Selasa, 19 Januari 2010

Supremasi Hukum & Realitas Penegakan Hukum Di Kalimantan Barat

Apakah Supremasi Hukum itu?
1. Untuk memahami konsep Supremasi Hukum, maka perlu dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Hukum, karena hukum itu bisa didekati secara multidimensional, berikut ini dikemukakan hukum sebagai institusi keadilan (Justice) dan Hukum sebagai institusi peraturan (Norma), Berbicara hukum sebagai peraturan adalah bicara tentang kepastian hukum seperti adagium walaupun langit akan runtuh hukum harus ditegakan, ketika hukum dipahami sebagai peraturan, maka kepastian hukum itu kemudian diformalkan dalam peraturan, adagiumnya adalah Serva ordinem et ordo servabit te (Layanilah Peraturan maka peraturan itu akan melayanimu), Hukum sebagai institusi keadilan, maka hukum adalah representasi dari realitas sosial atau fenomena sosial (nomos), hukum diformulasikan sebagai pembelaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian pengertian supremasi hukum tergantung pada paradigma yang dipakai oleh seseorang.
2. Saat ini adalah supremasi hukum sedang mengalami on going proses dari era positivisme menuju pra positivisme melalui pendekatan perspektif historis, yakni pada era positivisme yang melahirkan hukum modern pada masyarakat liberal. Pada saat semacam itu nilai-nilai spiritual yang meliputi: etika moral dan agama tidak mendapat tempat sehingga hukum modern mengalami krisis spiritual. Dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivis sosiologis yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis. Pemikiran semacam itu berangkat pada pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan mutahir ilmu pengetahuan (the pronter changing of science), yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan (the unity of knowledge) yang tidak lepas dari fakta emfirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya, seperti etik, moralitas dan nilai-nilai spiritual.


Paradigma apakah yang berlaku pada konsep Supremasi Hukum Indonesia dalam koridor NKRI?
3. Perkembangan paradigma itu juga berbanding lurus dengan sifat penegakan hukumnya, apakah represif, atau responsif dan pada konteks saat ini penegakan hukum sedang menuju sifat progresif, apapun sifat dari penegakan hukum itu, maka supremasi hukum Indonesia memiliki paradigma yang mengacu kepada teori yang membumi (Grounded Theory) yang tidak lain adalah Reht Ide Pancasila, sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, jadi selama Pembukaan UUD 1945 sebagai Staat Fundamental Norm masih berlaku secara yuridis kenegaraan, maka suka tidak suka Paradigmanya adalah Paradigma Ideologi Pancasila dengan tidak menampikkan nilai-nilai spiritual dari masing-masing agama yang ada di Indonesia dan diakui resmi oleh negara, dan ini adalah "PR" terbesar bagi para ilmuwan hukum, Legal Draft dan para Yuris serta penegak hukum, serta para aktivis hukum untuk berkiprah dalam penegakkan hukum berbasis paradigma terpilih para pendiri negara republik Indonesia tersebut di atas.

Bagaimana "kiblat Penegakan Hukum di Indonesia dan di derah?
4. Realitas Penegakan Hukum saat ini di Indonesia dan berpengaruh di ddaerah masih berkiblat pada paham positivisme yang saat ini mempengaruhi kehidupan bernegara, yaitu untuk mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan agar segera menjadi norma perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan. Paham ini mempunyai struktur yang terintegrasi kukuh secara sentral dan berotoritas sentral yang tidak bisa dijabarkan, positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tumbuh modern dan menghendaki kesatuan dan atau menyatukan. Tidak Cuma yang menuju ke nation state, melainkan juga yang dulu menuju ke colonial state. Tak ayal pula, positivisasi hukum selalu berhakikat sebagai proses nasionalisasi dan etaisasi hukum menuju kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli kontrol sosial yang formal lewat pendayagunaan hukum positif.[1]


Mengapa Penegakan Hukum di Indonesia masih bertumpu pada paham Positivisme ?
5. Hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan.
6. John Austin, pada mulanya, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu perintah (Command), sangsi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (soveignty).[2]
7. Sementara menurut tokoh lain dari positivisme adalah Hans Kelsen yang menyatakan,bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (reine rechtlehre). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori factual (sains kategorie). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.
8. Teori hukum murni boleh dilihat bagai suatu pembangunan yang amat seksama dari aliran positivisme. Ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Teori hukum ini adalah teori tentang hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan apakah hukumnya dan bukan bagaimana hukum yang seharusnya. Karena itu, menurut Hans Kelsen keadilan sebagaimana lazimnya dipertanyakan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Ia adalah suatu konsep. Ideologis, suatu ideal yang irasional.
9. Pendapat yang mengemukakan bahwa keadilan itu ada, ternyata tidak dapat memberikan batasan yang jelas sehingga menimbulkan keadaan yang kontradiktif. Bagaimanapun keadilan itu tidak dapat dilepaskan dari kehendak dan tindakan manusia. Ia tidak bisa menjadi subjek ilmu pengetahuan. Apabila dipandang dari sudut pengetahuan rasional, yang ada hanya kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, hanya ada konflik kepentingan-kepentingan.[3]
10. Dasar-dasar pokok pikiran teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut: pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity); kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada; ketiga, ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam, keempat, sebagai suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau cara yang spesifik, dan keenam, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.[4]
11. Hans Kelsen juga dikenal sebagai pencetus teori berjenjang, (stuffen theory) teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin kongkrit. Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida yang disebut norma dasar (grund norm). teori berjenjang ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawasky. Namun, lebih mengkhususkan pada pembahasan norma hukum saja. Sebagai penganut dari aliran positif, hukum dipahami identik dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa.[5]

Apakah Paradigma Pos Positivisme mengalami dekontruksi?
12. Pada perkembangan saat ini telah terjadi Pos Positivis mengalami Dekonstruksi dalam perkembangannya, muncul aliran yang merupakan reaksi dari dominasi pemikiran rasionalisme yang dianggap mempunyai banyak kelemahan yang didasarkan pada pemikiran yang hanya terpaku pada nilai-nilai atau asumsi-asumsi yang bersifat khayal. Karena itu, akhirnya melahirkan aliran sejarah (historis) yang menginginkan suatu teori harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan atau fakta. Tokoh dari aliran sejarah ini diantaranya adalah Von Savigny yang menolak untuk mengagung-agungkan akal seseorang. Hukum, baginya tidak dibuat tapi tumbuh dan ditemukan dalam masyarakat.
13. Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan positivisme, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.

Apakah ada sinthesa terhadap model penegakan Hukum saat ini ?
14. Teori hukum lain yang lahir dari proses dialetika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu sociological juris-prudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Lili Rasyidi, 1988: 55). Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Roscoe Pound juga mengajurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum[6].
15. Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatian perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekataan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihaat sebagai institusi yang stiril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas[7].

Bagaimana dengan Penegakan Hukum paham Realisme ?
16. Bersamaan dengan itu, berkembang juga aliran realisme hukum. Menurut aliran ini, hukum itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ciri-ciri ajaran realisme sebagaimana dikemukakan oleh Karl. N. Liewellyn adalah sebagai berikut: pertama, tidak ada mahzab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum, kedua, realisme adalah konsep hukum yang harus diuji tujuan dan akibat-akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari pada hukum; ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya untuk tujuan-tujuan studi: keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum sepanjang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang, dan kelima realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.[8]
17. Pospositivis dapat dipahami sebagai mode pemikiran atau dapat juga merupakan tahapan dalam lintasan sejarah. pospositivis secara umum dapat dikatakan sebagai gugatan terhadap positivis yang bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal yang telah mencapai status hegemonis di dunia. Kalau positivis melahirkan modernisme, maka post positivisme akan melahirkan pikiran post modernisme.
18. Era pospositivisme sering dipahami sebagai gejala berkembangnya pemikiran yang memberontak pada tatanan positivisme dengan indikasi bersifat anti rasionalisme. Dengan demikian, berarti telah bergantung pada peluang dan tempat berkembangnya pemikiran non rasional. Inilah yang oleh Jacques Derrida disebut sebagai dekontruksi, yakni pembongkaran cara berpikir yang logis dan rasional. Dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran. Dekontruksi dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap dominan dan benar, karena yang dianggap benar selama ini, ternyata tidak membahagiakan manusia, sesungguhnya hukum itu dibuat bukan hanya untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk manusia.
19. Dekontruksi telah membongkar positivisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kencenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahaw kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.
20. Dalam bidang hukum publik, khususnya hukum ketatanegaraan, demokrasi dengan sistem perwakilan dianggap sebagai sistem yang terbaik dalam negara modern. namun dalam perkembangannya sudah mulai dipertanyakan. Mereka menganggap bahwa representasi amat penting bagi modernisasi, organisasi, struktur politik dan filsafat yang mendasarinya. Akan tetapi, representasi adalah asing dan berlawanan dengan apa yang dipandang bernilai menurut pola post modernisme.
21. Dalam alam positivisme, perspektif spiritual dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah hilang unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama). Cara berpikir seperti itu muncul bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Romawi dan berdirinya negara-negara bangsa di Eropa melalui perjanjian West Phalia tahun 1648 M yang dianggap sebagai awal kebangkitan Eropa, yang memunculkan etika protestan sebagai kekuatan yang mempengaruhi kapitalis Barat.

Apakah ada perkembangan baru terhadap arus penegakan hukum pada abad digital ini ?
22. Penegakan Hukum tidak boleh melupakan konsep Spiritualisme dan Dialog Nilai Corak spiritual dalam alam pospositivisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. Agama, etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Sebab krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan pembangunan peradaban yang dibangun.
23. Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya “Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence”, mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (spiritual quition), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultime intelegen), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekataai kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Pemikiran semacam itu sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakaan
24. Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakaat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quiation merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia berada di antara order dan chaos, memberikan intuisi tentang makna dan nilai[9].
25. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat kontektual, tetapi ingin keluar daari situasi yang ada dalam ussaha untuk mencari keebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi paatokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transendental). Kecerdasaan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus membentuk yang baru (rule making). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan potensi intelegen dan emosi yang ada, tetapi meningkatkan kualitasnya, sehingga mencapai tingkat keccerdasaan sempurna (ultimate intelligence)[10].
26. Penemuan SQ yang dilakukan melalui penelitian berbagai tempat, seperti di Meksiko dan Swedia menunjukan bahwa spiritualisme dan perspektifnya menjadi alternatif mutahir untuk menungkinkan manusia modern bisa keluar dari rasa keterasingan di tengah keramaian untuk menemukan jati diri sebagai manusia dengan pendekatan spiritual, yang di dalamnya ditemukan integrasi nilai secara subtantif. Di sini menunjukan bahwa temuan ilmiah tidak harus bersifat rasional dan logik, tetapi bisa juga sarat dengan nuasa nilai yang tidak dapat dijelaskan secara rasional tetapi dapat dirasakan melalui intuisi batin manusia. Perspektif spiritual menjadi penting dalam dunia ilmu atau pengembangan ilmu untuk menjadi ilmu lebih bermakna bagi kehidupan manusia
27. Berdasarkan paparan itu maka para penganut aliran-aliran yang pada abad 20 mengkritisi kaum positivisme, yaitu aliran sosiologis memandang hukum sebagai "kenyataan sosial" dan bukan hukum sebagai kaidah, Oleh karena itu jika kita ingin membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan kaum positivisme dengan kaum sosiologis adalah keduanya terutama memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan
28. Pertanyaannya adalah apa perbedaan positivisme dan sosiologisme? Positivisme memandang hukum tidak lain kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. Ia mempelajari; bagaimana dan mengapa tingkah laku sosial berhubungan dengan hukum dan pranata-pranata hukum dan kita, bahwa sikap dasar kaum sosiologis hukum adalah kecurigaan, Apakah hukum itu seperti yang ditulis? Seperti yang dikatakan? Dengan kata lain, kaum positivisme melihat "law in books", sedangkan kaum positif sosiologis memandang hukum sebagai "law in action"
29. Positivisme memandang hukum sebagai suatu yang otonom atau mandiri, sedangkan sosiologis hukum memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial lainnya. Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai "das sollen" (apa yang seharusnya) ought), sedangkan sosiologis hukum memandang hukum, sebagai das sein (dalam kenyataan), is). Dunia "is (realm of is) adalah: refers to a compleks of actual determinants of actual human conduct.
30. Positivisme cenderung berpandangan yuridis–dogmatis, sedangkan sosiologisme hukum berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum, jadi interpretative under under standing of social conduct (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial, meliputi causes its course, dan its effects. Fenomena hukum dari sudut pandangan aliran sosiologis ini adalah gejala-gejala yang mengandung stereotif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
31. Kemudian sisi metode yang digunakan kaum positivisme adalah preskriptif, yaitu menerima hukum positif dan penerapannya, sedangkan metode yang digunakan oleh sosiologisme hukum adalah deskritif., Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survei lapangan (field survey), observasi perbandingan (comparative observation), analitis statistik (statissical analisis), eksperimen (experimentaion).

Mengapa Penegakan Hukum ada kecenderungan akan kembali pada konsep Sunatullah yaitu Hukum Alam
32. Atas dasar itu sebenarnya tidak cukup pemahaman hukum hanya dipahami dari dua sisi yaitu positivisme dan sosiologis tetapi seharusnya merupakan dua hal yang dikombinasikan itulah era positivisme sosiologis berbasis spiritual, jika dua pemahaman hukum ini bisa disinergikan, maka konsep penegakan hukum pun akan bergeser pada penegakan hukum yang berbasis moral, atau dalam konsep Al-Qur'an, adalah sinergisitas antara dalil-dalil Kauliyah dengan dalil-dalil kauniyah dengan metode munasabah (korelasi) atau interaction simbolik dan rekontruksi hukum buatan manusia mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Hukum Islam walaupun tanpa membentuk negara Islam, atau tetap dalam koridor negara kebangsaan.
33. Padahal salah seorang non muslim yang bernama Prof Dr Lawrence Rosen, seorang guru besar Antropologi dan Ilmu Hukum pada universitas Colombia telah meluruskan kekeliruan persepsi dari rekan-rekan orientalis mereka selama ini tentang sistem Islam. Dalam bukunya yang best seller berjudul "The Justice Of Islam: Comparative Perspective on Islamic Law and Society (diterbitkan oleh Oxford University Press Tahun 2000 antara lain Profesor Dr .Lawrence Rosen menuliskan: "Satu dari lima penduduk dunia adalah orang yang seyogianya tunduk dan patuh kepada syariat Islam, tetapi stereotip yang masih menyebar adalah persepsi yang salah tentang syariat Islam itu, yang seolah-olah hanya menonjolkan betapa kaku dan ganasnya hukum Islam itu[11]
34. Atas dasar itu, tawaran dan rekomendai yang diajukan sebagai bentuk pencerdasan dan pengawalan penegakan Supremasi Hukum kepada OKP KAMMI KAL-BAR adalah:
Pertama, harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking, dan patut menyadari pemberlakuan sesuatu Peraturan Perundang-Undangan janganlah hanya ditujukan kepada kepastian hukum semata, tetapi harus mampu menangkap rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan bersama.
Kedua, bahwa hukum yang bukan hidup diruang hampa, tetapi hidup dialam diantara manusia yang bersifat dinamis, oleh karena itu pemberlakuan sesuatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kebutuhan dinamika manusia yang memerlukan kecepatan informasi dan pelayanan publik, oleh karena itu hal yang harus disiapkan adalah infra struktur yang mendukung.
Ketiga, suka atau tidak suka dibutuhkan SDM yang profesional untuk mengkritisi sesuatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu diserap SDM dalam rangka penegakkan hukum yang berbasis pada keahlian informatika dan manajemen resiko yang bersifat digital, oleh karena itu perekrutan SDM dibidang ini perlu memperhatikan keahlian mapping peraturan dan ahli advokasi yang diseleksi dari penyedia SDM yang berbasis dari Pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional dan terlatih, karena SDM yang dibutuhkan berbanding lurus dengan semangat serta latar belakang dan tujuan diberlakukan sebuah peraturan perundang-undang yang akan distressing.
Keempat, Perlu pergeseran Paradigma penegakan hukum, sebagaimana Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efiesiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hal ini jelas dikatakan pula oleh Robert B. Seidman, bahwa setiap undang-undang, sekali dikelurkan akan berubah, baik melalui perubahan normal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta berkembang, mengkehendaki peraturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelurusi hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Namun, harus disadari sungguh-sungguh bahwa masalah peraturan oleh hukum itu bukan saja dilihat dari segi legimitasinya, dan bukan juga semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan. Itulah sebabnya muncul suatu cara berpikir lain (aliran pemikiran non-analistis) yang tidak lagi melihat hukum sebagai lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat.[12]
Kelima, Menyadari akan pergeseran peran hukum (hukum negara) yang demikian itu, maka Prof.Dr Esmi Warassih, SH, MS menyarankan agar "paradigma kekuasaan" yang dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia ini perlu diubah atau diganti dengan penegakkan yang berbasis "paradigma moral". Paradigma moral yang diidealkan itu memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralitis, dan profesional untuk membangun "masyarakat madani" (civil society). Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan otentisitas hukum "sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Dalam nada yang sama, Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH salah seorang "begawan sosiologi hukum" dari Universitas Diponegoro akhir-akhir ini mulai menaruh keprihatinan yang sama tentang orientasi hukum menuju kebahagiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidaknyamanan atau ketidak tentraman hidup. Orientasi hukum yang demikian itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara harafiah dirumuskan dengan kata-kata : ".....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."
35. Rekomendasi yang bisa diajukan adalah untuk memahami penegakan hukum yang mengedepankan supremasi hukum, maka OKP KAMMI KAL-BAR jangan terjebak dengan paham positivisme atau pospositivisme sudah saatnya KAMMI KAL-BAR mengawal penegakan hukum yang bersifat progresif , yaitu penegakan hukum yang tidak hanya memandang sebagai norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan semata, tetapi menegakkan tujuan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatar belakangi peraturan perundang-undangan itu dibentuk atau dibuat, selain itu pemahaman hukum tidak hanya norma ansich semata, tetapi juga nomos yaitu apa yang dipahami dalam tataran realitas sosial hukum dari masyarakat yang akan diadvokasi oleh KAMMI –KAL-BAR, oleh karena itu pemahaman konstruksi hukum sudah waktunya menggunakan paradigma yang berbasis pada teori yang membumi (Grounded Theory) dalam hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada spiritual yang menjadi basis nilai KAMMI KAL-BAR, yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah dengan metode yang membumi , yaitu Munasabah, karena hanya kader-kader KAMMI yang cerdas spiritual, emosional dan intelektual yang mampu mensinergikan ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, sebagai generasi bangsa yang berkesadaran sejarah wajiblah menegakan kebenaran dan keadilan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an: Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukum itu hendaklah adil, bahwa dengan itu Allah telah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat (Surah Anisa ayat 58) Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Karena itu bertaqwalah kamu kepada Allah ! Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Surah Al Maidah ayat 8).


*) Makalah ini disampaikan pada Kegiatan Training Kepemimpinan Tingkat Daerah KAMMI Daerah Kalimantan Barat dengan Tema: Membangun Kekokohan Kompetisi Kritis Kenegaraan Dalam Upaya Supremasi di segala Bidang, 10 Desember 2009 di Aula BPTP Pontianak.
[1] Lihat Lukman dalam Soetandyo Wignjosoebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hal. 2.

[2] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal.98.
[3] Lihat Bodenhaimer dalam Satjipto Raharjo, Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 272-273 Lihat Satipto RaharjoNegara Hukum dan Deregulasi Moral, Kompas, Jakarta, 13 Agustus,1997
[4] Ibid, Hal.273.
[5] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. Hal.99.
[6] Sutandyo, Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya, Surabaya, 2003, hal 8.
[7] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hal 83.
[8] Friedman dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. Hal. 116.
[9] Danah Zohar dan Iaan Marshall, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intellegience, Bloomsbury, Landon, 2000.
[10] Danah Zohan dan Ian Mashal dalam Satjipto Rahardjo, Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual, Kompas, 30, Desember 2002.
[11] Ahmad Ali seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin) "Gara-Gara "Syariat" Belanda: Terkorup di Dunia, tapi "Tak ada Koruptornya," Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 01/XV.Mei 2002/Shafar Rabiul Awal 1423, H, dalam dalam Willayuddin A.R. Dani, Bahaya Indonesia
menuju keruntuhan, Abu Hanifah Publising, 2007, halaman 249
[12] Untuk memahami paradigma ini, lihat Prof Dr Esmi Warassih,SH,MS dalam Buku Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Maret 2005. Atau Prof .Dr Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008.

Oleh : Turiman Fachturahman Nur, Mahasiswa S3 KPK UNDIP UNTAN.

0 comments: