Rabu, 23 Desember 2009

Menelusuri "Jejak Tercecer" Semiotika Pancasila & Kebhinekaan NKRI


(Suatu Paparan Filosofis Pancasila dan Keutuhan NKRI)
  • Ada sebuah pernyataan yang patut dikomtemplasi bersama, yakni "hari gene masih bicara Pancasila ", pernyataan ini mudah-mudahan bukan sebuah early warning, bahwa bangsa ini sudah kehilangan "jatidiri" sebagai sebuah bangsa yang beradab, tetapi secara obyektif perlu dianalisa mengapa pernyataan itu muncul ? penulis mengamati ada sebuah pemahaman Pancasila yang masih terbelenggu pada sisi dimensi pragmatik. Memang Pancasila sudah diterima sebagai dasar NKRI yang di dalamnya mengandung filosofi kehidupan bangsa, lalu menjadi ideologi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila sebenarnya adalah konsensus politik kebangsaan yang disarikan dari berbagai pluralitas yang ada dalam kehidupan di Tanah Air Indonesia, yang diharapkan bisa mengakomodasi kompleksitas dinamika pluralitas kebangsaan.

  • Namun, saat Pancasila diaplikasikan dalam praktik kepemerintahan, baik di era kepemimpinan Bung Karno dengan Demokrasi Terpimpinnya maupun kepemimpinan Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, Pancasila terseret jatuh pada kekuasaan yang otoriter dan represif. Pancasila cenderung ditafsirkan sesuai dengan kehendak pemimpin saja. Oleh karena itu, setelah penataan hukum terlambat dilakukan dan kita memasuki era reformasi, demokrasi yang memberi penguatan kepada rakyat mengakibatkan terjadinya pelemahan pemerintahan itu sendiri sehingga mendorong menguatnya komunalisme.

  • Pada era reformasi demikian, Pancasila mengalami stagnasi pemaknaan sehingga muncul kegamangan mengaktualisasikan Pancasila. Pada era reformasi pembusukan aplikasi Pancasila mengakibatkan penggerusan ideologi Pancasila. Orang mempertanyakan aspek pragmatik yang otentik dari Pancasila. Adakah Pancasila sebagai ideologi NKRI dapat menyatu dengan realitas yang secara kasatmata memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia dalam kehidupan yang kian adil dan makmur, seperti dicita-citakan dalam tujuan pendirian NKRI?

  • Ideologi apa pun harus mempunyai kekuatan pragmatik yang aplikatif dan secara nyata dapat mengubah kualitas hidup sebagian besar warga masyarakat untuk menjadi makin adil, makin makmur, dan makin cerdas. Jika tidak, ideologi apa pun, bahkan suatu faham keagamaan sekali pun, dengan sendirinya akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, Pancasila dan NKRI hanya dapat dipertahankan jika kebijakan pemerintah yang menciptakan pemiskinan ekonomi, budaya, dan politik yang makin tajam dalam wilayah yang amat luas di negeri ini segera diakhiri. Jika tidak, pembusukan Pancasila dan NKRI akan terus berlanjut dan kita tinggal menunggu waktu.

  • Penulis tidak pesimis, tetapi patut menjadi early warning bersama, oleh karena itu penulis pada makalah ini akan melihat Pancasila dan NKRI pada sisi yang berbeda secara akademis, yaitu dari sisi analisis kesejarahan dengan pendekatan semiologi hukum dalam perspektif kenegaraan, dengan maksud agar pemahaman Pancasila bukan hanya wacana yang meraba-raba saja, tetapi sudah memiliki jejak sejarah yang tidak semua orang memahami secara obyektif.

  • Makalah ini akan melihat Pancasila dan NKRI pada sisi yang berbeda secara akademis, yaitu dari sisi analisis kesejarahan dengan pendekatan semiologi hukum dalam perspektif filosofis kenegaraan, dengan maksud agar pemahaman Pancasila bukan hanya wacana yang meraba-raba saja, tetapi sudah memiliki jejak sejarah yang tidak semua orang memahami secara obyektif.

  • Semiologi adalah sebuah ilmu yang menganalisis sebuah simbol –simbol atau penafsiran makna dibalik sebuah simbol dan dalam konteks ini adalah lambang negara Rajawali Garuda Pancasila yang patut disadari adalah sebuah rancangan seorang anak bangsa dari Kalimantan Barat yang dahulu adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat, yaitu Sultan Hamid II ketika Menteri Negara RIS, 1950.

  • Untuk memahami secara komprehensif berikut ini perlu dipahami lebih dahulu semiologi hukum itu sendiri, sebelum membicarakan lambang negara sebagai simbol, terlebih dahulu diuraikan pengertian simbol itu sendiri, serta fungsi dan pemakaian simbol itu dalam kehidupan manusia. Pemahaman tentang simbol akan mempermudah pemahaman kita terhadap lambang negara, karena lambang negara adalah salah satu atribut kenegaraan yang didalam ada simbolisasi dan presentasi ide Pancasila.

  • Menguraikan simbol secara jelas membutuhkan kecermatan dan cakrawala berpikir yang luas, karena simbol itu berdampingan dengan tanda-tanda lain yang sangat mirip dengannya. Tanda-tanda itu sering disalahtafsirkan dan disamakan, baik oleh masyarakat maupun oleh pakar-pakar psikologi, antropologi, seni, linguistic, dan sastra. Tanda-tanda yang penulis maksud adalah simbol (symbol), tanda (sign), sinyal (signal), gerak isyarat (gesture), gejala (symptom), kode (code), indeks (index), dan gambar (icon).

  • Semua istilah di atas, menurut Charles Sanders Peirce, merupakan bidang semiotic atau menurut istilah Ferdinand de Saussure disebut semiologi. Sesuai dengan pendapatan Peirce, menjadi; tanda simbolis (symbolische tekens) tanda indeksis (indexical tekens) dan tanda ikons (iconsche tekens). George Herbert Mead cenderung membedakan antara simbol adalah bentuk komunikasi yang paling dominan dalam interaksi sosial manusia, walaupun begitu, lebih menarik lagi apabila kita memusatkan perhatian pada simbol-simbol yang merupakan ungkapan indrawi seperti melihat, mendengar, mencium, menyentuh, yang merepresentasikan sesuatu yang lain, yang merupakan pengalaman batiniah yaitu perasaan atau pikiran. Jenis simbol seperti ini adalah sesuatu yang berada di luar diri kita sedangkan yang disimbolkannya adalah sesuatu yang berada dalam diri kita sendiri

  • Simbol atau lambang adalah sesuatu yang dapat melambangkan mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara arbitrer, conventional, dan representatif-interpretatif. Dalam hal ini, tidak ada hubungan langsung dan alamiah antara yang melambangkan (menyimbolkan) dengan yang dilambangkan (disimbolkan). Dengan demikian, baik yang batiniah (inner) seperti perasaan, pikiran, ide maupun yang lahiriah (outer) seperti benda dan tindakan dapat dilambangkan atau diwakili simbol.

  • Contohnya adalah lambang-lambang dari pemerintah daerah di Indonesia, pada tataran semiotic sebenarnya memaparkan karakteristik masing-masing daerah yang gambarnya (ikon)-nya diambil dari benda-benda fisik yang bisa melambangkan atau mewakili ide, perasaan dan karakteristik daerah itu sendiri, pertanyaan mengapa selalu mengambil ikon dari daerah yang bersangkutan?.

  • Alasan pertama adalah karena simbol itu dibentuk secara arbitrer. Pemakai simbol tidak perlu banyak berpikir untuk menentukan tanda apa yang akan dia gunakan untuk menyimbolkan sesuatu benda, tindakan, perasaan, pikiran atau ide. Simbol apapun dapat digunakan untuk melambangkan yang dilambangkan. Hanya saja, alasan kedua perlu diperhatikan untuk mengesahkan simbol yang arbitrer. Untuk itu perlu ada konvensi yaitu suatu kesepakatan, perjanjian atau pemufakatan masyarakat pemakai simbol. Apabila dalam proses penciptaan secara arbitrer dapat dikatakan simbol bersifat individual, maka dalam proses pemufakatan masyarakat pemakai simbol, maka dalam proses pemufakatan ia bersifat sosial.

  • Berdasarkan kedua alasan di atas, maka alasan berikutnya simbol itu harus dirasionalisasi, yaitu simbol itu mampu merepresentasikan yang diwakilinya secara tepat. Kemampuan representatif simbol itu dapat diuji dengan alasan berikutnya yaitu interpretasi dari individu atau kelompok masyarakat pemakai simbol itu. Dengan kata lain, sebuah simbol adalah simbol apabila mampu merepresentasikan yang dilambangkannya berdasarkan interpretasi penafsiran simbol itu.

  • Hubungan interpretasi dengan representasi tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Zoest, bahwa hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari sifat representatif tanda (dalam hal ini juga simbol) adalah sifat interpretatif. Untuk memperoleh gambaran bagaimana sebuah simbol itu diinterpretasikan tentulah ditelusuri bagaimana simbol itu dirancang dan pada ranah ini dibutuhkan sebuah pendekatan akademis yaitu menggunakan pendekatan historisitas.

  • Simbol mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan. Dengan demikian, simbol merupakan wadah ide, perasaan, pikiran, benda dan tindakan. Itulah kandungan simbol. Isi itu diintrasformasikan secara konvensional dan arbitrer ke dalam suatu wadah yang disebut simbol tanpa ada hubungan langsung antara isi dengan wadahnya. Simbol mampu melingkupi dan merepresentasikan keseluruhan ide, perasaan, pikiran, benda dan tindakan. Proses penyimbolan itu disebut simbolisme, oleh karena itu untuk memahami perlu pendekatan semiologi.

  • Setelah menguraikan simbol di atas secara panjang lebar, maka pada bagian ini akan dijelaskan perbedaan antara simbol dengan tanda (sign). Perbedaan yang paling nyata adalah bahwa tanda (sign) tidak bersifat arbitrer dan konvensional, tetapi ada hubungan langsung dan alamiah antara penanda dengan petandanya. Ashley Montagu melihat perbedaan antara simbol dengan tanda. Dia menjelaskan bahwa tanda (sign), menurut Gordon, adalah suatu penunjuk yang konkret; tanda itu mengisyaratkan, "ini dia, lakukan sesuatu terhadapnya". Sebaliknya, simbol adalah internal. Tanda adalah eternal (tetap). Simbol adalah abstrak, konotatif, kontemplatif, penuh arti, dan banyak pengetahuan di dalamnya. Simbol adalah internal. Tanda sangat berhubungan dengan dunia berbeda, sedangkan simbol dengan dunia ide. Simbol adalah makna abstrak dari suatu nilai yang diberikan oleh mereka yang menggunakannya terhadap sesuatu yang lain, baik yang nyata maupun tidak. Sebaliknya, tanda adalah suatu benda fisik yang dimengerti sebagai sesuatu yang mewakili yang lain.

  • Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa simbol dan tanda merupakan dua konsep istilah yang sungguh berbeda. Memang, kedua-duanya sama-sama merepresentasikan sesuatu, baik yang ditandai maupun yang disimbolkan, tetapi persamaannya hanya sampai disitu saja. Simbol dapat bersifat denotatif dan konotatif, sedangkan tanda hanya bersifat denotatif. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa tanda (sign) adalah sesuatu yang dapat menandai dan mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara langsung, alamiah, representatif, dan emosional. Tertawa adalah tanda kegembiraan dan bukan simbol kegembiraan karena hubungannya bersifat emosional dan alamiah.

  • Pengklasifikasian tanda secara sistematis dilakukan oleh Charles Sanders Peirce, seorang filosof pragmatis dan sekaligus ahli logika Amerika. Tanda diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan relasi antara tanda sebagai representan dengan denotatumnya yaitu :
    1.Simbol yaitu tanda yang dapat melambangkan atau mewakili sesuatu (ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan) secara arbitrer dan konvensional. Misalnya, warna merah dan putih dalam bendera kebangsaan Indonesia masing-masing melambangkan keberanian dan kesucian.
    2.Indeks yaitu tanda yang dapat menunjukkan sesuatu (ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan) secara kausal atau faktual. Misalnya, asap menunjukkan adanya api.
    3.Ikon yaitu tanda yang dapat menggambarkan sesuatu (ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan) berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, potret menggambarkan orangnya.

  • Relasi antara tanda sebagai representan dengan denotatum di atas didasarkan pada sifat hubungan itu sendiri. Apabila hubungan antara tanda atau representan dengan denotatum atau objek melambangkan atau mewakili secara arbitrer dan konvensional, tanda itu disebut simbol; apabila menunjukkan secara kausal dan faktual, tanda itu disebut indeks; dan apabila menggambarkan berdasarkan persamaan atau perbandingan, tanda itu disebut ikon. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut maka tanda (sign), yang selalu dikontraskan dengan simbol sebagaimana diuraikan di atas, sinyal (signal) dan gejala (symptom) dapat diklasifikasikan ke dalam indeks, sedangkan gerak-isyarat (gesture) dan kode (code) dapat diklasifikasikan ke dalam simbol, indeks atau ikon bergantung pada sifat hubungan antara tanda itu dengan denotatumnya.

  • Semua tanda di atas termasuk dalam bidang semiotik atau semiologi yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk tanda (simbol, indek, dan ikon).Tanda mampu melambangkan, menunjukkan, dan menggambarkan sesuatu kepada penafsir (interpreter) atau penerima tanda. Tanda mampu sebagai media perantara untuk menyampaikan pesan berupa ide, pikiran, perasaan, benda atau tindakan dari pemberi tanda kepada penerima tanda. Proses penyampaian itu disebut tindak komunikasi. Dengan kata lain, tanda (simbol, indeks, dan ikon) adalah media komunikasi (mediums of communication) yang berpijak dalam bidang semiotik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di bawah ini. Lingkaran pertama (paling dalam) menyatakan isi atau kandungan tanda, lingkaran kedua menunjukkan bahwa isi tanda itu dapat ditransformasikan ke dalam tiga jenis tanda, lingkaran ketiga menunjukkan bahwa tanda-tanda itu dapat juga diklasifikasikan ke dalam jenis tanda pada lingkaran kedua, dan lingkaran keempat menunjukkan bahwa tanda yang terdiri atas simbol, indeks, dan ikon merupakan bidang semiotik dan dapat digunakan dalam komunikasi.

  • Manusia senantiasa bergelut dengan simbol. Melalui simbol, manusia memandang, memahami, dan menghayati alam dan kehidupannya. Simbol itu sendiri sebenarnya merupakan kenyataan hidup, baik kenyataan lahiriah maupun kenyataan batiniah yang disimbolkan, karena di dalam simbol terkandung ide, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Dengan demikian, simbol merupakan realitas lahir- batin yang merepretasikannya misteri kehidupan manusia dan lewat interprestasi, simbol dapat menghadirkan dan menunjukkan eksistensi manusia.

  • Simbol juga merupakan hasil karya yang diciptakan manusia untuk dipergunakan sebagai wadah atau alat mentransfer ide, pikiran, perasaan, tindakan dan benda di dalam tindakan komunikasi. Komunikasi itu dapat berlangsung antara seseorang dengan orang lain dan dapat juga dengan dirinya secara internal. Dengan demikian, simbol merupakan alat komunikasi yang diciptakan manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sehubungan dengan pernyataan ini, Kenneth Burke lewat Gordon menggambarkan manusia sebagai berikut : Manusia adalah makhluk pemakai simbol (pembuat simbol, penyalah guna simbol), penemu hal-hal yang negatif (atau dimoralisasikan oleh hal-hal yang negatif), terpisah dari kondisi alamiahnya disebabkan oleh alat yang dia ciptakan sendiri, didorong oleh semangat kehierarkian (atau digerakkan oleh rasa patuh pada peraturan), dan curang demi kesempurnaan.

  • Pertanyaan yang timbul adalah apakah hubungan simbol dengan kehidupan manusia? simbol atau lambang merupakan hasil karya manusia yang diciptakan untuk dipergunakan sebagai wadah atau alat mempresentasi­kan ide pikiran, perasaan, tindakan, benda didalam tindak komunikasi. Komunikasi itu dapat berlangsung antara seorang dengan orang lain dan dapat juga dengan dirinya secara internal maupun eksternal. Dalam tataran yang demikian itu simbol atau lambang merupakan alat komunikasi yang diciptakan manusia baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan melalui simbol atau lambang manusia memandang, memahami dan menghayati alam kehidupannya. Simbol atau lambang sebenarnya merupakan tindakan batiniah, yang disimbolkan karena didalam simbol itu terkandung ide, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Dalam hal yang demikian itu, simbol merupakan realitas lahir batin yang mempresentasikan misteri kehidupan manusia dan lewat interprestasi, simbol atau lambang dapat menghadirkan dan menunjukkan eksistensi manusia.

  • Jika pengertian diatas dihubungkan dengan masyarakat nasional yang disebut negara atau bangsa, maka pada hakekatnya negara atau bangsa itu juga wadah berhimpunnya manusia-manusia yang memiliki pembawaan kodrati sifat dinamis dan karena itu lambang negara yang berbentuk burung Rajawali Garuda Pancasila yang gambar resminya teriampir dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 1951, kiranya dapat dikatakan sebagai lambang yang dibuat oleh bangsa Indonesia, melalui lambang itu bangsa Indonesia mempresentasikan, memandang, memahami dan menghayati totalitas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat atau dengan perkataan lain menjadikan simbol atau lambang negara itu sebagai wadah atau alat yang mampu melingkupi dan mempresentasikan, ide, perasaan, pikiran dan tindakan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai jatidiri yang berdasarkan dasar negaranya Pancasila. Pembutannya melalui proses yang dirancang secara konvensional dan alegoris berbentuk gambar (ikon) yang berfungsi sebagai lambang negara resmi negara Republik Indonesia yang digali berdasarkan simbol-simbol yang hidup dalam peradaban bangsa Indonesia.

  • Dirancang secara konvensional, artinya adanya suatu kesepakatan/ persetujuan dalam proses perancangannya oleh masyarakat dalam hal ini bangsa Indonesia melalui institusi (kelembagaan) dalam hal ini Presiden dan DPR. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan perundang­undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Disebut alegoris, karena perancangannya yang disengaja sebagai hasil pemufakatan bersama dari perancang dan permufakatan dalam rapat Panitia Lambang Negara serta didalam rapat-rapat Dewan Menteri dibawah Konstitusi RIS 1950. Hal ini berarti lambang negara tersebut dibuat atas dasar perpaduan yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional.

  • Patut disadari, bahwa secara historis sejak berdirinya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Februari 1950, negara Indonesia belum memiliki Lambang Negara, karena Lambang Negara sebagaimana bentuk gambar lambangnya seperti sekarang ini dan baru ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1950 yang merupakan sebagai penjabaran dari Pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949: Pemerintah Menetapkan Materai dan Lambang Negara. Kemudian tata cara penggunaan Lambang Negara baru diatur PP No. 43 tahun 1958 dan PP No. 66 tahun 1951 atas imperatif Pasal 3 ayat (3) UUDS 1950,kemudian kembali ke UUD 1945, maka berdasarkan Pasal II aturan beralihan, tetap diberlakukan kedua PP tersebut, sampai dengan pada amandemen kedua UUD 1945 kemudian diatur pada pasal 36A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

  • Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.

  • Pertanyaannya adalah bagaimana historisitas perancangan lambang negara republik Indonesia itu, untuk memaparkan ini pendekatan sejarah menjadi penting, karena setelah terbitnya pernyataan Mohamad Hatta, dalam buku "Bung Hatta Menjawab yang merupakan hasil wawancara antara Mohammad Hatta dengan Z Yasni, yang diterbitkan Gunung Agung, 1978 yang menyatakan, bahwa yang membuat (penulis: merancang) lambang negara adalah Sultan Abdul Hamid (Sultan Hamid II) dari Pontianak yang diresmikan pemakaiannya 11 Februari 1950 oleh Kabinet RIS, dengan pernyataan Muhammad Hatta ini kemudian timbul polemik, karena dugaan sejarah yang berkembang dimasyarakat yang membuat adalah Muhammad Yamin, sedangkan Mohammad Hatta juga membuat pernyataan, bahwa gambar lambang negara dari Muhammad Yamin ditolak oleh Pemerintah dan Parlemen RIS.

  • Selanjutnya pada tahun 1986 terbit buku "Sekitar Garuda Pancasila" ditulis oleh Akmal Sujta yang menyatakan : “...sampai sampai ada penelitian yang dapat dipercaya mengenai hal ini, kiranya dapat diterima saja keterangan dari Bung Hatta, bahwa Sultan Hamid II yang telah mendapat ilham brilian untuk mengangkat kembali simbol-simbol asli bangsa Indonesia yang telah dimuliakan oleh Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Karena Bung Hatta salah seorang pemimpin yang cukup terpercaya yang saat itu menjadi wakil Presiders, membenarkan pendapat ini, ketimbang praduga berdasarkan atas latar belakang Muhammad Yamin saja”.

  • Tahun 1994 Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya Mimbar Untan (salah satu terbitan Universitas Tanjungpura) yang diketuai oleh Syafaruddin M.H.D melakukan investigasi tentang perancangan lambang negara oleh Sultan Hamid II kepada keluarga Kraton Kadriyah Pontianak (kerabat Sultan Hamid II) dan para pemuka masyarakat setempat. Adapun hasil investigasi tersebut dapat diringkas: A. Rahman, tokoh Pejuang 1945 Pontianak: “Saya menilai Sultan Hamid H Bering dinilai yang terlampau jeleknya tindakan yang dilakukan Hamid, masih ada yang baiknya. Buktinya pelahiran lambang negara RI itu sumbangsih dirinya”. Agus Sastrawan Nur, dosen sejarah Universitas Tanjungpura, pemerhati sejarah dan peneliti sejarah: “Boleh jadi Sultan Hamid II yang merancang lambang negara itu, sebab sebagai menteri negara zonder porto folio dalam kabinet RIS yang la sendiri merasa tidak puas dengan kedudukan itu dan tak ada pekerjaan lain, karena tugasnya hanya membikin dan merancang lambang negara”.

  • Tahun 1999 Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Program Kekhususan, Hukum Kehidupan Kenegaraan Universitas Indonesia Turiman, SH asal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak lebih lanjut meneliti dalam bentuk tesis berjudul Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suat Analisa Yuridis Normatif Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan) dan hasil pra penelitiannya telah dipresentasikan dihadapan MUBES V KPMKB se-Jawa dan para tokoh-tokoh Kal-Bar di Bandung 29 Nopember 1996.

  • Saat ini penulis akan menajamkan tesis ini dalam bentuk disertasi di KPK UNDIP UNTAN dengan focus penelitian : Menjabarkan Semiotika Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Rekonstruksi Paradigmatik Pancasila Dari Pendekatan Sejarah dan Semiologi) dengan hanya suatu niat, yaitu untuk memenuhi wasiat Sultan Hamid II yang menyatakan : "Mungkin ini adalah yang dapat saya sumbangkan kepada bangsa saya, "Djangan pasang lambang negara dirumahmu sebelum diakui lambang itu oleh negara gambar rantjangan saja!" dan mudah-mudahan sumbangan pertama saya (buku-buku dan dokumen file lambang negara) ini bermanfaat bagi negara yang dicintai oleh kita." Hal ini selaras dengan QS Anisaa (4) ayat 58 dan QS Al Maidah (5) ayat 8

  • Berangkat dari paparan dan niat tersebut di atas penulis merasa terpacu untuk memaparkan focus studi dengan mengajukan berbagai pertanyaan akademis sebagai berikut : (1) Bagaimana sejarah/histositas perancangan Lambang Negara Republik Indonesia berdasarkan pendekatan sejarah dan siapakah perancangnya ? (2) Mengapa simbolisasi pada Perisai Pancasila simbolisasinya menggunakan konsep "Thawaf" berparadigma konstruktif, sedangkan pemahaman Pancasila secara filsafat berstruktur hirarkis berparadigma positivisme ? (3) Bagaimana menjabarkan Pancasila yang disimbolkan dalam perisai pada lambang Negara berdasarkan paradigma "thawaf" dan bagaimana penjabarannya dalam menyusun harmonisasi peraturan perundang-undangan ?

  • Historisitas Perancangan Lambang Negara, adalah suatu kenyataan, bahwa sejarah urusan dengan masa silam, atau kejadian-kejadian yang telah lewat dan tidak mungkin diulang kembali. Penelusuran sejarah memerlukan bukti-bukti sejaman, sebagai suatu "recorded memory" yang sangat penting serta diperlukan dalam pembuktian sejarah. Untuk mengungkapkannya perlu adanya kejujuran dan "kesadaran sejarah", karena kesadaran sejarah itu sendiri adalah sikap kejiwaan atau mental attitude dan state of mind yang merupakan kekuatan moral untuk meneguhkan hati nurani kita sebagai bangsa dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, dalam menghadapi masa kini dan masa depan dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman­pengalaman masa lampau.

  • Sebagaimana pernah dikutip oleh proklamator kita (Bung Karno) dari Sir Jhon Seely, seorang sejarahwan Inggris dalam buku "The Expansion Of England: "History ought surely in some degree to anticipate the lesson of time. We shall all no doubt be wise after the event we study history that we may be wise before the event". Maknanya ialah "bahwa semua kejadian-kejadian di dalam sejarah itu mengandung pelajaran, dan bahwa kita semua selalu menjadi bijaksana setelah ada suatu peristiwa sejarah terjadi ", itu adalah logis dan terang. Kita tidak boleh akan tertumbuk dua kali kepada tiang yang sama. Tetapi justru untuk bijaksana lebih dulu sebelum suatu peristiwa terjadi. Itulah hikmah kearifan dari kesadaran sejarah. Pernyataan itu sejaian dengan ungkapan bersayap bahwa sejarah harus dijadikan motor penggerak bagi hari depan suatu bangsa, dan hanya bangsa yang besarlah yang man menghargai sejarah bangsanya, "Tanpa ingatan akan sejarahnya dimasa yang lampau setiap bangsa tidak mengerti arti sejarahnya hari sekarang dan tidak akan mempunyai pegangan untuk hari depannya

  • Dengan persepsi yang demikian itu, tentunya dalam kajian akademis harus ada keberanian moral untuk mengungkapkan dengan jujur, kebenaran dan fakta sejarah secara transparan dan obyektif. Karena kajian akademis yang jujur pada hakekatnya adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional serta kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

  • Atas dasar pandangan yang demikian itu, secara arif apabila kita melihat wacana sejarah nasional tercatatlah dalam peristiwa masa lampau, andil seorang anak bangsa yang sekaligus orang daerah berasal dari Kalimantan Barat yang sementara ini terlupakan oleh sejarahnya bangsanya, Sultan Hamid II. Sementara ini apabila membicarakan Sultan Hamid II, maka anggapan yang terbentuk adalah bahwa ia adalah seorang yang pernah "terseok dalam kecelakaan sejarah" atau bahkan lebih ekstrim lagi seorang "mantan terpidana kasus politik" belaka. Namun benarkah demikian "cap sejarah" itu. Tidak adakah sisi positif dan sumbangsihnya yang patut diakui dan mendapat penghargaan secara jujur dalam perjalanan sejarah bangsanya, atau memang fakta-fakta sejarah karya kebangsaannya telah tenggelam bersama kemelut politik masa lalu sehingga tidak terangkat kepermukaan. Sebenarnya dengan merujuk kronologis fakta sejarah dapat disimak adanya karya kebangsaan Sultan Hamid II yang merupakan alat perekat nasionalisme Indonesia yang tak ternilai dalam perjalanan sejarah bangsa ini, yang menjadi kenangan masyarakat Indonesia dan secara inheren mengharumkan nama bumi kelahirannya; Kalimantan Barat. Sebagai gambaran singkat peristiwa sejarahnya sebagaimana paparan berikut ini:

  • Sewaktu menjabat Menteri Negara Zonder Porto Folio (1949-1950) beliau sepenuhnya aktif berperan dan memiliki konstribusi sejarah dalam merancang gambar lambang negara Republik Indonesia, seperti bentuk gambarnya sekarang ini, Rajawali Garuda Pancasila. Catatan serta dokumen proses perancangan lambang negara tersebut masih tersimpan dengan baik saat ini.

  • Peran dan kontribusi sejarah itu dalam wacana sejarah nasional dan daerah seharusnya terangkat kepermukaan secara obyektif dan transparan. adalah menjadi kewajiban kita untuk menegakan kebenaran dan keadilan sekaligus memahami amanah beliau sebagaimana pernah disampaikan oleh Sultan Hamid II (1974) sewaktu menyerahkan file arsip perancangan lambang negara kepada Mas Agung (Ketua Yayasan Idayu Jakarta) 18 Juli 1974: "Mungkin ini adalah yang dapat saya sumbangkan kepada bangsa saya, dan "Mudah­-mudahan sumbangan pertama saya (buku-buku dan dokumen file mengenai lambang negara) ini bermanfaat bagi negara yang dicintai oleh kita".

  • Sebagai warga bangsa yang besar dan generasi penerus sejarah bangsanya, sekaligus umat beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengangkat kepermukaan fakta dan data sejarah secara jujur dan obyektif. Sebab kalau yang ingin kita inginkan adalah seseorang yang tidak pernah berbuat salah, maka kita tidak akan mempunyai tokoh sejarah secara utuh dan kita akan kesulitan menuliskan secara lengkap fakta sejarah perjuangan para tokoh bangsa di masa lampau. Padahal sejarah haruslah ditampilkan apa adanya sebagai pembawa warta kebenaran sejati dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Untuk itu perlu adanya kesadaran sejarah

  • Sisi kesejarahan lambang negara itu dimulai pada tahun 1945 sebelum merdeka, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945, salah satu anggota Panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Usul tersebut disetujui oleh semua anggota, dan disepakati akan dibahas tersendiri kemudian, dalam bentuk Undang-undang istimewa yang mengatur secara khusus tentang lambang negara. Keterangan ini dapat ditemukan dalam naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, 1945 jilid I yang disusun oleh Muhammad Yamin hal 263 dan lahirnya Undang­Undang Dasar 1945 disusun oleh Soeripto yang menyatakan: "Anggota Parada Harahap: Mengusulkan supaya disamping bendera jugs lambang negara (wapen). Semua setuju, tetapi dalam Undang-undang Istimewa."

  • Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dibentuk Panitia Indonesia Raya, yang bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dan sekretaris umum Muhammad Yamin. Tetapi panitia tersebut belum dapat menyelesaikan tugas akibat terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 yang melibatkan Muhammad Yamin.

  • Pada tanggal 20 Desember 1949 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 2 Tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Forto Polio. Dalam Kedudukan tersebut Sultan Hamid II dipercayakan untuk merencanakan perancangan lambang negara. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamid II secara pribadi (Lihat gambar 1 sketsa awal lambang negara) mempersiapkan rancangan lambang negara dengan bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila.

  • Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan H. Mas Agung (1974), sewaktu menyerahkan file dokumen proses perancangan lambang negara. Dapat dikemukakan "Ide Perisai Pancasila" itu muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Beliau (Sultan Hamid II) teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara tersebut melambangkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia/ide Pancasila. Inilah saat-saat moment bersejarah dalam proses perancangan lambang negara Indonesia, dimana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam bentuk simbol-simbol yang tergambar dalam lambang negara

  • Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 Pasal 3 ayat 3: Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara. Pada Sidang kedua Kabinet RIS tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara (Lambang Negara) dibawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan Panitia teknis: Muhammad Yamin (Ketua), Ki Hajar Dewantoro (anggota), M.A Pellaupessy, (anggota), Moh. Natsir anggota), R.M. Ng Purbatjaraka (anggota). Panitia ini bertugas menyeleksi/ menilai usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

  • Merujuk keterangan Mohammad Hatta (Buku Bung Hatta Menjawab) untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut menteri Priyono melaksanakan sayembara lambang negara. Hasil sayembara lambang negara itu ada dua (2) gambar rancangan lambang negara yang terbaik yaitu dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Dalam proses selanjutnya yang diterima oleh pemerintah adalah hasil rancangan Sultan Hamid II. Adapun yang dari Muhammad Yamin ditolak, karena ada sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak disengaja atau tidak, pengaruh Jepang.

  • Keterangan Mohammad Hatta itu selengkapnya adalah: “..... Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu, dipadukan menjadi seperti sekarang ini, dengan melalui sayembara waktu RIS dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priono, Banyak gambar yang masuk waktu itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah, satu dari Muhammad Yamin dan yang satu lagi dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak, karena disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu, seperti uraian saya tadi sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia".

  • Setelah terpilihnya rancangan lambang negara rancangan Sultan Hamid II oleh pemerintah tersebut, proses selanjutnya adalah diadakan dialog intensif antara perancang lambang negara (Sultan Hamid II dengan Presiden RIS: Soekarno dan Perdana Menteri RIS Moh. Hatta serta anggota Panitia Lambang Negara), untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Adapun masukan penyempurnaan pertama sebagaimana dinyatakan Mohammad Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab dan Sultan Hamid II (transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dan Mas Agung, 1974) ialah adanya kesepakatan beliau bertiga (Sultan Hamid II, Soekamo, Mohammad Hatta) memenuhi usulan Presiden Soekarno: Mengganti pita yang yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita berwarna putih dengan tambahan seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebab warna merah putih dianggap sudah terwakili dalam warna dasar perisai Pancasila rancangan Sultan Hamid II tersebut.

  • Untuk memberikan masukan penyempurnaan gambar lambang negara, Sultan Hamid II telah meminta Ki Hajar Dewantoro untuk memberikan masukan dan hal ini dibuktikan bahwa pads tanggal 26 Januari 1950 Ki Hajar Dewantoro (dari Yogyakarta) mengirimkan surat kepada Sultan Hamid II melalui sekretaris Dewan Menteri RIS (Z. Yahya) yang isinya menunjuk Muhammad Yamin untuk memberikan masukan mewakili beliau kepada Panitia Lambang Negara dan surat turunannya telah disampaikan kepada Menteri Negara Sultan Hamid II tanggal 1 Februari 1950 No XXX/ 202, Perihal Panitia Lambang Negara. Isi surat balasan Ki Hajar Dewantoro kepada Sultan Hamid II itu sebagai berikut: Yogyakarta, 26 Januari 1950 “Merdeka! Menarik kawat paduka Tuan hari ini, yang bermaksud atas Nama Yang Mulia Menteri Negara R.I.S Sri Sultan Hamid ke II mengundang saya pergi ke Jakarta untuk keperluan "Panitia Lambang Negara", maka dengan ini saya memberitahukan kepada Paduka Tuan: salah satu yang terpenting isi surat tersebut: "....Bahwa kalaulah benar saya diangkat menjadi anggota dari pada "Panitia Lambang Negara RIS" sebenarnya tentang rancangan membuat lambang itu sudah pemah dilakukan penyelidikan yang seksama oleh "Panitia Indonesia Raya", yang dulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia Raya, yang saya menjadi ketuanya, sedangkan saudara Mr Muhammad Yamin duduk menjadi sekretaris umum. Dalam penyelidikan itu saudara Mr Muhammad Yamin sendiri lebih mengetahui segala apa yang direncanakan oleh "Panitia Indonesia Raya " tersebut dari pada saya sendiri. Demikianlah keterangan saya atas isi kawat, yang hari ini saya kirimkan kepada Paduka Tuan, sebagai balasan kawat Paduka Tuan kepada saya.

  • Selanjutnya setelah mendengar berbagai masukan dari anggota Panitia Lambang Negara khususnya dari Ki Hajardawantoro dan Muhammad Yamin, yaitu mengenai figur burung Garuda, pada tanggal 8 Februari 1950 rancangan final gambar lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno. Gambar rancangan final lambang negara (lihat gambar 2) tersebut mendapat masukan dari suatu Partai Islam (Masyumi) untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai, karena dianggap bersifat mitologis khayalan dan terkesan mitologi dan feodal, juga keberatan seperti dijelaskan selengkapnya dalam transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967 yang disampaikan kepada wartawan Solichim Salam, berikut ini: "Saja putuskan tjiptaan pertama berbentuk figur burung Garuda jang memegang perisai Pantja-Sila, seperti masukan Ki Hadjar Dewantara jang diambil dari mitologi garuda pada peradaban bangsa Indonesia, tetapi ketika gambar lambang negara ini saja bawa ke dalam Rapat Panitia Lambang Negara 8 Februari 1950, ternjata ditolak oleh anggota Panitia lambang Negara RIS lain, karena ada keberatan dari M Natsir ada tangan manusia jang memegang perisai berkesan terlalu mitologi dan feodal, djuga keberatan anggota lain R.M Ng Purbatjaraka terhadap djumlah bulu ekor tudjuh helai, terus terang jang mengusulkan tudjuh helai ini adalah Mr M.Yamin, untuk itu saja mintakan dalam rapat Mr.M. Yamin ketika itu mendjelaskan makna tudjuh helai bulu ekor selaku Ketua Panitia Lambang Negara, dan ada kesepakatan untuk dirubah mendjadi 8 helai bulu ekor, sebagai tjandra sengkala /identitas negara proklamasi 17-8-45 atas usulan M.A Pellaupessy yang menurut beliau tak boleh dilupakan."

  • Mengenai gambaran bentuk gambar lambang negara ini juga dijelaskan di dalam buku Muhammad Yamin: 6000 Tahun Sang Merah Putih: "Burung Garuda itu memegang sebuah perisai yang terbagi atas lima bidang, yang keseluruhannya melukiskan ajaran Pancasila yang menjadi dasar filosofi kenegaraan sejak proklamasi: Peri Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kebangsaan, Peri Kerakyatan, Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Semboyan yang banyaknya 17 aksara itu Bhinneka Tunggal Ika berasal dari pujangga Tantular yang mengarang kitab Sutasoma pads zaman emas sekeliling patih Gadjah Mada dan negara Hayam Wuruk pads pertengahan abad XIV. Adapun arti seloka Jawa lama itu: Walaupun berbeda-beda atau berlainan agama, keyakinan dan tinjauan, tetapi tetap tinggal bersatu atau dalam bahasa latin le pluribus unum"

  • Tanggal 10 Februari 1950 Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Disini burung Garuda digambar dalam bentuk alami menyerupai Rajawali yang perkasa, (lihat gambar 3) dan perisai Pancasila digantungkan menempel pada leher Rajawali Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Perdana Menteri RIS, yaitu Mohammad Hatta, 10 Februari 1950

  • Tanggal 11 Februari 1950 rancangan lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet dan Parlemens RIS yang dipimpin Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. Inilah saat pertama bangsa Indonesia mempunyai lambang negara, yang merupakan karya kebangsaan yang diramu dari berbagai aspirasi, oleh seorang anak bangsa Indonesia Sultan Hamid II dan keterangan ini diperkuat oleh Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab: "Semboyan Bhinneka, Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno, setelah kits merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid Pontianak dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950"

  • Ketika diresmikan lambang negara khususnya gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul dan tidak berjambul" atau bentuk kepalanya belum seperti sekarang ini. Keterangan ini jugs diperkuat oleh A.G Pringgodigdo dalam Bukunya Sekitar Pancasila, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1978: “Berdasarkan atas pasal 3 Konstitusi itu (RIS) pads tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS telah menetapkan lambang negara, yang berupa lukisan burung Garuda dan Perisai, yang terbagi dalam 5 ruang yang mengingatkan kepada PANCASILA. Pada waktu itu burung Garuda kepala “gundul”, tidak pakai “jambul”. Hal ini berubah dalam Lambang Negara Republik Indonesia Kesatuan, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 17 Oktober 1951 No 66 Tahun 1951”

  • Tanggal 15 Februari 1950 Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta dan pada tanggal 20 Februari 1950, lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II sudah terpasang didalam ruang sidang Parlemen RIS yang dibuka oleh Presiden Soekarno Gambar dimaksud diterangkan secara jelas dalam transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967 sebagai berikut : " Selandjutnja gambar lambang negara saja bisa diterima oleh anggota Panitia Lambang Negara, demikian djuga lambang negara rantjangan Mr.M Yamin jang kemudian kami serahkan bersama kepada Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta untuk dibawa ke Pemerintah dan sidang Parlemen RIS untuk dipilih, alhamdulillah gambar rantjangan saja jang diterima 10 Februari 1950 dan esoknja untuk pertama kali diperkenalkan kepada halajat ramai di Hotel Des Indes, jang kemudian pada rapat parlemen RIS bersama Pemerintah ditetapkan oleh Parlemen RIS sebagai Lambang Negara RIS pada tanggal 11 Februari 1950, walaupun demikian ada masukan beberapa waktu kemudian dari Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno ketika beliau sedang berpidato kenegaraan 20 Februari 1950 melihat lambang negara tersebut jang tergantung dibelakang pondium di gedung parlemen Istana Merdeka Pedjambon, karena kepala burung Radjawalinya tidak "berjambul" dan terlihat "gundul", Paduka Jang Mulia meminta saja untuk memperbaiki bentuk kepala, kemudian saja mengubah bagian kepala menjadi berdjambul, kemudian oleh kementerian penerangan RIS atas perintah Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kepada pelukis Dullah untuk melukis kembali lambang negara tersebut, kemudian lukisan itu saja potret dalam bentuk hitam putih untuk dikoreksi kembali oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno dan ternjata masih ada keberatan dari beliau, jakni bentuk tjakar kaki jang mentjekram seloka Bhinneka Tunggal Ika dari arah belakang sepertinja terbalik, saja mentjoba mendjelaskan kepada Paduka Jang Mulia, memang begitu burung terbang membawa sesuatu seperti keadaan alamiahnja, tetapi menurut Paduka Jang Mulia Seloka ini adalah hal jang sangat prinsip, karena memang sedjak semula merupakan usulan beliau sebagai ganti rentjana pita berwarna putih jang direncanakan berisikan kalimat "Republik Indonesia Serikat", selandjutnja meminta saja untuk mengubah bagian tjakar kaki mendjadi mentjekram pita/mendjadi kearah depan pita agar tidak "terbalik" dengan alasan ini berkaitan dengan prinsip "djatidiri" bangsa Indonesia, karena merupakan perpaduan antara pandangan "federalis" dan pandangan "kesatuan" dalam negara RIS, mengertilah saja pesan filosofis Paduka Jang Mulia itu, djadi djika "bhinneka" jang ditondjolkan itu maknanja perbedaan jang menondjol dan djika "keikaan" jang ditondjolkan itulah kesatuan republik jang menondjol, djadi keduanja harus disatukan, karena ini lambang negara RIS jang didalamnja merupakan perpaduan antara pandangan "federalis" dan pandangan "kesatuan" haruslah dipegang teguh sebagai "djatidiri" dan prinsip berbeda-beda pandangan tapi satu djua, "e pluribus unum".

  • Akhir Februari 1950 Sultan Hamid II mendapat saran dari Presiden Soekarno untuk menyempurnakan kembali bentuk kepala burung Rajawali Garuda Pancasila. Selanjutnya sekitar awal Maret 1950 Sultan Hamid II mengajukan lukisan lambang negara yang sudah diperbaiki (lihat gambar 4). Gambar tersebut ternyata masih mendapat masukan dari Presiden Soekarno, yaitu pada bagian bentuk cakar kaki yang mencengkram pita yang terlihat menghadap ke belakang terkesan terbalik. Penyempurnaan yang dilakukan Sultan Hamid II hanya tinggal merubah bentuk cakar kaki sehingga menghadap ke depan, dan bagian lain sudah sama seperti gambar lambang negara sekarang ini
    68 Mengenai gambar lambang negara inipun dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II , 13 April 1967 sebagai berikut : " Walapun saja harus susah pajah membuat sketsa kembali untuk pembentulan bagian tjakar kaki itu, tetapi saja mengerti ini hal bagian jang sangat penting dalam lambang negara RIS, karena mengandung tiga konsep lambang sekaligus, jakni pertama, burung Radjawali-Garuda Pantja-Sila jang menurut perasaan bangsa Indonesia berdekatan dengan burung garuda dalam mitologi, kedua perisai idee Pantja-Sila ber"thawaf"/gilir balik, dan ketiga, seloka Bhinneka Tunggal Ika jang tertulis dalam pita warna putih, untuk itu saja meminta bantuan R Ruhl untuk membuat sketsa dari lambang negara jang saja buat dengan membawa potret lukisan lambang negara jang dilukis oleh Dullah, karena lukisan Dullah jang gambar rantjangannja semula tjengkraman kakinja menghadap kebelakang telah diserahkan kepada kementerian penerangan RIS jang ketika itu masih berada di Yogjakarta, kemudian dimintakan kepada saja oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS, setelah itu sketsa transkrip/out werp jang dilukis R.Ruhl saja adjukan kembali ke Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, ternjata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara, waktu itu tanggal 20 Maret 1950, kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Dullah sang pelukis Istana/pelukis kesayangan bung Karno untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan R.Ruhl tersebut, walaupun ketika itu kita harus merugi beberapa ribu rupiah lagi untuk membajar pelukis Dullah.

  • Tanggal 20 Maret 1950 bentuk final gambar lambang negara (lihat gambar 5) rancangan Sultan Hamid II yang telah diperbaiki tersebut diajukan kepada Presiden Soekarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Adapun isi disposisi tersebut berbunyi:
    "J.M Sultan Hamid menteri negara, menurut pendapat saya lukisan Ruhl ini membuat lambang negara kita lebih kuat, maka untuk itu saya tetapkan bahwa ontwerp Ruhl inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap J.M mengambil tindakan seperlunya contoh kehendak saya. Merdeka!". Mengenai kata-kata "Lukisan Ruhl, ontwerp Ruhl" ini pernah penulis tanyakan kepada lbu K. Irawati dan Max Yusuf Alkadrie dan menurut keterangan Sultan Hamid II, bahwa Ruhl itu sebenarnya adalah nama seorang berkebangsaan Perancis yang bernama D. Ruhl Jr. Dan Ruhl ini semasa proses perancangan lambang negara adalah menjadi penasehat/konsultan pribadi yang membantu Sultan Hamid II dalam membuat lambang negara. D. Ruhl Jr. adalah seorang ahli semiologi (Ilmu Lambang-Iambang) dan D. Ruhl Jr. inilah yang memberi masukan kepada Sultan Hamid II mengenai bentuk penyempurnaan cakar kaki Rajawali Garuda Pancasila.

  • Dokumen lukisan D .Ruhl Jr sebagai mana dimaksud dijelaskan secara rinci dalam transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967: "untuk itu saja meminta bantuan D Ruhl Jr untuk membuat sketsa dari lambang negara jang saja buat dengan membawa potret lukisan lambang negara jang dilukis oleh Dullah, karena lukisan Dullah jang gambar rantjangannja semula tjengkraman kakinja menghadap kebelakang telah diserahkan kepada kementerian penerangan RIS jang ketika itu masih berada di Yogjakarta, kemudian dimintakan kepada saja oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS, setelah itu sketsa transkrip/out werp jang dilukis D.Ruhl Jr saja adjukan kembali ke Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, ternjata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara, waktu itu tanggal 20 Maret 1950.."

  • Kemudian Presiden Soekarno setelah memberikan disposisi itu memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah (1950-1960) untuk melukiskan kembali gambar tersebut sesuai bentuk final sebagaimana yang telah dibuat oleh Sultan Hamid II, atau seperti dipergunakan secara resmi sekarang ini dan patut pula ditambahkan, bahwa Dullah hanya melukis kembali sesuai skesta gambar lambang negara yang telah diperbaiki oleh Sultan Hamid II (lihat gambar 6) atau sebagaimana telah disposisi oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Maret 1950.

  • Keterangan ini dapat dikemukakan dalam Majalah Gatra No 32 Tahun I, 25 Juni 1995, dalam judul "Bung Karno, Ikan dan Air", yang menyatakan: “ .... salah satu bentuk kepercayaan itu ialah permintaan bung Karno kepada Dullah untuk mengubah posisi kaki gambar Pancasila yang tadinya dirancang di Kementerian Penerangan. Dalam rancangan Kementerian Penerangan, kaki garuda dilukiskan seolah­-olah menghadap ke belakang. Dan oleh Dullah dilukis kembali dengan membalik sehingga tampak menghadap kedepan...“

  • Keterangan yang sama dinyatakan oleh Sultan Hamid II dalam transkripnya kepada Solichim Salam, 13 April 1967: "saja meminta bantuan D Ruhl Jr untuk membuat sketsa dari lambang negara jang saja buat dengan membawa potret lukisan lambang negara jang dilukis oleh Dullah, karena lukisan Dullah jang gambar rantjangannja semula tjengkraman kakinja menghadap kebelakang telah diserahkan kepada kementerian penerangan RIS jang ketika itu masih berada di Yogjakarta, kemudian dimintakan kepada saja oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS, setelah itu sketsa transkrip/out werp jang dilukis D.Ruhl Jr saja adjukan kembali ke Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, ternjata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara, waktu itu tanggal 20 Maret 1950, kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Dullah sang pelukis Istana/pelukis kesayangan bung Karno untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan R.Ruhl tersebut, walaupun ketika itu kita harus merugi beberapa ribu rupiah lagi untuk membajar pelukis Dullah. Hasil lukisan Dullah itulah jang kemudian oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno diperintahkan kepada kementerian penerangan untuk disebarkan luaskan ke seluruh pelosok negara RIS jang ketika itu saja lihat banjak warga bangsa memasang di rumah-rumah..."

  • Berdasarkan disposisi Presiden Soekarno (20 Maret 1950), untuk terakhir kalinya Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara (lukisan otentiknya sudah diserahkan kepada Mas Agung, Yayasan Idayu Jakarta)

  • Keterangan dokumen di atas juga dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II, kepada Solichim Salam 13 April 1967: "...sedangkan saja selaku pembuat gambar rantjangan lambang negara jang saja namakan Radjawali Garuda Pantja-Sila diperintahkan Paduka Jang Mulia untuk memperbaiki seperlunja, jakni membuat skala ukuran, bentuk dan tata warna serta keterangan gambar jang ada pada simbol-simbol itu, karena mendjadi tanggungdjawab saja selaku Koordinator Panitia Lambang Negara dan Menteri Negara dalam perentjanaan lambang negara RIS.

  • Patut pula ditambahkan bahwa menurut keterangan Max Yusuf Alkadrie yang pernah mendengar langsung dari Sultan Hamid II ketika menjelaskan kepada H. Mas Agung tahun 1974 menerangkan bahwa lambang-lambang yang dirancang oleh Sultan Hamid II sebelumnya tidak ada gambar bintang dan rantai serta padi kapas. Lambang ini baru ada pada tahun 1950 dan ini melalui perenungan yang sangat mendalam untuk mendapatkan lambang yang tepat untuk mensimbolisasikan sila pertama dan kedua dan penjelasan atas keterangan itu dijelaskan oleh Sultan Hamid II dalam transkripnya 13 April 1967: ". saja djuga meminta anggota dalam Panitia Lambang Negara untuk menjumbangkan pemikiran jang berhubungan dengan simbol-simbol idee Pantja-Sila, seperti pesan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, ada jang menjarankan simbol keris, banteng, padi kapas, kemudian saja menambahkan Nur Cahaya berbentuk bintang bersegi lima atas masukan M Natsir sebagai simbol sila ke satu Pantja-Sila, djuga masukan dari R.M Ng Purbatjaraka, jakni pohon astana jang menurut keterangannja pohon besar sejenis pohon beringin jang hidup di depan istana sebagai lambang pengajoman dan perlindungan untuk melambangkan sila ketiga, karena menurut beliau pohon astana memaknai simbol menjatunja rakjat dengan istana itulah djuga hakekat negara RIS jang sebagian besar ketika itu didirikan di luar negara proklamasi RI 17-8-45 oleh keradjaan-keradjaan dan simbol selanjutnja tali rantai bermata bulatan melambangkan perempuan dan bermata persegi melambangkan laki-laki jang sambung menjambung berdjumlah 17 sebagai simbol regenerasi jang terus menerus, mengenai simbol ini inspirasinja saja ambil dari tanah Kalimantan, jakni kalung dari suku Dajak demikian djuga bentuk perisainja, setelah bertukar pikiran dengan para panglima suku Dajak di Hotel Des Indes Jakarta awal Februari 1950 yang saja ajak ke Jakarta ketika itu, salah satunya panglima Burung dan Ma Suka Djanting bersama J.C Oevaang Oeray sahabat saja di Dewan Daerah DIKB,lambang lain kepala banteng sebagai sila ke empat ini sumbangan dari Mr. M Yamin sebagai lambang dasar kerakjatan/tenaga rakjat dan padi-kapas lambang sila kelima sumbangan dari Ki Hajardewantara sebagai perlambang ketersedian sandang dan papan/simbol tudjuan kemakmuran, semua itu saja bitjarakan di hotel Des Indes yang merupakan tempat saja membuat gambar lambang negara sekaligus tempat saja tinggal sementara di Djakarta sebagai menteri negara RIS sampai dengan 5 April 1950 saja ditangkap atas perintah Jaksa Agung jang akhirnja saja "terseok" dalam perdjalanan sedjarah sebagai anak bangsa.Itu mungkin tjiptaan saja terpendam mudah-mudahan pendjelasan kepada saudara Salam mendjadi terang adanja."

  • Kemudian hal lain lebih menonjol dari gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II adalah garis tebal warna hitam lurus (horizontal) yang melambangkan garis khatulistiwa, seperti terlihat di dalam lambang perisai dan garis hitam inilah yang menjadi ciri utama rancangan lambang negara Sultan Hamid II. Ciri khas ini sejak awal sudah terlihat dalam sketsa rencana perisa.

  • Keterangan lain yang dapat dihimpun penulis, bahwa Sultan Hamid II dalam membuat gambar lambang negara itu beliau melakukan perbandingan dengan gambar-gambar lambang negara lain yang menggunakan burung elang rajawali, terutama negara-negara Arab, seperti Syria, Mesir, Libia, Yaman, Emirat Arab, Sudan, Irak hal ini terlihat bahwa gambar rancangan Sultan Hamid II sebelum didisposisi oleh Presiden Soekarno 20 Maret 1950, khususnya bentuk cakar kaki burung Rajawali terpengaruh dengan bentuk cakar kaki burung rajawali pada lambang-lambang negara tersebut di atas, yaitu terlihat menghadap ke belakang dan khusus bahan gambar skesta awalnya diambil dari bahan perbandingan gambar-gambar kesatuan militer Polandia tahun 1946-1947 yang pernah didapat ketika Sultan Hamid II belajar di K.M.A Breda Belanda. Untuk mendapatkan perbandingan terhadap keterangan itu, penulis melakukan investigasi ke kantor Kedutaan Polandia di Jakarta guna mendapatkan bentuk gambar kesatuan militer Polandia tahun 1946­-1947 beserta literaturnya.

  • Konsep Pancasila "thawaf' itu dimulai pada Sila Pertama, kemudian memancar kepada semua Sila, karena Sila pertama dimasukan kedalam perisai kecil yang ada ditengah perisai besar yang terbagi menjadi empat ruang yang dibelah oleh garis equator/khatulistiwa. Arah thawaf pada simbolisasi pada perisai Pancasila itu dimulai dari Sila kedua, yang disimbolisasi dengan tali rantai yang terdiri dari 17 , yaitu mata bulatan dalam rantai digambar berjumlah 9 sebagai simbolisai perempuan dan mata pesagi yang digambar berjumlah 8 simbolisasi laki-laki kemudian berputar/thawaf arah kekanan atas Sila Ketiga dilukiskan pohon astana /pohon beringin simbolisasi tempat berlindung, kemudian berputar/thawaf ke arah kiri samping yaitu Sila Keempat yang disimbolkan kepala banteng sebagai simbolisasi tenaga rakyat, kemudian berputar/thawaf kearah kiri bawah ke Sila Kelima, yang dilukiskan dengan kapas dan padi sebagai tanda tujuan kemakmuran. Terhadap konsep berthawaf diatas penafsiran Sultan Hamid II menyatakan : ".. lima sila Pantja Sila jang terpenting sebagai pertahanan bangsa ini menurut beliau adalah sila pertama Ketoehanan Yang Maha Esa, barulah bangsa ini bisa bertahan madju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pedjuang bangsa jang bermartabat/ berprikemanusiaan jang disimbolkan dengan sila kedua kemanusian jang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanja dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia mendjadi kuat, pada langkah berikutnja baru membangun parlemen negara RIS jang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan djalan itulah bisa bersama-sama mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia, jakni dari rakjat, untuk rakjat oleh rakjat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Jang Maha Esa. Atas pendjelasan Perdana Menteri RIS itu, kemudian perisai ketjil ditengah saja masukan simbol sila kesatu berbentuk Nur Tjahaya bintang bersudut segilima.

  • Berdasarkan penjelasan Sultan Hamid II diatas, bahwa Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah terpenting sebagai pertahanan bangsa, mengapa karena dengan sila kesatu, bangsa Indonesia bisa bertahan maju kedepan, makna yang tersirat dan tersurat, adalah landasan moral relegius, artinya: Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak., paham tersebut adalah Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu Kodrat alam semesta, keselarasan antara mikro kosmos dan makro kosmos , keteraturan segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kesatuan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya, atau dengan lain perkataan kesatuan integral kemudian menurut Sultan Hamid II dengan bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang bermartabat/berprikemanusiaan yang disimbolkan dengan sila kedua kemanusian yang adil dan beradab, pada langkah berikutnya jika sila kesatu dan kedua bisa diselaraskan, maka setelah itu membangun persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga, mengapa demikian, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS (baca antar daerah dalam Republik Indonesia) inilah bangsa Indonesia mendjadi kuat dan pada langkah berikutnya baru membangun parlemen negara RIS (baca DPR, DPRD) jang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. Atas penjelasan Perdana Menteri RIS (baca Mohammad Hatta) itu, kemudian perisai kecil ditengah saya masukan simbol sila kesatu berbentuk Nur cahaya bintang bersudut segilima.

  • Hal demikian apa artinya? bahwa setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai mahluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah Berketuhanan, demikian pula setiap warga negara juga Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab, yaitu Negara Kebangsaan yang membangun generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang bermartabat/ berprikemanusiaan atau generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara menjunjung tinggi manusia sebagai mahluk Tuhan, dengan segala hak dan kewajibannya. Jika sudah ada kesadaran akan hak dan kewajibannya menjadi sebuah kesadaran setiap warga negaranya, maka akan mampu membangun persatuan Indonesia, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar antar daerah dalam Republik Indonesia, tentunya mendjadi kuat dan pada langkah berikutnya baru membangun parlemen DPR, DPRD yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. artinya setiap umat beragama memiliki kebebesan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama, dan para pemimpin negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur serta menjadi teladan bagi setiap warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

  • Pada tataran yang demikian itu, berarti Sila Pertama Pancasila sebagai dasar filsafat negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu pada simbolisasi didalam perisai ditempatkan ditengah berupa Nur Cahaya berbentuk bintang yang bersudut lima, maknanya adalah bahwa Sila pertama ini menerangi semua empat sila yang lain atau menurut Mohammad Hatta, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, maka politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasar yang memimpin ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan

  • Hakekat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung nakna terdapat kesesuaian hubungan antara Tuhan, Manusia dengan negara. Hubungan tersebut baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus mampu membangun tiga hubungan yang sinergis, yaitu antara Manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

  • Dalam kaitannya dengan konsep Pancasila dalam penjabaran kedalam peraturan perundang-undangan, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, dalam pengertian ini Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan (alinea III), hukum kodrat (alinea I), hukum etis III) nilai-nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

  • Berdasarkan konsep thawaf Pancasila tersebut, maka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sebuah perisai atau pertahanan sebuah bangsa , karena selaras makna perisai atau tameng itu sendiri yang sebenarnya dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri dan perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang, wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan, artinya dengan mengambil bentuk perisai, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia asli

  • Apa hubungannya dengan NKRI , yaitu bahwa Pancasila berdasarkan rancangan , Sultan Hamid II menggunakan Konsep Thawaf hal ini berarti, bahwa sejak tahun 1950 konsep penjabaran Pancasila sudah menggunakan paradimatik Thawaf, bukan piramida sebagai dalam pendidikan Pancasila selama ini atau sebagaimana analisis Prof Dr Notonagoro dalam berbagai buku yang menjadi rujukan pendidikan Pancasila. Jika paradigmatiknya thwaf , maka simbolisasi itu konsepnya adalah sebagai berikut :konsep "thawaf " esensi sila-sila Pancasila: Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, Adil, mengikuti lambang negara Rajawali-Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II, 1950 terhadap materi muatan perundang-undangan, maka tersusun sebuah paradigma alternatif yang penulis namakan Paradigma Pancasila Berthawaf.

  • Berdasarkan konsep Paradigma Pancasila Berthawaf di atas dapat dijelaskan, bahwa Sila Ke satu menjadi Nur Cahaya yang menyinari keempat sila lainnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menerangi Manusia yang berprikemanusian yang adil dan beradab bagi manusia-manusia yang menempati negara yang dinamakan negara kebangsaan Indonesia yang menjunjung persatuan, yaitu Persatuan Indonesia dalam bingkai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ketika menjabarkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

  • Pertanyaannya bagaimana mewujudkan penjabaran nilai-nilai itu kedalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Paradigma Pancasila Berthawaf dapat ditransformasikan kedalam konsep Thawaf sebagai berikut:

Simpulan :



  • Pertama, Berdasarkan konsep "thawaf dalam Lambang Negara, diatas, sebenarnya secara konsepsional, struktur Sila Pancasila secara yuridis kenegaraan tidak tepat lagi disosialisasikan dengan mengunakan konsep Piramida seperti yang dinyatakan Prof Notonagoro, yang telah banyak menjadi acuan dalam pendidikan Pancasila selama ini, karena sejak tahun 1950 falsafah Pancasila menggunakan konsep "thawaf" seperti tergambar dalam simbolisasi Pancasila pada Lambang Negara Indonesia, dan tentunya ketika diaplikasikan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penjabarannya dalam materi muatan peraturan perundang-undangan seharusnya juga menggunakan konsep "thawaf" sehingga antar materi muatan peraturan perundang-undangan tidak akan "tabrakan" , bukan semua yang ada di langit dan dibumi semua berthawaf (tasbih) kepada Sang Pencipta, dan sesungguhnya struktur sila –sila pada Pancasila tersimbolisasi juga ber"thawaf" itulah mengapa bangsa Indonesia 'carut marut" dalam penegakkan hukumnya, karena memahami Pancasila dalam hukum masih menggunakan konsep piramida dan ini pola pikir abad 19 atau terpengaruh paham positivisme Hans Kelsen dengan Stufentheory atau teori berjenjang membentuk konsep piramida yang selama masih dianut oleh para pengkaji Pancasila dan hukum kenegaraan.
    Kedua, Selanjutnya keutuhan NKRI sebenarnya juga berbanding lurus dengan salah satunya adalah pemahaman kenegaraan terhadap ideologi Pancasila yang tersimbolkan dalam lambang negara, yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika, masalahnya apakah kita memahami konsep ini dengan pemahaman Majemuk Tunggal atau Tunggal Majemuk, keberagaman dalam kesatuan atau kesatuan dalam keberagaman, artinya beragam tetapi sesungguhnya berasal yang satu atau berasal dari yang satu tetapi sesungguhnya pada tataran realitas adalah beragam, ketika menyatakan, bahwa berasal dari yang satu ada perintah Sang Pencipta alam semesta dan manusia, dan ketika pada tataran keberagaman juga ada perintah Sang Pencipta alam semesta dan manusia, lihat butir ketiga berikut ini .
    Ketiga, Sebagai kotempelasi untuk menjawab secara tepat konsep diatas, maka berdasarkan itu secara proposisi spiritual dinyatakan, bahwa Tuhan menciptakan Manusia menjadi satu umat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tetapi sesungguhnya berasal dari yang satu dan diperintahkan Tuhan untuk saling berhubungan dan saling kenal mengenal satu sama lain, itulah esensi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk bersama menegakkan keadilan dan kebenaran serta kemaslahatan bersama sebagai sebuah negara kebangsaan yang bernama Indonesia. "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silahturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha Mengenal, mengapa Tuhan menyuruh manusia untuk melihara hubungan silahturahim dan supaya saling kenal mengenal, karena sesungguh Tuhan telah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah-Nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada sistem (dien) Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah sistem (dien) yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui mengapa demikian, karena tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya oleh karena itu diperintahkan orang-orang beriman bertaqwa kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan

Renungan !



  • Pertanyaannya adalah mengapa sebuah negara atau suatu bangsa mengalami kehancuran atau dekandensi moral, inilah early warning-nya: "Dan Allah telah memberikan suatu perumpamaan(dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezkinya datangnya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnakan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim atau apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama(penulis: Ilmuwan /para ahli/ pemuka agama) mereka pemegang hukum dan peradilan, Allah jadikan harta kekayaan (aset-aset bangsa) berada ditangan orang-orang dermawan. Namun, jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka Dia jadikan pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang dungu dan berahlak rendah, orang-orang yang culas dan curang menangani hukum dan peradilan, dan harta kekayaaan berada ditangan-tangan orang yang bakhil/kikir(fasik) Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirim adzab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada mereka sebagian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya diwaktu mereka berada di malam hari, atau diwaktu mereka beristirahat ditengah hari oleh karena itu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi kebanyakan mereka mendustakan (ayat-ayat) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu supaya (menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhjadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasakan aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari diwaktu mereka sedang tidur ? atau apakah penduduk negeri –negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka diwaktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain ? dan apakah mereka belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kami Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi ?)
    Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, maka apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang didalam dada maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa, negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu Kami ceritakan sebagian dan berita-beritanya kepadamu, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka (tidak) juga beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati orang-orang kafir.
    Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata didalam dada orang-orang yang diberi Ilmu. Dan tidak ada yang mengikari ayat-ayat Kami kecuali orang yang zalim ini adalah kitab yang Kami turunkan kepada penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran ?Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertqwaSesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pedoman, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (dien/Sistem/hukum)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa Padahal salah seorang non muslim yang bernama Prof Dr Lawrence Rosen, seorang guru besar Antropologi dan Ilmu Hukum pada universitas Colombia telah meluruskan kekeliruan persepsi dari rekan-rekan orientalis mereka selama ini tentang sistem Islam. Dalam bukunya yang best seller berjudul "The Justice Of Islam: Comparative Perspective on Islamic Law and Society (diterbitkan oleh Oxford University Press Tahun 2000 antara lain Profesor Dr .Lawrence Rosen menuliskan: " Satu dari lima penduduk dunia adalah orang yang seyogianya tunduk dan patuh kepada syariat Islam, tetapi stereotip yang masih menyebar adalah persepsi yang salah tentang syariat Islam itu, yang seolah-olah hanya menonjolkan betapa kaku dan ganasnya hukum Islam itu

Penulis : Turiman Fachturahman Nur , SH., M.Hum

0 comments: