut Sugiyanto, dalam kasus korupsi ada yang dinamakan kerugian potensial. Sayangnya undang-undang ini tidak mengenal jenis kerugian ini. Oleh sebab itu, upaya mensinkronkan ini diserahkan sepenuhnya kepada DPR. Kita ini kan bicara pada tataran pelaksana. Ia menegaskan dalam tataran pelaksanaan sebenarnya tidak ada masalah berarti. Bila tidak ada perubahan, ia mengaku punya opsi tersendiri. Kita akan pakai UU Korupsi.

TRIK KEDUA, Pahami rumusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang -Undang No 20 Tahun 2001

Perhatikan Pasal-Pasal berikut ini :
Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi
nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

TRIK KETIGA, Jangan Termakan Propaganda Anti Otonomi
Ada pendapat yang menarik seorang ekonom Revrisond Baswir menjawab tudingan besarnya potensi ekspor korupsi ke daerah seiring pelaksanaan otonomi. Pendapat itu diungkapkannya dalam artikel di sebuah media ketika otonomi daerah baru berumur sekitar 7 Tahun semenjak UU No 32 Tahun 2004 digulirkan.
Dengan kalkulasi sederhana, dia membuktikan bahwa pada saat itu daerah hanya menerima sekitar 25 persen anggaran negara yang berasal dari APBN. Artinya, 75 persen anggaran negara masih tetap dikelola pemerintah pusat. Jumlah itu belum termasuk komponen keuangan negara lain yang sangat empuk untuk diselewengkan, seperti dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), badan usaha milik negara (BUMN), dan dana nonbujeter lain (Baswir, 2003: 201-202).
Total volume APBD se-Indonesia hanya sekitar lima persen dari volume komponen keuangan negara yang dikelola oleh pusat. Dengan kalkulasi seperti itu, menurut dia, masalah korupsi di Indonesia masih tetap berlokasi di lingkungan pemerintah pusat.
Setelah hampir sewindu, porsi belanja daerah dalam APBN hanya bertambah 8-9 persen. Hal itu bisa dilihat dari jumlah belanja daerah dalam APBN 2009 dan 2010 yang berkisar antara 33-34 persen dari total belanja negara.
Sebagaimana tampak, transfer ke daerah dalam APBN 2010 Rp 258,9 triliun atau sekitar 33,9 persen. Dalam APBN-P 2010, jumlahnya turun sekitar 0,1 persen menjadi Rp 254,2 triliun. Meski nilainya bertambah menjadi Rp 281,2 triliun dalam APBN 2010, persentase belanja daerah justru menyusut menjadi 32,9 persen.
Dengan melihat data tersebut, pandangan pejabat pusat tentang buruknya kinerja daerah selama tujuh tahun otonomi perlu disikapi secara jernih dan kritis. Masyarakat perlu mempertanyakan motivasi pusat. Benarkah pusat benar-benar ingin memperbaiki kinerja daerah atau sekadar menyampaikan propaganda antiotonomi?
Perlu dipertanyakan juga apakah buruknya kinerja daerah hanya disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kompetensi aparatur atau juga dipengaruhi faktor eksternal lain? Misalnya, lemahnya supervisi dan pengawasan pusat. Atau sebaliknya, kinerja buruk daerah justru dipicu oleh buruknya kualitas regulasi dan instrumen kebijakan pusat yang (terpaksa) harus dipedomani daerah?
Dengan perspektif seperti ini, apakah berarti kita harus mengabaikan korupsi di daerah? Jelas tidak. Mengutip Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada Denny Indrayana, korupsi yang beriringan dengan otonomi daerah tidak bisa dikatakan tidak ada. Sebab, di mana kekuasaan bertambah, bertambah pula potensi korupsinya. Tetapi, sangat tidak adil jika daerah selalu dipersalahkan dalam banyak kasus, sementara kasus tersebut tidak mungkin terjadi tanpa andil aparat pemerintah pusat.
Pemberantasan korupsi bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan otonomi daerah. Tapi, bukan berarti pusat boleh menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada daerah. Alih-alih menyelamatkan otonomi, langkah tersebut justru semakin mengentalkan nuansa sentralisasi

TRIK KEEMPAT, Pahami Perubahan UU No 31 Tahun 1999
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A)
1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TRIK Kempat Pahami apa yang dimaksud alat Bukti menurut hukum
Pasal 26 A
4 Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A
Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B
(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C
Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A
(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

TRIK KELIMA, Semua Surat ACC dari Atasan dan Nota Atasan di arsipkan atau difotocopy dimaksudkan jika ada perkara mudah untuk membuktikan, jangan sampai menjadi "tumbal atasan", karena Nota atasan adalah termasuk Putusan TUN. Logika Hukum, tanpa acc atasan maka surat keputusan tak bisa dikeluarkan.

TRIK KEENAM, Ketika memberikan keterangan Pers jangan berubah-berubah terhadap obyek yang sama selama satu tahun, karena akan dikonfrontir sebagai keterangan yang tidak konsisten dan upayakan Press Konferen diupayakan tertulis dan difoto kofi dan dibagikan kewartawan dengan tanda terima.

TRIK KETUJUH, Bertanya kepada Ahlinya sebelum mengambil Keputusan Publik atau diskusikan dengan pemegang kewenangan apabila ragu dasar hukumnya.

TRIK KEDELAPAN, Ketika mengambil tindakan yang bersifat DISKRESI maka mintalah kesepakatan secara tertulis kepada subyek yang terkena putusan, bahwa hal tersebut adalah kebijakan yang alternatif yang tersedia di peraturan perundang-undangan jika perlu buatlah pernyataan di atas materai dari yang terkena tindakan diskresi dan fotocopy pernyataan sebagai bagian arsip Surat Keputusan.

TRIK KESEMBILAN, biasakan program kerja merupakan Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner dan peluang menjadi temuan KPK dan BPKP.

TRIK KESEPULUH, Bersiaplah dengan RUU Administrasi Negara menyatakan: Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah semua keputusan tertulis atau tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam bidang hukum administrasi negara serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, termasuk keputusan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Layanan Umum serta badan lain, sepanjang menyangkut pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dan atau pelayanan publik. Diskresi adalah keputusan pejabat administrasi pemerintahan yang bersifat khusus, bertanggung jawab dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan maksud untuk secara lebih cepat, efisien dan efektif mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar dan Penyelenggara Negara, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. RPP Diskersi Pejabat Administrasi negara: Batas hukum diskresi adalah hak yang dimiliki seseorang pejabat yang memiliki kewenangan delegasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan seseorang pejabat,untuk mengatasi suatu kasus dan permasalahan umum, atau bencana alam, atau Negara dalam keadaan darurat, karena konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku belum jelas atau belum mengatur;



Penulis : Turiman Fachturahman Nur (Dosen Fak Hukum UNTAN) email qitriaincenter@yahoo.co.id, HP 08125695414

0 comments: