Selasa, 22 Desember 2009

Mencari Akar Penegakan Hukum Di Indonesia

Adalah suatu keniscayaan, bahwa tidak dapat dipungkiri oleh kalangan pemerhati hukum dan ilmuwan hukum, bahwa hukum itu pada dasarnya tidak saja begitu jatuh dari langit, tetapi dibuat oleh manusia dan selalu berada dalam lingkup sosial yang ada pada masyarakat. Apa maknanya, hukum tidak hadir dan bergerak diruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan selalu berada dalam sebuah struktur sosial, yaitu dalam lingkup manusia-manusia yang hidup dinamis. Pemahaman hukum yang demikian itu menggugah dan mendorong pemerhati hukum dan para penstudi hukum terbuka untuk melihat hukum tidak dalam sebuah paparan normatif yang ada pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus dilihat dari perspektif sosial dalam sanubari kehidupan masyarakat, hanya dengan cara itulah kita dapat melihat "wajah hukum" secara holistik.

Paparan dalam tulisan ini yang berjudul MENCARI "AKAR JEJAK" PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Analisis Bangkitnya Teori Aliran Hukum Alam Berdimensi Spiritualisme Terhadap Kasus "Prita Mulyasari") penulis berupaya mengetahui bahwa penegakan hukum atau keefektifan berlakunya dalam formulasi teks dalam peraturan perundang-undangan itu tidak hanya ditentukan oleh kebenaran yang terkandung dalam pasal-pasalnya, tetapi juga oleh sebuah kesadaran yang sedang tumbuh dalam sanubari atau suara hati masyarakat yang kemudian para pakar menyatakan "rasa keadilan masyarakat"

Sepertinya citra penegakan hukum di Indonesia hari ini belum menemukan blue print (cetak biru) yang sesuai dengan paradigmatik yang berbasiskan pada teori yang membumi (Grounde Theory) yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perubahan yang terus menerus dalam menganalisa persoalan penegakkan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan paradigmatik teori-teori ilmu hukum yang sedang dikembangkan dan bergulir terus termasuk pada Program Doktor UNDIP.

Paparan ini akan mencoba menggambarkan akar jejak penegakan hukum dan spiritualisme. Kajian penegakan hukum di sini dimaksudkan untuk menggambarkan penegakan hukum yang berbasiskan ilmu hukum melalui pendekatan perspektif historis, yakni pada era positivisme yang melahirkan hukum modern pada masyarakat liberal. Pada tataran seperti ini nilai-nilai spiritual yang meliputi: etika moral dan agama tidak mendapat tempat sehingga hukum modern mengalami krisis spiritual. Itulah yang terjadi pada ruh penegakan hukum di Indonesia saat ini, karena paradigmanya bukan adil atau tidak adil tetapi paradigmanya adalah "menang kalah", contoh yang paling nyata kasus Bibit Candra, Pritamulyasari dan Nek Imah.

Akhirnya penulis sampai pada simpulan,bahwa kasus Prita Mulyasari, dan atau Bibit Candra dan Nek Imah yang bergulir saat ini adalah sebuah bukti adanya kecenderungan kembalinya penegakan hukum berbasiskan pada hukum alam atau pada akar spiritualisme dan hal itu ditandai dengan gerakan moral (mengumpulkan koin rupiah) dukungan moral pada Bibit Candra dan Nek Imah oleh NGO sebagai sebuah resistensitensi penegakan hukum yang berbasiskan pada positivisme, walaupun sebagian besar penegak hukum nyatanya masih bertahan dengan pola pikir positivisme abad 19, tetapi apabila pola pikir ini tetap dipertahankan secara terus menerus tanpa perbaikan citra penegakan hukum itu sendiri, yaitu berpatokan pada nilai-nilai moral, etika dan agama, maka penegakkan hukum akan bergeser pada penegakkan hukum yang bersifat progresif dan merupakan sebuah solusi tawaran alternatif abad 21 dalam mencari akar jejak penegakkan hukum di Indonesia.

Penulis Berita : TURIMAN, SH., M.Hum (Dosen HTN FH UNTAN)

0 comments: