Kamis, 21 Januari 2010

Mencari Jejak Rancang Bangun Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Mencari Jejak Rancang Bangun Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
(Suatu Analisis Teori Hukum Pada Era Transisi Dari Positivisme Ke Teori Hukum Progresif)

A. Latar belakang
Penegakan hukum pada hakekatnya berbanding lurus dengan mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dan ketika berbicara tujuan hukum, maka secara esensial tujuan hukum ada tiga hal yang utama yang tidak terpisahkan tetapi terbedakan, yaitu pertama, tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, kedua tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana mewujudkan ketiga hal tersebut ? jawaban atas pertanyaan ini membawa pada tataran teoritis, karena pada subtansi yang paling esensial adalah berkaitan dengan fondasi filsafat ilmu hukum itu sendiri dan untuk ini ada tulisan berbentuk essay yang menarik untuk disitir sebagai bahan referensi, yaitu tulisan Anthon F. Susanto yang berjudul "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia dan satu proposisi yang menarik yang Anthon paparkan, yaitu "ilmu hukum Indonesia saat ini berada di bawah hegemoni Paradigma Positivisme hukum[1] yang merupakan kepanjangan tangan Paradigma Cartesian-Newtonian[2]. Inilah tataran Das seinnya
Positivisme Hukum adalah aliran pemikiran dalam hukum yang memperoleh pengaruh kuat dari aliran positivisme ilmu (pada umumnya). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakekat hukum. Positivisme Hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang undangan[3] Keberadaan hukum Positivisme Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehadiran negara modern[4] inilah tataran das Sollennya.
Pertanyaannya adalah apa pandangan asumsinya, pandangan asumsi-asumsinya lebih mengacu pada Paradigma Cartesian –Newtonian dan Positivisme Ilmu dalam Positivisme Hukum, didalamnya ada persoalan-persolan fundamental yang muncul, misalnya saja pandangan dualisme dalam Positivisme Hukum ternyata telah menciptakan pemisahan antara moral dan hukum, pemisahan hukum dari sudut bentuk (form) dan isinya (materiil), bahkan dari sudut pandang norma ada sollen (keharusan) da sein(kenyataan), konsep nilai yang ada dalam norma bersifat benar dan salah. Dualisme telah mengkarakterisasi kebudayaan, pemikiran dan realitas hukum modern sedemikian sehingga sukar sekali manusia membahas sesuatu (hukum) tanpa berasumsi dualistik. Dalam pandangan dualistik tersebut maka logika "oposisi biner" atau on offlogic merupakan satu-satunya yang diakui dan dipakai dalam dunia ilmiah ternasuk juga dengan dunia hukum, kredonya adalah "rules and logic" dan tokohnya dalam karyanya misalnya John Austin, HLA Hart, Hans Kelsen dan Ronald Darwin dan Lon Fuller.
Pertanyaannya adalah bagaimana karakteristik positivisme Hukum ini, adapun karakteristik Mekanistik –Deterministik, memperlihatkan bahwa hukum adalah wilayah yang bagian-bagiannya dapat dipreteleli dan realitas hukum digambarkan persis seperti mesin yang berkerja secara makanis, baik dalam bentuk hirarki aturan perundang-undangan atau juga perilaku masyarakat. Hukum selalu dilihat sebagai mesin yang terdiri dari banyak komponen yang mana komponen ini melihat hukum sebagai sebuah mesin besar tanpa roh dan jiwa yang bergerak teratur serba pasti, dan tertutup terhadap berbagai perubahan yang ada di luar mesin tersebut. Jadi menurut Positivisme Hukum (Positivisme Yuridis dan analitikal positivisme) hukum direduksi sedemikian rupa, sebagaimana Kelsen mereduksi realitas hukum yang bersifat beragam menjadi tunggal, yaitu realitas hukum yang bersih dari unsur-unsur non yuridis, Demikian pula Austin dengan menjelaskan bahwa hukum adalah perintah yang berdaulat dengan menempatkan lembaga-lembaga yang superior adalah upaya untuk mereduksi kekuatan-kekuatan lain selain negara, terutama kekuatan-kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang beragam.
Berkaitan dengan konsep penegakan hukum tentunya masih kuatnya paham postivisme di atas dianggap saat ini sebagai era transisi sedang menuju hukum progresif, pertanyaannya adalah bagaimana menegakan hukum di dalam masyarakat bangsa yang masih memegang kuat paham positivisme? Jika ada alternatif kajian akademisnya, maka teori apa yang bisa diacu dalam persfektif teori hukum, jawaban atas pertanyaan ini jelas membutuhkan kajian yang mendalam dari sisi teori hukum dengan satu judul makalah penulis pilih dari topik penegakan hukum di era transisi adalah: "Mencari Jejak Rancang Bangun Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Suatu Analisis Teori Hukum Pada Era Transisi Dari Positivisme ke Teori Hukum Progresif). Mengapa judul ini dipilih dari topik yang ditawarkan, karena penulis latar belakang studi hukumnya adalah hukum tata negara.

B Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
Pertama, merubah pandangan dan atau menumbuhkan para penstudi hukum sebuah kesadaran tentang adanya pergeseran pandangan dalam ilmu hukum tata negara, bahwa hukum tidak sama dengan undang-undang.
Kedua, memahami jejak rancang bangun penegakan hukum dalam persfektif hukum tata negara berdasar teori hukum dalam hal ini dalam persfektif paradigma hukum tata negara.
Ketiga, memberikan rancang bangun teori penegakan hukum dengan model sibernetika dengan pengertian hukum sebagai sistem sebagai alternatif penegakan hukum yang progresif sebagai tawaran akademis dari sisi teori hukum berdimensi ke Indonesiaan.

C Identifikasi Permasalahan
Adapun identifikasi permasalahan ini dibangun dengan dua asumsi dasar yaitu : pertama saat ini sedang terjadi pergeseran analisis hukum tata negara, kedua bahwa makna penegakan hukum secara teori hukum pada era transisi bisa dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas tergantung paradigma hukum yang dianut para penegak hukum dan penstudi hukum . Adapun asumsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran analisis hukum tata negara
Lahirnya berbagai kebijakan yang menimbulkan penolakan keras dari banyak komunitas lokal di tanah air saat ini, tentunya menuju ke suatu pertanyaan, dimana letak penghargaan atas kebhinnekaan dalam agenda pembaharuan hukum di Indonesia? Jawabannya bisa diperoleh dari keberadaan aturan-aturan baik di tingkat daerah maupun di level nasional yang justru menolak kemajemukan bangsa Indonesia. Artinya, ide pembaharuan penegakan hukum masyarakat Indonesia terkesan justru menuju ke pemaksaan kaidah sosial masyarakat tertentu kepada masyarakat lain yang memiliki nilai dan kebutuhan hukum yang berbeda. Apa yang terjadi disini adalah sebuah pengulangan terhadap pola-pola kebijakan lama di era regim hukum Orde Baru yang menerima begitu saja keutamaan kekuasaan politik dan mendepak desakan penegakan hukum yang dituntut oleh komunitas marginal seperti masyarakat adat, perempuan dan anak-anak.
Dengan berkaca pada situasi ini maka masyarakat baru Indonesia memiliki dua pilihan: Pertama, mereview kebijakan lama untuk mengakomodasi pluralitas sosial menjadi pluralisme hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah resistensi dan korban yang lebih banyak bagi komunitas. Kedua, tetap bergerak dalam alur perubahan sebagaimana telah dijalani saat ini tetapi dengan konsekuensi Indonesia sebagai sebuah negara tidak pernah bisa memutus mata rantai pelanggaran HAM di masa lalunya, dimana kebijakannya yang mengorbankan banyak kaum marginal terus berlanjut, wacana di atas adalah sekelumit yang ditengarai oleh Soetandyo Wignjosoebroto Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga dan Ketua Badan Pengurus HuMa[5]
Ketika kebijakan itu diformulasikan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk produk yang bernama Undang-Undang ada anggapan yang berkembang dikalangan pakar ilmu politik, bahwa materi muatan undang-undang itu sebenarnya proses dari sebuah proses politik dalam hal ini kalangan DPR bersama Pemerintah dan kadangkala konstruksi materi muatan rancangan undang-undang yang sudah disusun berdasarkan asas-asas hukum menjadi berantakan strukturnya, karena pasal-pasal ”diprerteli satu persatu” dan atau formulasi norma dirubah berdasarkan sebuah kepentingan atau ”pesanan” kekuatan di infra struktur politik.
Selaras dengan ini Komaruddin Hidayat menyatakan: ”sebuah demokrasi akan memperkuat negara, kalau parpolnya sehat, Parpol sehat kalau diisi oleh para politisi yang pintar dan berkualitas. Tetapi kalau DPR politisinya tidak berkualitas, maka UU yang dijahit ibarat baju, setelah jadi dipakai terasa sesak. Mungkin anda berpendapat apakah UU Produk DPR selama ini ibarat baju yang pas dipakai”[6]
Paparan diatas memberikan pemahaman yang kurang benar atau belum tepat, bahwa hukum itu sama dengan undang-undang, sedangkan hukum itu tidak dapat dipungkiri bahwa hukum itu pada dasarnya tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi dibuat oleh manusia dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu, itu artinya hukum tidak hadir dan bergerak diruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan selalu berada pada tatanan sosial tertentu dalam lingkup-lingkup manusia yang hidup, pemahaman yang demikian itu menggugah sebagian besar pemikir dan penstudi hukum untuk melihat hukum tidak dalam sebuah norma an sich. Para penganut perspektif ini berpendirian bahwa hanya dengan cara itulah kita dapat melihat ”wajah hukum” secara sempurna.[7]
Memaknai hukum pada tataran seperti itu tentunya kita mengharapkan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis seharusnya adalah mempresentasikan terhadap peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat, sehingga fungsi cita hukum dalam negara berubah dalam arti dapat mengakomodasi semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia.
Dengan demikian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan penetapan peraturan –peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses perwujudan tujuan sosial hukum, dengan kata lain yang tengah berlangsung dalam perjalanan penetapan peraturan itu adalah proses penetrasi dari sektor-sektor kehidupan masyarakat.
Berkaitan dengan hal yang demikian itu, Bredermeier[8] berpendapat bahwa didalam sistem sosial dijumpai bekerja 4 (empat) proses-proses fungsional utama, yaitu: (1) adaptasi (2) perwujudan tujuan (3) mempertahankan pola dan (4) integrasi. Keempat proses itu saling kait mengkait dan secara timbal balik saling memberikan input. Setiap sub proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara sub Proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara itu output dari salah satu proses itu juga akan menjadi input bagi sub proses yang lain.
Semua itu menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil studi ilmu-ilmu sosial di dalam studi hukum nampaknya sangat diperlukan. Barang tentu ini tidak dapat terjadi bila paradigma berpikir yang kita ikuti masih tetap bertumpu pada aliran analisis –positivitis. Pada tataran inilah kita menyadari, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada. Sehingga dalam beberapa hal tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan memerlukan keahlian-keahlian yang bersifat non hukum, yang seringkali belum dikuasai benar para petugas hukum yang ada pada saat ini, Untuk itu, para penstudi hukum perlu menguasai ilmu-ilmu sosial agar dapat menambah pemahaman mengenai hubungan hukum dan realitas sosial didalam masyarakat modern dan demokratis ini, tentu ada benarnya apa dinyatakan Satjipto Raharjo, dalam bukunya ” pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum, jika pendapat ini diaplikasikan dalam analisis Hukum Tata Negara, seharusnya hukum tata negara tidak hanya menggunakan pendekatan normatif saja, tetapi pendekatan sosio-politik, ini artinya adanya pergeseran analisis hukum tata negara bagi para penstudi ilmu hukum tata negara, dan terlihat akhir-akhir ini pergeseran itu telah muncul kepermukaan, misalnya oleh MK.
Adalah menarik ketika ada anggapan para pemerhati ilmu politik menyatakan sebuah pendapat, bahwa sesungguhnya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang adalah hasil dari proses politik, pertanyaannya bagaimana menjelaskan pendapat ini dari sisi hukum tata negara dan bagaimana pula penegakan hukumnya ?

2. Konsep Penegakan Hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.
Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law and not of a man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “ the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan uraian diatas jelaslah kiranya menurut penulis, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.
Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.
Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “law enforcement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “court of law” dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “Supreme Court of Justice”.
Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

D Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan diatas pertanyaan ilmiahnya sebagai perumusan masalahnya adalah bagaimana analisis pergeseran pembaharuan teori penegakan hukum yang berdimensi progresif dari sisi Hukum Tata Negara dan bagaimanalah jejak rancang bangun Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara untuk mewujudkan penegakan hukum progresif yang karakteristik ke Indonesian ? mengapa perumusan masalah tersebut yang dipilih oleh penulis, berikut paparan alasannya.
Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi saat ini. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.
Sudah hampir satu dasa warsa lamanya proses reformasi dijalankan bangsa Indonesia, sejak orde baru runtuh dari panggung kekuasaan politik pada penghujung Mei 1998. Seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak, reformasi ini memerlukan proses yang cukup panjang dan tidak mungkin mengubah segala sesuatunya secara cepat sesuai dengan tuntutan dan keinginan yang diharapkan rakyat. Bahkan untuk mereformasi berbagai tatanan kehidupan bangsa yang sudah lama tertanam lebih dari tiga dasawarsa merupakan pekerjaan yang tidak mudah serta membutuhkan pengorbanan yang amat besar dari rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak sekedar berupa harta benda, pikiran maupun tenaga, tetapi nyawa-nyawa anak bangsapun banyak berguguran di bumi pertiwi tercinta ini.
Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam proses reformasi saat ini, mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, meletusnya berbagai kerusuhan, mencuatnya kembali pertentangan etnis dan agama, munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang saling berebut pengaruh dan sebagainya. Langsung maupun tidak langsung tentu amat berpengaruh terhadap stabilitas negara dan ketentraman masyarakat. Masyarakat menjadi resah, trauma dan merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, terutama yang terjadi di kota-kota besar yang potensial memunculkan aksi kerusuhan massa.
Ekses-ekses reformasi yang merugikan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat dan sedapat mungkin harus dicarikan jalan keluarnya. Sudah banyak lontaran gagasan dikemukakan oleh banyak kalangan, mulai dari para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan lain-lain untuk memberikan jalan keluar (solution) terhadap krisis yang tengah dihadapi masyarakat. Bermacam-macam teori dan retorikapun dikemukakan untuk meyakinkan masyarakat. Akan tetapi pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari kacamatanya atau sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Tidak mengherankan kalau banyak pakar politik, pakar hukum, pakar ekonomi dan sebagainya berlomba-lomba mengemukan pendapatnya sesuai dengan versinya masing-masing.
Banyaknya konsep dan gagasan di atas, ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Justru masyarakat awam yang hidup serba miskin fasilitas, menjadi semakin bingung harus mengikuti pendapat yang mana, karena semua pendapat selalu mengaku yang terbaik, meskipun dalam praktik ternyata sulit pula untuk diaplikasikan (non aplicable). Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Betapapun memang harus diakui bahwa untuk memberikan jalan keluar dari krisis ini tidak mudah, karena begitu kompleks permasalahan yang melatarbelakanginya salahsatunya adalah persoalan konsep penegakan hukum progresif yang menurut penulis belum menemukan model yang selaras dengan masyarakat hukum Indonesia, menurut penulis salah satu faktor model pendidikan hukum saat ini ternyata ikut memberikan warna penegakan hukum itu sendiri.

E Pembahasan

1. Bagaimana seharusnya Pendidikan Hukum yang berdimensi progresif ?
Melihat kenyataan penegakan hukum saat ini, sudah selayaknya kalangan dunia pendidikan tinggi harus mencoba mencari alternatif yang tepat untuk diterapkan mengatasi krisis yang menimpa bangsa Indonesia ini. Dalam kaitan inilah, para pakar, kaum akademisi maupun para praktisi terutama yang berbasis pendidikan tinggi hukum, sebenarnya dapat ikut berpartisipasi memberikan peran dan sumbangan pemikirannya terhadap situasi dan kondisi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal ini, para sarjana hukum tentunya tidak sekedar melihat persoalan dari pedekatan hukum dalam arti normatif semata, tetapi dapat ditempuh dengan pendekatan yang lebih mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif melalui pengkajian dan analisis filsafati, terutama bertitik tolak dari kerangka tinjauan filsafat hukum.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah peran dan sumbangan yang dapat diberikan filsafat hukum yang diberikan di dunia pendidikan hukum dalam era reformasi. Dalam wujud apakah filsafat hukum memberikan kontribusinya. Kemudian apakah mungkin filsafat hukum dijadikan salah satu terapi untuk membantu memecahkan berbagai krisis yang terjadi dalam masyarakat kita pasca reformasi. Untuk membahas dan mencermati permasalahan tersebut, dalam tulisan ini akan diuraikan tentang tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiogis ilmu hukum, ruang lingkup objek pengkajian filsafat hukum, serta urgensi dan relevansinya filsafat hukum dalam membantu menyelesaikan krisis yang multidimensional ini.
Tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum Apabila dilihat kecenderungan dalam ilmu hukum, ternyata ada dua kecenderungan yang sedang terjadi menurut penulis, yakni : (1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri sendiri, (2) ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kecenderungan pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis. Terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum itu masing-masing saling menafikan. Kecenderungan kedua tampak dengan semakin kentalnya sikap yang menganologikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum.
Kecenderungan ilmu hukum tersebut sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang murni secara teoritis semata-mata (normative) maupun ilmu hukum yang terapan semata-mata (empiris). Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi steril dan dangkal. Mungkin ilmu hukum dapat berkembang tetapi tidak dapat menangkap hakekat yang lebih menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi.
Seolah-olah seperti orang buta yang menangkap ekor disangka itulah gambaran gajah atau seperti halnya melihat bagian sisi saja dari mata uang dan melupakan sisi lainnya. Ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum. Sebab itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan hakekat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis dan tinjauan aksiologis.
Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (being) atau eksistensi (existence) sebagai objek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (alls being is material) , sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (alls being is spirit) . Pandangan ini menentukan bagaimana atau dengan kacamata apa seseorang (subjek) melihat suatu objek tertentu. Tinjauan epistemologis menyoroti tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat objek itu. Selanjutnya tinjauan aksiologis adalah melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (utility) suatu objek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tak dapat dilepaskan dari persoalan nilai (value) yang dianut dan mendasari suatu objek tertentu.

a. Tinjauan Ontologis
Secara umum ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu : (1) nilai-nilai hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain, (2) kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata, (3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara umum filsafat hukum mengkaji nilai-nilai hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku hukum. Sedang kaidah hukum dikaji oleh bidang yang disebut normwissenschaf atau ilmu tentang kaidah.
Titik sentral pengkajian dan penelitian ilmu hukum adalah kaidah-kaidah hukum. Ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum. Tetapi persoalannya adalah dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana yang menjadi perhatian dari ilmu hukum. Sosiologi hukum dan antropologi hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum. Kedua bidang ilmu hukum ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu sudah bersifat normatif. Jadi harus ada ukuran bahwa bidang penelitian itu bersifat normatif. Dalam filsafat hukum, nilai-nilai yang dikajipun harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi.
Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, ilmu hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Yang berbeda antara satu kajian dengan kajian lain ialah kadar, intensitas atau derajat di anatara ketiga hal tersebut.

b. Tinjauan Epistemologis
Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar itu maka ditentukanlah cara untuk mencarinya yang disebut metode. Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum. Konsep mengenai metode dan ilmu bersifat universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tak dapat dihindarkan. Sebab itu hakekat hukum dan fungsinya dalam praktek tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum.
Apabila melihat hakekat hukum, ilmu hukum tidak didasarkan pada empirisme atau rasionalisme saja, karena gejala hukum tidak hanya berupa hal yang dapat diserap oleh indra atau pengalaman manusia berupa perilaku hukum saja tetapi juga berisi hal-hal yang tak terserap oleh indra manusia, yakni nilai-nilai hukum.
Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum ialah apabila disadari adanya penampakan dari obyek dan seraya menyadari pula arti dibelakang obyek tersebut. Secara hakekat, ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral. Oleh karenanya metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Dalam ilmu hukum pada waktu sekarang sering dibedakan antara metode normatif, metode sosiologis dan metode filosofis. Metode penemuan hukum (rechtsvinding) bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan hukum hanya dapat dipergunakan dalam praktek hukum. Penentuan penggunaan metode sosiologis dan metode filosofis tergantung pada kadar atau intensitas kaidah yang diteliti, sebab tidak semua kaidah memerlukan analisa baik filosofis maupun sosiologis.
Dalam perkembangannya, karena para ilmuwan hukum tidak puas dengan metode yang ada, maka muncullah metode multi disipliner atau disipliner, yang merupakan perwujudan dari logika hipotiko-deduktif-verifikatif. Dalam metode ini suatu masalah berusaha dipecahkan atau didekati dari berbagai disiplin baik yang termasuk deduktif maupun induktif. Istilah hipotiko deduktif menempatkan kaidah hukum sebagai hal yang mentah yang perlu untuk dimasukkan kedalam proses “verifikasi” untuk dibuktikan kebenarannya. Dengan mengadakan verifikasi maka suatu hipotesa atau teori seakan-akan dicocokkan dengan fakta-fakta. Menurut Popper, bukan verifikasi yang menjadi kriterium demarkasi antara yang ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi, yakni kemampuan menyangkal kesalahan. Dengan demikian Popper telah mengganti verifikasi yang bersifat induktif dengan falsifikasi yang deduktif.
Secara epistemologis, metode hipotiko-deduktyif-verifikatif dianggap ideal, tetapi dalam praktek penerapannya menjadi pragmatis. Metode tersebut tidak mutlak dipergunakan secara padu. Yang menjadi ukuran dalam penggunaan metode ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan biaya.
Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sebab itu yang diperlukan dalam ilmu hukum ialah sintesis dari metode-metode, sehingga ilmu hukum memiliki suatu metode yang mempunyai ciri khas. Ilmu hukum adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ilmu hukum harus merupakan suatu kebulatan dari seluruh komponen atau subsistem yang satu sama lainnya saling berhubungan.

c. Tinjauan Aksiologis
Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini:
Pertama, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian ilmu hukum menjadi masukan untuk menyusun rancangan peundang-undangan.
Kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. dalam rangka peradilan, seorang hakim atau lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun juga jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan pembelaannya.
Ketiga, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang formal yakni di bangku sekolah dan yang informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa di didik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan yang khas dan pernah sekurang-kurangnya meneliti hukum. Kualitas pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar.
Keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang, maka sistem seperti itu bersifat progressif dan interventif. Sebab itulah bidang-bidang yang diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas pengaturan tersebut.Kelima, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. Ilmu hukum juga menyajikan pertimbangan-pertimbangan. Adanya sejumlah data dan sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisa. Analisa atas suatu peraturan akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu.
Dan selanjutnya, ilmu hukum mempunyai fungsi sebagai pencerah terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum adakalanya diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum berfungsi memberikan pencerahan dengan mengajukan pemikiran-pemikiran dan kemungkinan-kemungkinan baru.
Ahli hukum Belanda J. van Kan, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam mayarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini di dukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Prodjodikoro, yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu. Selanjutnya Notohamidjoyo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat.
Definisi-definisi tersebut menunjukkan betapa luas sesungguhnya hukum itu. Keluasan bidang hukum itu dilukiskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan menyebutkan sembilan arti hukum. Menurut mereka, hukum dapat diartikan sebagai : (1) ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi ; (3) norma, yakni pedoman atau patokan siakap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; (4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer) ; (6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi ; (7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk untuk mencapai kedamaian; (9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).[9] Roscoe Pound menekan-kan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.
Dalam konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.[10] Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

2. Bagaimana penegakan hukum dalam perspektif Hukum Tata negara ?
Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana dan menurut penulis selaras dengan hukum tata negara oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[11] Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.
Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.[12]
Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,[13] dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Sementara itu Satjipto Rahardjo [14] membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,[15] juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.
Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hokum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem.
Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.[16] Dalam perkembangan-nya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.[17] Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.[18]
Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.[19] Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.[20] Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.[21]
Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt the law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pemben-tuk undang-undang.[22]
Kalau kita membicarakan keadilan hukum maka sebenarnya letaknya bukan pada seperangkat aturan hukum. Pembiaraan keadilan hukum lebih tepat ditujukan pada putusan pengadilan. Pengujian keadilan hukum tidak terletak pada substansi aturan hukum namun lebih pada penilaian putusan pengadilan pada tiap-tiap kasus. Oleh karena itu pemaknaan keadilan hukum juga harus berhubungan dengan kasus yang menjadi obyek penerapan aturan hukum tersebut. Upaya untuk menemukan keadilan hukum hanya mungkin jika seseorang diberi seperangkat aturan untuk menerapkannya pada serangkaian fakta. Hakim akhirnya membuat tiga pertanyaan terhadap penyelesaian atas kasus yaitu : pertama aturan hukum apa yang diadopsi, kedua Penilaian /versi dari fakta-fakta untuk menerapkan aturan hukum, ketiga Apakah aturan hukum tersebut sungguh dapat diterapkan. Akhirnya hakim akan memberikan pilihan mereka dengan mempertimbangkan ketiga hal terebut.
Dalam konteks ini keadilan menjadi bagian tedekat dari tiap kasus. Argumen bahwa keadilan merupakan bagian dari hukum – dan bukan menyederhanakan uraian atas hukum adalah akibat yang tidak dimaksud dari kaum positivis. Kaum positivis telah mengatur bahwa aturan hukum tidak perlu berisi moral. Aturan aturan hukum tersebut semata-mata tingkah dari pembuat aturan dan hakim yang dikeluarkan dalam bentuk perintah. Pada kontks ini, aturan hukum adalah fakta. Bukan nilai. Ini bukan berarti bahwa aturan hukum dapat diabaikan. Aturan hukum tersebut harus dan merupakan bagian dari perhitungan kasus karena aturan hukum merupakan bagian topografi dari kasus. Aturan Hukum merupakan bebas nilai, mereka tidak memunculkan yang seharusnya. Keharusan itu harus dijatuhkan oleh hakim terhadap aturan hukum dan fakta dari kasus. Semua penulis setuju bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum. Cuma pertanyaannya adalah, pada abad 19 kaum positivis ragu apakah keadilan menjadi perhatian dari praktisi hukum (lawyer). Namun, Keadilan pada hakekatnya merupakan ketepatan dalam penerapan aturan hukum pada fakta dari sebuah kasus.

3. Penegakan Hukum sebagai upaya mendekati unsur obyektif keadilan
Memperbincangkan keadilan juga sangat bergantung pada sejauh mana pengalaman kita dalam merasakan keadilan. Antara orang satu dengan orang yang lain tentu berbeda pendapat apabila dimintai pendapat tentang keadilan. Ini hal yang logis karena penilaian keadilan juga menyangkut apek perasaan dari orang yang memberi penalaian atas keadilan itu. Sementara itu, perasaan seseorang aas sesuatu hal tidaklah sama. Penilaian rasa sesesorang atas sebuah persitiwa dipengaruhi oleh sejarah hidup dan pengalaman pribadi dari orang tersebut. Sebuah contoh seorang hakim yang mempunyai latar belakang dari kaum berada, fasilitas tercukupi, tidak pernah bekerja keras dalam memperoleh sesuatu hal tentu akan berbeda dengan perasaan keadilan seorang hakim yang dilahirkan dari orang tidak punya, tidak mempunyai fasilitas yang tercukupi, mendapatkan sesuatu harus dengan kerja keras. Orang lain yang ingin menyelami perasaan keadilan kita maka orang lain lain tersebut harus terlebih dahulu mempelajari ribuan pengalaman dan sejarah hidup yang kita lalui yang telah membentuk kita dalam memahami tentang perasaan keadilan. Tanpa pendalaman tentang pengalaman dan sejarah hidup kita dalam membentuk pengertian tentang keadilan maka orang lain tersebut tentu tidak akan bisa paham mengapa kita menilai sesuatu itu adil.
Tentu saja cara demikian bukanlah hal mudah. Bagimana mungkin orang lain dapat mengetahui pengalaman dan sejarah hidup kita dalam memberikan definisi tentang hakekat keadilan?. Pertanyaan selanjutnya, dalam bentuk media apa kita memberitahukan kepada orang lain tersebut agar tahu sejarah dan pengalaman hidup kita?. Apakah kita pernah mendokumentasikan sejarah dan pengalaman hidup kita ?. Ataukah kita menggunakan cara bercerita kepada orang lain tersebut tentang beribu pengalaman dan sejarah hidup kita yang membentuk pandangan kita tentang keadilan?. Seumpama kita menempuh cara bercerita, bukankah bahasa akan menjadi penghalang dalam kita memahamkan orang lain atas sejarah dan pengalaman kita?. Memang sulit untuk menjawab hal-hal tadi. Sebab, bukan hal mudah memberitahukan kepada orang lain tentang beribu pengalaman dan sejarah hidup kita dalam memandang keadilan. Mungkin karena hal-hal demikian hans kelsen berpendapat bahwa menurut Hans kelsen, tidak ada kriteria yang obyektif tentang keadilan karena peneryataan benar atau tidak benar merupakan judgement atas nilai berdasarkan tujuan akhir dan syarat akan subyektifitas dari kepribadian. Subyektifitas keadilan disebabkan oleh penilaian keadilan berdasarkan unsur emosi dari pikiran kita, perasaan kita dan kebijaksanaan kita.
Terlepas dari kesulitan-kesulitan itu, juga tidak tepat kalau kita tidak menyinggung aspek-aspek pengalaman dan sejarah hidup dari pihak-pihak penilai keadilan. Karena cara ini berusaha untuk mendekati obyektifitas keadilan. Penulis berpendapat , bahwa pengalaman hidup, sejarah hidup, pelajaran yang diambil oleh seseorang terhadap segala perisitiwa dan sesuatu hal disekitarnya merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi tingkat penilaian seseorang terhadap keadilan. Sebegitu pentingnya hal ini, maka menurut penulis bahwa “kalau kita bertanya kepadaku tetang makna keadilan, maka hanya ada satu cara, saya akan menyarankan kepada kita untuk menghidupkan/menjalankan video recorder pikiran kita, kita tidak dapat menjelaskan keadilan dengan kata-kata karena kita tidak mempelajarinya dengan kata-kata. Dari ungkapan penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa mempelajari keadilan tidak dapat dengan kata-kata maupun sebuah definisi. Keadilan hanya bisa dipelajari dari pengalaman yang kita peroleh selama kita berproses dalam hidup. Proses hidup kita membentuk perasaan kita dalam memberikan makna keadilan. Dengan proses hidup yang kita jalanin tersebut kita bisa merasakan. Ini berbeda jika kita mempelajari keadilan hanya sebatas pada definisi dan kata-kata saja.
Persoalan kemudian timbul, apakah proses hidup antara orang yang satu dengan yang lain bisa disamakan. Bukankah tiap-tiap orang mempunyai proses hidup sendiri-sendiri dan berbeda-beda ?. Pengalaman, sejarah hidup antara orang yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda sehingga memaknai keadilan juga berbeda. Namun memahami keadilan yang didefinisikan oleh orang lain memang menuntut kita untuk tahu terlebih dahulu pengalaman hidup dan sejarah hidup orang yang mendefinisikan keadilan. Hal ini untuk menemukan obyektifitas dari subyektifitas memaknai keadilan. Obyektifitas dalam memaknai keadilan tetap menjadi hal yang penting. Obyektifitas ini untuk mengurangi kontoversi seputar makna keadilan.
Pola kerja untuk mencari keadilan hukum di Indonesia juga dapat menggunakan metode sebagaimana diuraikan penulis di atas. Pencarian keadilan hukum tidak dapat hanya menggunakan pendekatan legal positivistik secara kaku. Sebab pendekatan legal positivistik hanya akan memberikan makna keadilan prosedural. Lebih dari itu, pencarian makna keadilan hukum di negeri ini harus juga menyelami perasaan hukum itu sendiri. Sebab keadilan hukum lebih berorientasi pada pemenuhan aspek perasaan obyektif masyrakat memaknai keadilan. Hakim dituntut tidak sebatas pada corong undang-undang namun hakim harus juga menjadi corong keadilan yang hidup di masyarakat. Ini bukan berarti bahwa kita menghadap-hadapkan keadilan prosedural dengan keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab keadilan Hukum tidak mungkin akan mengandung unsur double standard yang mengkotradiksikan antara unsur yang terkandung dalam hukum positif dengan unsur yang terkandung dalam masyarakat. Hukum pada hakekatnya juga mengandung unsur moral dan moral merupakan hal yang universal. Universalitas moral akan mendekatkan kita pada kesamaan merasakan keadilan.
Keadilan hukum menjadi perhatian utama bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum. Keadilan hukum pada hakekatnya seperti sebuah kepingan uang logam dimana pada satu sisi ada gambar keadilan, pada sisi lain ada gambar hukum. Penghilangan salah satu gambar saja akan menghilangkan nilai uang itu. Akhirnya uang itu tidak akan bernilai dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Itulah analogi yang dapat penulis berikan untuk menggambarkan hukum dan keadilan. Mengukur keadilan menjadi hal yang sulit sebab keadilan itu hanya dapat dirasakan. Berbicara keadilan juga berbicara perasaan hukum. Ini berbeda jikalau kita mendeteksi tentang hukum. Kita dapat dengan mudah dan menunjuk “itu hukumya”. Tapi pada saat hukum ditegakkan maka isu krusial adalah adakah keadilan dalam penegakan hukum tersebut?. Untuk menjawab apa keadilan maka bukan hal gampang karena keadilan itu merupakan sesuatu yang filsafati. Keadilan tidak cukup didefinisikan tetapi lebih penting dari pada itu keadilan harus dapat dirasakan. Sebuah pendefinisian tentang keadilan merupakan hal yang tidak penting sebab dengan didefinisikan terebut maka tentu saja bahasa akan membatasi makna dan perasaan dari keadilan itu sendiri.
Musuh utama serta kendala dalam pengembangan sistem hukum otonom adalah tradisi dan politik. Secara teoritis menurut penulis dapat diklasifikasikan tiga kelompok sistem hukum nasional:
1. Sistem hukum yang didominasi oleh tradisi yang bersifat religius atau hukum adat ataupun lainnya;
2. Sistem hukum yang didominasi oleh intervensi (campur tangan) proses politik;
3, Sistem hukum otonom dan responsif yang dikuasai dan dijalankan oleh yuris-yuris profesional serta berpaham progresif
Dengan melihat klasifikasi tersebut, sistem hukum di Indonesia dapat dikualifikasikan ke dalam kelompok 1 dan 2. Diperlukan usaha dan dobrakan untuk lepas dari kungkungan politik dan tradisi, agar sistem hukum kita dapat berjalan ke arah kelompok 3.
Kendala yang sangat berat saat para yuris-yuris ataupun calon yuris untuk melepaskan diri dari mata rantai politik dan tradisi. Sering kali, dijumpai bahwa para yuris justru terlanjur ataupun telah masuk ke dalam lingkaran tradisi ataupun politik. Inilah yang penulis maksudkan bahwa rancang bangun Hukum Tata Negara terimbas politik, mengapa terjadi hal yang demikian ?
Pertama, suatu tradisi yang ada di Negara Indonesia selalu memberikan suatu reaksi terhadap pembaharuan yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. atau dengan kata lain selalu menghantui akan terciptanya suatu terobosan-terobosan baru dalam suatu sistem hukum. Seharusnya suatu sistem hukum yang di dalamnya harus tercipta suatu kepastian sering kali terkendala dengan keberadaan suatu tradisi dalam suatu bangsa. Contoh yang sangat sederhana adalah begitu sulitnya Sistem Hukum Nasional untuk melakukan unifikasi hukum terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pewarisan, sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam Hukum Waris Nasional yang sampai sekarang masih bersifat pluralistik. kendala yang berakar dari tradisi ini dapat ditemukan pada agama/kepercayaan maupun kebiasaan.
Kedua, Dalam perhelatan politik di Indonesia sering kali dijumpai hal-hal yang sangat mempengaruhi dan/atau menodai sistem hukum nasional. bila kita melihat bahwa politik dan hukum merupakan dua hal yang saling bertautan, sehingga diperlukan suatu perpolitikan yang sehat agar produk-produk hukum, yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri, nantinya juga akan baik. Pembuat undang-undang, yang dalam hal ini orang-orang yang dilahirkan dari ranah politik sering kali hanya menjadi suatu mesin stempel persetujuan parlementer pada setiap rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh pansus RUU tersebut. sehingga, hal ini sangat mempengaruhi produk undang-undang yang dihasilkan. maka tidak heran apabila kita selalu menghasilkan menjumpai keadaan-keadaan yang pro dan kontra dari setiap undang-undang yang dihasilkan, kita lihat dari sebagian undang-undang yang dihasilkan selalu terlekat kata “Kontroversial”, sebagai contoh pada UU ITE, UU Pornografi, UU BHP, dan lain-lain.

4. Bagaimana Jejak Rancang bangun Penegakan di bidang Hukum Tata Negara Indonesia ?
Sebagai contoh misalnya penegakan Hukum Tata Negara Indonesia sebenarnya berbanding lurus dengan beberapa hal yang terjadi dalam peristiwa hukum tata negara, yaitu :

a. Perubahan UUD 1945
Pembahasan tentang latar belakang perubahan UUD 1945 dan argumentasi perubahannya telah banyak dibahas diberbagai literatur, seperti buku Prof. Dr. Mahfud MD., Prof. Dr. Harun Alrasid, dan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali perubahan tersebut telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya meliputi (i) Perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (ii) Perubahan kelembagaan negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah ada; (iii) Perubahan hubungan antar lembaga negara; dan (iv) Masalah Hak Asasi Manusia. Perubahan-perubahan hasil constitutional reform tersebut belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan maupun praktek ketatanegaraan sehingga berbagai kerangka teoritis masih sangat diperlukan untuk mengembangkan dasar-dasar konstitusional tersebut.

b. Keberadaan Mahkamah Konstitusi
Pembentukan MK merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan MK juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang meliputi memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (3) menyatakan bahwa MK wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Selanjutnya keberadaan MK diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK. Sebagai penjaga konstitusi, MK sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution). Fungsi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut dilaksanakan melalui putusan-putusan MK sesuai dengan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki. Dalam putusan-putusan MK selalu mengandung pertimbangan hukum dan argumentasi hukum bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan dan harus dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK.
Keberadaan MK sebagai penafsir dan penjaga konstitusi yang dilaksanakan melalui keempat kewenangan dan satu kewajibannya tersebut menempatkan UUD 1945 di satu sisi sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan di sisi lain menjadikannya sebagai domain publik dan operasional. Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka dan menghadirkan berbagai pihak untuk didengar keterangannya dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui perkembangan pemikiran bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan. Bahkan pihak-pihak dalam persidangan juga dapat memberikan pemikirannya tentang penafsiran tersebut meskipun pada akhirnya tergantung pada penilaian dan pendapat para Hakim Konstitusi yang akan dituangkan dalam putusan-putusannya.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut telah menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika pada masa lalu masalah Hukum Tata Negara hanya berpusat pada aktivitas politik di lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta pokok bahasannya hanya masalah lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu konstitusi mulai merambah pada berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja ahli hukum.
Mengingat UUD 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan MK terkait dengan bidang ekonomi seperti dalam pengujian UU Ketenagalistrikan, UU SDA, dan UU Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian UU Sisdiknas.
Perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong berkembangnya studi-studi teori Hukum Tata Negara. Beberapa teori yang saat ini mulai berkembang dan dibutuhkan misalnya adalah teori-teori norma hukum, teori-teori penafsiran, teori-teori kelembagaan negara, teori-teori demokrasi, teori-teori politik ekonomi, dan teori-teori hak asasi manusia.
Teori-teori norma hukum diperlukan misalnya untuk membedakan antara norma yang bersifat abstrak umum dengan norma yang bersifat konkret individual yang menentukan bagaimana mekanisme pengujiannya. Pembahasan teori-teori norma hukum juga diperlukan untuk menyusun hierarki peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan sistem hukum nasional dapat dilakukan sesuai dengan kerangka konstitusional.
Teori-teori selanjutnya yang mulai mendapat perhatian dan tumbuh berkembang adalah teori penafsiran. Dalam hukum sesungguhnya penafsiran menempati kedudukan yang sentral karena aktivitas hukum “berkutat” dengan norma-norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan (imputation) ke dalam suatu peristiwa nyata. Penafsiran menjadi semakin penting pada saat suatu norma konstitusi harus dipahami untuk menentukan norma yang lain bertentangan atau tidak dengan norma yang pertama. Kedua norma tersebut harus benar-benar dipahami mulai dari latar belakang, maksud, hingga penafsiran ke depan pada saat akan dilaksanakan. Untuk itu saat ini telah banyak berkembang studi hukum dengan menggunakan alat bantu ilmu penafsiran bahasa (hermeunetik). Demikian pula teori-teori lain yang juga berkembang cukup pesat.

5. Teori Hans Kelsen masih berpengaruh kuat pada penegakan hukum.
Salah satu teori yang penting di bidang Hukum Tata Negara adalah teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Banyak yang berpendapat bahwa secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi hanya dapat dijamin secara efektif jika terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi (constitutional court). Organ ini khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diberlakukan oleh organ lain.
Pemikiran Kelsen diatas jika kita sarikan dalam persfektif hukum tata negara sesungguhnya mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama “Verfassungsgerichtshoft” atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai “The Kelsenian Model”. Hal dirumuskan ketika Kelsen menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chancelery) pada 1919 – 1920 dan diterima menjadi Konstitusi Tahun 1920. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (the principle of the supremacy of the Constitution) dan prinsip supremasi parlemen (the principle of the supremacy of the Parliament). Mahkamah konstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (abstract review) dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit (concrete review). Pengujian biasanya dilakukan secara “a posteriori”, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian “a priori”.
Pemikiran Hans Kelsen meliputi tiga masalah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Logika formal ini telah lama dikembangkan dan menjadi karakteristik utama filsafat Neo-Kantian yang kemudian berkembang menjadi aliran strukturalisme. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatics) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (nomodinamic) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.
Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:
1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.
Pendekatan tersebut yang kemudian disebut dengan “The Pure Theory of Law” telah mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan lain, yaitu antara mahzab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.
Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non-empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mahzab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan the reductive thesis, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mahzab hukum alam disebut dengan normativity thesis. Stanley L. Paulson membuat skema berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen diantara kedua tesis tersebut terkait dengan hubungan hukum dengan fakta dan moral:
Law and Fact
Law and Moraity
normativity thesis
(separability of law and fact)
reductive thesis
(inseparability of law and fact)
Morality thesis
(inseparability of law and morality)
Natural law theory
-
Separability thesis
(separability of law and morality)
Kelsen’s Pure Theory of Law
Empirico-positivist theory of law
Kolom vertikal menunjukkan hubungan antara hukum dengan moralitas sedangkan baris horisontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah morality thesis dan normativity thesis, sedangkan empirico positivist adalah separability thesis dan reductive thesis. Teori Kelsen adalah pada tesis separability thesis dan normativity thesis, yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Sedangkan kolom yang kosong tidak terisi karena jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif, sebab tidak mungkin memegang reductive thesis bersama-sama dengan morality thesis.
Teori yang dikembangkan oleh Kelsen sesungguhnya dihasilkan dari analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda, membentuk konsep dasar yang dapat menggambarkan suatu komunitas hukum secara utuh. Masalah utama (subject matter) dalam teori umum adalah norma hukum (legal norm), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural. The pure theory of law menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-human, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.
The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis juridis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. The pure theory of law berbeda dengan analytical jurisprudence dalam hal the pure theory of law lebih konsisten menggunakan metodenya terkait dengan masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum.
Dengan melihat kondisi-kondisi yang demikian maka saatnyalah para calon-calon yuris dan/atau yuris atau penstudi hukum mulai melakukan dobrakan yang tentunya tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Keberadaan suatu lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan pengawasan hukum terhadap produk-produk hukum yang telah dihasilkan dari suatu ranah politik. Perlu diingat bahwa stigma yang ada sekarang, yaitu kebobrokan hukum Indonesia merupakan cambukan bagi kita semua, seiring berjalannya waktu stigma itu dapat kita rubah sepanjang kita orang-orang hukum dapat menggerakkan suatu sistem hukum nasional ke arah kelompok 3, hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang para calon-calon yuris dan/atau yuris selalu berpegang pada suatu makna yang terkandung dalam hukum itu sendiri.


6. Alternatif solusi Penegakan Hukum Progresif dari Perspektif Teori Hukum
Berangkat dari paparan di atas, maka teori hukum yang penulis tawarkan adalah sebuah teori sistem sibernetika progresif, yaitu memandang, bahwa hukum adalah sebuah sistem, karena didalam hukum ada adagium yang merupakan sebuah proposisi yang sudah cukup dikenal dikalangan penstudi hukum , yaitu Ubi Societes, Ibi ius.
Melalui adagium konstruksi teori itu dirancang bangun berkaitan hubungan masyarakat dengan hukum sebagaimana pada satu abad sebelum masehi dicetuskan oleh Cicero. Ubi societes, Ibi ius yang dicetuskannya menjadi adagium yang sangat terkenal dan secara sederhana dapat memberi gambaran yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat. Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan, masyarakat-hukum-masyarakat. Hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat. Adagium ini dibenarkan oleh kenyataan kehidupan dari setiap tipe masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam struktur yang masih sederhana, hukum nasional suatu bangsa dan hukum internasional dalam masyarakat internasional merupakan bukti pembenar dari adagium tua itu.
Konstruksi adagium ini menggambarkan hubungan hukum dengan masyarakat. Masyarakat hukum hakikatnya merupakan himpunan dari individu-individu. Setiap individu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Kedua jenis kepentingan itu dapat menjadi sebab lahirnya sengketa. Sengketa antar individu dapat timbul dari kepentingan yang sama terhadap sumber pemenuhan kebutuhan yang terbatas adanya. Untuk mengatur kepentingan itu dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri, dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri. Keadaan ini berlaku terhadap setiap masyarakat bangsa yang dinamakan negara dalam tipe apapun keberadaan mereka. Hanya saja tipe individu yang menjadi anggota masyarakat itu akan berbeda karakternya. Dalam masyarakat negara misalnya, anggotanya bersifat lebih kompleks, dapat berupa individu, kelompok sosial, dan lain-lain. Dalam masyarakat internasional, anggotanya dapat negara, ataupun perhimpunan negara. Tetapi pada prinsipnya, mereka memiliki sifat kepentingan yang sama dan alasan kebutuhan hukum yang sama pula.
Sehingga input dalam proses hukum, dengan demikian, hakikatnya adalah proses harmonisasi antar kepentingan itu. Outputnya adalah keadilan atau hukum yang adil yang kemudian diberlakukan pada masyarakat. Hasil dari penerapan hukum itu kemudian menjadi masukan bagi proses hukum berikutnya, demikian selanjutnya, dan model diatas penulis sebut sebagai Transformasi I (Cybernetics Penegakan Hukum Progresif)
Mengacu pada konsep hukum progresif yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain :Pertama, dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dan falsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Yang jelasnya adalah falsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada "bermain-main" dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua, kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritisi hukum Indonesia. Selama lebih kurang seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan.
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum progresif bertolak dari pilar utamanya, yaitu determinasi dan komitmen kuat dari sekalian sub-sistem peradilan untuk memerangi korupsi. Penegakan hukum progresif meliputi para hakim, jaksa, polisi, advokat dan birokrasi. Semua unsur tersebut memang memiliki independensi profesionalnya masing-masing, tetapi dalam konteks penegakan hukum progresif merupakan satu unit yang padu saat berbicara mengenai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Mereka bersemangat sama dalam kepedulian memberantas korupsi. Semangat kesatuan ini mempunyai makna dan konsekuensi sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Memang cara seperti itu menyimpang dari tradisi libal yang sangat mengunggulkan independensi mutlak dari masing-masing sub-sistem. Bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan main tabrak begitu saja. Kita menolak tuduhan telah "menghalalkan segala cara" karena kita tetap menggunakan hukum sebagai sarana. Hanya berbeda dengan "cara-cara tradisional", di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif, dan agresif untuk mencapai tujuan yang telah dipastikan.
Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.
Ide penegakan hukum progresif bukan muncul sebagai sekedar latah yang diakibatkan kegemasan intelektual untuk menjawab hiruk pikuk kemelut dunia berhukum kita, melainkan ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kepada penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting untuk melajak akar rasionalitas bagaimana ide penegakan hukum progresif dimunculkan oleh Satjipto Rahardjo.[23]
Dengan bantuan hasil reduksi terhadap pembahasan aliran filsafat hukum dan generalisasi terhadap keseluruhan hasil reduksi itu, khususnya paham positivisme, maka beberapa komponen yang melalui Transformasi I tidak dapat ditunjukkan; melalui hasil generalisasi ini dapat digambarkan selengkapnya. Komponen-komponen itu adalah komponen pembentuk hukum, komponen konsep hukum, komponen ilmu/pendidikan hukum, komponen filsafat hukum, komponen budaya hukum, dan komponen masyarakat hukum, tempat komponen-komponen itu berasal.
Semua komponen ini secara konsepsional tidak terpisahkan tetapi merupakan satu kesatuan yang terbedakan dan pada tataran empirik sadar atau tidak sadar, masing-masing variabel sudah mulai bekerja dan memberikan efek berikutnya, itulah mengapa disebut sistem tentunya sebuah sistem bekerja tentunya ada sub sistem dan sistem tersebut itu yang kemudian secara teoritis dinamakan konsep penegakan hukum progresif, karena apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sistem norma yang pemahamannya multidimensi dan secara teori hukum didalamnya terdiri dari komponen-komponen yang terbedakan tetapi tidak terpisahkan.
Untuk memahami model komponen tersebut dapat dibuat konstruksi sebagai berikut:
Dengan pendekatan sistem Transformasi II dapat disusun sebagai berikut. Masyarakat hukum, masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu ataupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara, atau masyarakat internasional);
Budaya hukum, merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinatif.
Filsafat hukum, merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum (universal), dapat bersifat khusus (milik suatu masyarakat hukum tertentu);
Ilmu/pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara teori dan praktik hukum; juga merupakan media pengembangan teori-teori hukum, desain-desain, dan formula-formula hukum praktis (konsep hukum)
Konsep hukum, merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum; berisi tentang budaya hukum yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis, atau kombinatif), berisi formulasi nilai hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya; dan mengenai proses pembentukan, penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakannya;
Pembentukan hukum, merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga-aparatur-dan sarana pembentukan hukum; menurut konsep hukum yang telah ditetapkan; termasuk prosedur-prosedur yang harus dilaluinya;
Bentuk hukum, merupakan hasil proses pembentukan hukum; dapat berupa peraturan perundangan (jika pembentukannya melalui legislatif, atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif), dapat berupa keputusan hukum (jika hakim diberi kewenangan untuk itu).
Penerapan hukum, merupakan proses kelanjutan dari pembentukan hukum; meliputi lembaga-aparatur-sarana-dan prosedur-prosedur penerapan hukum;
Evaluasi hukum, merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan Undang-Undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan perundangan;
Masyarakat hukum, adalah masyarakat hukum tempat hukum itu ditetapkan.
Konstruksi II di atas menggambarkan hukum sebagai suatu sistem (law as a whole-sistem) dengan segenap komponennya. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Pengertian ini sesungguhnya merupakan hasil dari Transformasi tiga konsep, yaitu Teori Cybernetics + Teori Sistem + Paradigma Hukum, yang satu sama lain saling mendukung dan mengisi. Teori Cybernetics memberikan dukungan terhadap proses penerapan hukum, teori sistem memberi dasar pengikat dan penggambaran terhadap keseluruhan sistem hukum dan paradigma hukum memberikan substansi terhadap "keseluruhan" yang diajukan oleh Teori Sistem itu.
Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan proses.
Sistem pembentukan hukum memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum, dan lain-lainnya, yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan perundangan). Hal demikian juga berlaku terhadap konsep hukum, pendidikan hukum, dan komponen-komponen sistem hukum lainnya. Tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Angyal[24], atau Bertalanffy[25], maka komponen-komponen itu sama sekali tidak dapat dianalisis secara terisolasi dari keseluruhannya. Perlakuan isolatis terhadap komponen-komponen itu akan mengakibatkan rusaknya perilaku komponen-komponen itu. Selebihnya, analisis isolastis terhadap suatu komponen dapat merusak keutuhan proses sistem dan karenanya juga akan membahayakan proses itu dalam perwujudan tujuannya.
Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan sistem itu. Maka hakikat dari suatu pembangunan terhadap komponen-komponennya dan jika masing-masing komponen subtansi mengarah pada paham progesif, maka akan terbangunlah penegakan hukum progresif dalam arti tidak lagi adanya pemisahan secara diametral antara hukum dan moral dan atau dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, misalnya satu saja kejujuran dan pemahaman yang bersifat holistik bukanlah parsial tautan komponen diatas, maka paham positivisme itu akan memiliki rohnya yang sejati, dan berujung atau berbalik dari paradigma yang dipilih para penegak hukum dan para penstudi hukum.

F. Simpulan
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan:
Pertama, pemanfaatan hasil studi ilmu-ilmu sosial di dalam studi hukum nampaknya sangat diperlukan. Barang tentu ini tidak dapat terjadi bila paradigma berpikir yang kita ikuti masih tetap bertumpu pada aliran analisis –positivitis. Pada tataran inilah kita menyadari, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada. Sehingga dalam beberapa hal tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan memerlukan keahlian-keahlian yang bersifat non hukum, yang seringkali belum dikuasai benar para petugas hukum yang ada pada saat ini, Untuk itu, para penstudi hukum perlu menguasai ilmu-ilmu sosial agar dapat menambah pemahaman mengenai hubungan hukum dan realitas sosial didalam masyarakat modern dan demokratis ini
Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan MK terkait dengan bidang ekonomi seperti dalam pengujian UU Ketenagalistrikan, UU SDA, dan UU Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian UU Sisdiknas. Perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong berkembangnya studi-studi teori Hukum Tata Negara. Beberapa teori yang saat ini mulai berkembang dan dibutuhkan misalnya adalah teori-teori norma hukum, teori-teori penafsiran, teori-teori kelembagaan negara, teori-teori demokrasi, teori-teori politik ekonomi, dan teori-teori hak asasi manusia.
Ketiga, rancang bangun Hukum Tata Negara terimbas politik, mengapa terjadi hal yang demikian ? (1), suatu tradisi yang ada di Negara Indonesia selalu memberikan suatu reaksi terhadap pembaharuan yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. atau dengan kata lain selalu menghantui akan terciptanya suatu terobosan-terobosan baru dalam suatu sistem hukum. Seharusnya suatu sistem hukum yang di dalamnya harus tercipta suatu kepastian sering kali terkendala dengan keberadaan suatu tradisi dalam suatu bangsa. Contoh yang sangat sederhana adalah begitu sulitnya Sistem Hukum Nasional untuk melakukan unifikasi hukum terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pewarisan, sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam Hukum Waris Nasional yang sampai sekarang masih bersifat pluralistik. kendala yang berakar dari tradisi ini dapat ditemukan pada agama/kepercayaan maupun kebiasaan. (2) Dalam perhelatan politik di Indonesia sering kali dijumpai hal-hal yang sangat mempengaruhi dan/atau menodai sistem hukum nasional. bila kita melihat bahwa politik dan hukum merupakan dua hal yang saling bertautan, sehingga diperlukan suatu perpolitikan yang sehat agar produk-produk hukum, yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri, nantinya juga akan baik. Pembuat undang-undang, yang dalam hal ini orang-orang yang dilahirkan dari ranah politik sering kali hanya menjadi suatu mesin stempel persetujuan parlementer pada setiap rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh pansus RUU tersebut. sehingga, hal ini sangat mempengaruhi produk undang-undang yang dihasilkan. maka tidak heran apabila kita selalu menghasilkan menjumpai keadaan-keadaan yang pro dan kontra dari setiap undang-undang yang dihasilkan, kita lihat baru-baru ini sebagian undang-undang yang dihasilkan selalu terlekat kata “Kontroversial”, sebagai contoh UU ITE, UU Pornografi, UU BHP, dan lain-lain.
Keempat, Teori Cybernetics memberikan dukungan terhadap proses penerapan hukum, teori sistem memberi dasar pengikat dan penggambaran terhadap keseluruhan sistem hukum dan paradigma hukum memberikan substansi terhadap "keseluruhan" yang diajukan oleh Teori Sistem itu. Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan proses.
Kelima, Secara teori hukum sistem pembentukan hukum memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum, dan lain-lainnya, yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan perundangan). Hal demikian juga berlaku terhadap konsep hukum, pendidikan hukum, dan komponen-komponen sistem hukum lainnya, tetapi semua akhirnya kembali pada paradigma para penstudi hukum dan penegak hukum dalam memahami "wajah Hukum" , karena sesungguhnya penegakan hukum merupakan proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran, oleh karena itu rancang bangun penegakan hukum dalam perspektif hukum tata negara sesungguhnya selaras dengan ide penegakan hukum progresif, yang menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan perundang-undangan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari peraturan perundang-undangan itu dibentuk, karena dari sisi perspektif hukum tata negara hukum tidak sama dengan undang-undang, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spirirual atau penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta keberanian untuk mencari jalan lain terobosan daripada yang biasa dilakukan.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

Esmi Warassih, SH.MS Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryadaru Utama, Semarang, 2005

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991

Darhi Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004

H.L.A. Hartm "Positivism and the sparation of law and Morals, 71 Harvard Law Review, 1957-1958

Komarudin Hidayat, Makalah “Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam

Masyarakat Pluralisme, 2009 Dalam Soetandyo Wignjosoebroto, FORUM KEADILAN: N0. 09, 25 Juni 2006

Philips, DC, Holistic Thought in Social Science, Standford University Press, California 1988

Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Jakarta: Bharata, 1978.

Roger Cotterrell, The Sociology of Law An Introduction, London: Butterworths. 1984
Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979 .

Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, 1992

Lili Rasjidi, 1991, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Lawrence M. Friedman, , American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company, 1984

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHN-Binacipta. 1978

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta, Publishing, April, 2009.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah sintesa Hukum Indonesia, Genta Pubblishing, Juli 2009

Theo Huijbers, 1991, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1991



[1] Istilah positivisme hukum sangat beragam, namun kiranya untuk pemahaman dapat dilihat dalam karya H.L.A. Hartm "Positivism and the sparation of law and Morals, 71 Harvard Law Review, 1957-1958, at p 601, n 25, lihat pula dala Dias, Jurisprudence, Fourt Edition, Butterwords, London, 1976, hlm 451 dan lihat Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum,op cit hlm 265-266.
[2] F. Budi Hardiman, Melampui positivisme dan Modefrnitas; Diskursus Filosofis tentang metode ilmiah dan Problem Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 5.
[3] Darji Darmodihardjo dan Sidharta berpendapat bahwa positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sollen. Lihat Darhi Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 113, Pengertian lain positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eklusif. Kata Eklusif diturunkan dalam bahasa latin "exclusivus" yang artnya "tidak menampung" atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang lingkupnya sendiri-sendiri, dan masing masing tidak berhubungan satu sama lain, Lihat E. Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Jakarta, 2002, hlm, 183.
[4] Satjipto Rahardjo, "Menggugat Pemikiran Hukum Positivisme di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasional, Program Doktir Undip Semarang, Sabtu 22 Juli 2000, hlm 4.
[5] Soetandyo Wignjosoebroto, FORUM KEADILAN: N0. 09, 25 Juni 2006
[6] Komarudin Hidayat, Makalah “Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam Masyarakat Pluralisme, 2009
[7] Esmi Warassih, SH.MS Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryadaru Utama, Semarang, 2005, halaman X
[8] Esmi Warasih, ibid, halaman 8
[9] Roscoe Pound, 1978, Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, hal, 7; Lili Rasjidi, 1992, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, hal. 43.
[10] Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 11
[11] Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 24
[12] Ibid, hal. 25.
[13]Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN & Binacipta, hal. 15; Soerjono Soekanto, 1983,Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, hal.: 4,5.
[14] Satjipto Rahardjo,1983, Masalah Penegakan Hukum,Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24
[15] Satjipto Rahardjo,1983, Masalah Penegakan Hukum,Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24
[16] Theo Huijbers, 1991, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hal. 122; Lili Rasjidi, 1991, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 51
[17] Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company, hal 16.
[18] Roger Cotterrell, 1984, The Sociology of Law An Introduction, London: Butterworths, hal. 25
[19] Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, hal. 51. Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, hal. 11.
[20] Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, hal. 483.
[21] C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, hal. 53.
[22] Roeslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12.
[23] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologisa, Genta Publihing, 2009, halman XII-XIII.
[24] Philips, DC, Holistic Thought in Social Science, Standford University Press, California 1988, p 49
[25] Philips, DC, ibid, p 60.


Penulis: Turiman Fachturahman Nur , Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, email: qitriaincenter@yahoo.co.id, Kontak person HP 08125695414.

0 comments: